tirto.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sukamto mengaku bahwa RUU Cipta Kerja saat ini menjadi sorotan masyarakat, termasuk masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapilnya dirinya yakni di Yogyakarta.
Menurut Sukamto masyarakat Yogyakarta sangat ingin pembahasan RUU Cipta Kerja ditunda. Namun menurutnya, permintaan penundaan pembahasan tak memiliki landasan.
Hal tersebut ia katakan saat Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Cipta Kerja, bersama Ketua HIPPI Jakarta Sarman Simanjorang, Rektor Universitas Prasetya Mulya Djisman Simandjuntak, dan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal, Senin (27/4/2020) siang.
"Sampai saat ini masih banyak sorotan dari masyarakat, khususnya masyarakat Yogya yang getol agar dipending. Tapi tidak ada dasar pending," kata Sukamto.
Kendati, ia juga mengaku bahwa banyak UMKM di Yogyakarta yang hancur dan gulung tikar saat ini. Sukamto mengharapkan RUU Cipta Kerja bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang dialami UMKM di Yogyakarta.
"Maka mohon ini menjadi perhatian, jalan keluarnya seperti apa? Siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya? Kalau tidak menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, lalu mau diapakan bangsa kita yang mayoritas banyak pengangguran?" tuturnya.
Padahal, aksi Gejayan Memanggil yang berlangsung di Yogyakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejak September 2019 hingga terakhir 9 Maret 2020 lalu, memiliki kajian akademik dan mengundang ribuan massa.
Dari draf kajian yang diterima redaksi Tirto, kajian akademik tersebut setebal 104 halaman dengan judul "Kajian Aliansi Rakyat Bergerak, Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan".
Dalam kajian tersebut memuat tinjauan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dari perspektif ekonomi politik, ketenagakerjaan, pertanian dan persaingan usaha, pendidikan, investasi, kegiatan berusaha, dan tata ruang.
Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano menyebut aksi massa diikuti seluruh aliansi mahasiswa di Yogyakarta, komunitas masyarakat, dan serikat buruh. Estimasi jumlah massa, katanya, mencapai ribuan orang yang akan memenuhi sepanjang Jalan Afandi.
"Agenda utama kami adalah mengagalkan RUU Cilaka dan Omnibus Law," kata dia kepada Tirto, 9 Maret lalu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Bayu Septianto
