tirto.id - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan data yang akan digunakan Kementerian Pertanian dalam lima tahun ke depan akan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan amanat undang-undang.
“Intinya [data] pertanian akan ikut BPS. Karena memang begitulah seharusnya BPS itu, harus menjadi pusat data nasional kita,” ucap Syahrul kepada wartawan saat ditemui di BPS, Selasa (29/10/2019).
Meski begitu, lanjut Syahrul, data pertanian tetap memerlukan perbaikan. Dalam tiga bulan ke depan, data akan menjadi fokus Kementan agar ke depannya tidak ada lagi data pertanian yang berbeda-beda di antara kementerian/lembaga.
Untuk merealisasikan target itu, Kementan akan menjalankan survei ubinan, khususnya hasil panen tanaman padi dan palawija. Nanti, survei tersebut akan dilakukan bersama BPS, Kementan, Kemendag, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
“Satu tempat, BPS enggak sendiri pertanian, enggak sendiri. Jadi ukurannya sama,” ucap Syahrul.
Selain melakukan survei secara bersama-sama, Syahrul juga akan menegaskan dulu definisi data yang digunakan agar tidak menimbulkan kebingungan di antara instansi. Misal, suatu tanah tetap tercatat dalam luas lahan baku sawah, meskipun di atasnya ditanami non padi seperti tembakau.
Soal tuduhan mafia data yang diutarakan oleh Mentan pendahulunya, Amran Sulaiman, Syahrul memastikan isu itu tidak perlu lagi dibahas. Dia bilang Kementan saat ini tengah berfokus memperbaiki akurasi data dengan bantuan teknologi yang sudah tersedia sehingga keputusan yang diambil tidak bias.
“Dengan teknologi kan, bisa kebaca. Kalau ada margin error 1-2 persent kita selesaikan lapangan. Yang jelas mulai hari ini saya tidak bisa jalan tanpa BPS,” ucap Syahrul.
Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto menyatakan bahwa data luas lahan baku sawah di BPS saat ini dibuat dengan batas kesalahan atau eror sekitar 2 persen. Menurutnya, jumlah eror itu bisa diterima dalam dunia statistik.
Meski begitu, data tersebut memang perlu disempurnakan lagi. Pasalnya, data itu dirilis Oktober 2018 lalu dan hanya mencakup 16 dari 34 provinsi. Nanti poin inilah yang akan disempurnakan dalam 100 hari ke depan bersama lintas kementerian lembaga.
“Waktu rilis ada catatan akan disempurnakan. Luas lahan baku sawah yang dari 7,8 ke 7,1 juta hektare itu yang dicek baru 16 provinsi,” ucap Suhariyanto.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ringkang Gumiwang
