tirto.id - Tanda Pardamean Nasution menyatakan alasan pihaknya melaporkan Alfian Tanjung ke polisi karena yang bersangkutan menuliskan: "PDIP yang 85 persen isinya kader PKI mengusung cagub Anti Islam," di akun Twitternya @alfiantmf. Hal itu ia sampaikan saat persidangan perkara pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang melibatkan Alfian Tanjung.
Menurut Tanda, langkah itu ia tempuh sesuai dengan instruksi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Atas instruksi itu, pihaknya lantas melaporkan tuduhan tersebut ke polisi karena merasa tidak ada pandangan komunisme dan PKI di tubuh PDIP.
Hakim pun bertanya tentang kebenaran itu. "Ada enggak survei masalah menyangkut anggota (PKI)?" tanya hakim kepada Tanda di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
"Tidak ada survei, tapi yang jelas secara tegas partai sudah menyatakan PDI Perjuangan tidak ada kaitan di PKI," jawab Tanda.
Tanda menegaskan, PDIP tidak akan pernah memberikan toleransi mengenai keberadaan ideologi komunisme di tubuh partai. Sesuai AD/ART partai, PDIP berpegang teguh pada ideologi Pancasila.
"Itu disampaikan, tidak boleh ada paham itu di partai. Sudah digariskan," kata Tanda.
"Kita juga menyampaikan pada waktu itu, secara keras menyampaikan PDI Perjuangan ini tidak bisa dikatakan PKI," lanjut dia.
Tanda mengaskan, sejumlah kader PDIP juga merespons keras atas pernyataan Alfian, bahkan ada beberapa kader di daerah masing-masing yang ingin melaporkan ke polisi. Namun, hal itu batal dilakukan karena internal partai memutuskan untuk melaporkan Alfian melalui satu daerah saja, yakni Jakarta.
"Waktu itu arahannya cukup di Jakarta saja oleh Ketua DPP," kata Tanda.
Tanda pun mengaku tidak tahu saat ditanya oleh penasihat hukum Alfian, Munarman tentang keberadaan kader berhaluan kiri. Namun, saat ditanya apakah mengenal sosok Ribka Tjiptaning yang menulis buku berjudul "Anak PKI Masuk Parlemen", Tanda tegas mengatakan bahwa Ribka adalah Ketua DPP PDIP dan tidak berkaitan dengan PKI.
"Kalau Mbak Ribka Tjiptaning ini anggota DPR RI. Beliau dipilih, tentu sebelum dipilih ada persyaratannya. Sudah jelas tidak ada berkaitan dengan partai terlarang," kata Tanda.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto
