tirto.id - Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding menekankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu tegas untuk memilah para pembantunya yang akan masuk jajaran menteri.
Para profesional perlu ditempatkan di pos-pos penting untuk menyelesaikan persoalan di dalam negeri.
"Dari awal statemen saya sebetulnya tidak boleh membedakan profesional non-profesional. Seluruh menteri wajib profesional, sumbernya adalah partai atau nonpartai. Jadi kalau ada menteri tidak profesional jangan dipilih," terang dia di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).
Porsi kader partai politik dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yakni PDIP mendapatkan 5 menteri, PKB 4 menteri, Golkar 3 menteri, Nasdem 3 menteri, Hanura 2 menteri, PPP 1 menteri, dan 27 kursi menteri lain diberikan ke kalangan pengusaha dan teknokrat.
Ia juga menjelaskan, kalangan profesional perlu dipilih karena menteri tersebut akan memegang departemen yang akan memimpin banyak aparatur sipil negara (ASN).
"Kalau dia tidak profesional, tidak punya ukuran-ukuran kerja, tidak fokus, tidak bisa bekerja, tidak ada kepemimpinannya oh bahaya negara kita," ujar dia.
Ia mendesak agar para menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional, meski merupakan kader partai atau tidak.
"Jadi semua harus profesional, soal sumbernta dari partai atau dari masyarakat nonpartai bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, kalangan aktivis," kata dia.
Usai pengumuman pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tengah menyusut kabinet. Partai politik penyokongnya diminta memberikan masukan nama-nama yang layak untuk jadi menteri.
Dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf diusung oleh PDIP, PKB, PPP, PKPI, Hanura, Golkar, PSI, dan Nasdem.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
