tirto.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan polisi dan tentara akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah perihal pembangunan di Papua. Mereka pun berkoordinasi dengan Kementerian PUPR guna mengetahui kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Papua.
"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. TNI dan Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," ucap Sigit, Senin, 9 Januari 2023.
Usai koordinasi antarlembaga, peran TNI dan Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan maksimal.
Kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua seperti pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sementara itu proyek mayor antara lain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni lunak dan keras. Pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
Sehingga terjadi transfer pengetahuan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.
Aparat juga akan melakukan pendekatan keras kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah. Misalnya, menindak kelompok pro kemerdekaan Papua.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan ia ambil.
“Sehingga kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan pemerintah (yaitu) meningkatkan kesejahteraan," ucap Yudo.
"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. TNI dan Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," ucap Sigit, Senin, 9 Januari 2023.
Usai koordinasi antarlembaga, peran TNI dan Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan maksimal.
Kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua seperti pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.
Sementara itu proyek mayor antara lain pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni lunak dan keras. Pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
Sehingga terjadi transfer pengetahuan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan.
Aparat juga akan melakukan pendekatan keras kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah. Misalnya, menindak kelompok pro kemerdekaan Papua.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan ia ambil.
“Sehingga kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua. Sesuai dengan kebijakan pemerintah (yaitu) meningkatkan kesejahteraan," ucap Yudo.
(tirto.id - Politik)
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
Reporter: Adi Briantika
Penulis: Adi Briantika
Editor: Maya Saputri
