PKB Soal Kabinet: Menteri Harus "Lebih Gila" dari Presiden Jokowi

tirto.id - Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menjelaskan, menteri yang tergabung dalam cabinet Jokowi-Ma’ruf harus lebih visioner dan cerdik dalam menghadapi masalah yang ada di Indonesia. Bahkan Karding menyebut, seorang menteri harus “lebih gila” dari Presiden Jokowi.

"Tentu menterinya juga harus lebih gila lagi dari presidennya, enggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai," kata dia di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Namun dalam hal ini, menurut Karding, partai pengusung hanya diminta menyerahkan atau mengusulkan nama yang dianggap cocok duduk di kabinet. Sementara posisi cabinet, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Soal siapa menteri, lalu di mana Itu hak prerogratif presiden, walaupun presiden kemarin ketika pembubaran di tim kampanye nasional beliau sempat mengatakan, bagi kawan-kawan yang memiliki usul apa namanya proposal soal menteri silakan disampaikan. Jadi itu sudah harga mati hak prerogatif," terang dia.

Terkait dengan menteri seperti apa yang seharusnya dipilih Jokowi, Karding menjelaskan, menterinya harus bisa lebih cepat, punya karakter pekerja keras mirip seperti Presiden Jokowi.

"Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya. Terkait dengan menteri seperti apa sudah jelas juga disampaikan bahwa menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada," terang dia.

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tetap tak mengurangi jumlah nama-nama yang diusulkan kepada presiden terpilih, Joko Widodo untuk menjadi menteri di kabinetnya. Kekonsistenan PKB ini terkait Jokowi yang mulai menjaring nama-nama yang masuk sebagai calon menteri untuk kabinet periode 2019-2024.

PKB diketahui pernah menyatakan bahwa mereka meminta jatah 10 kursi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II nanti. Namun, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan partainya siap menerima berapa pun Jokowi mengambil nama-nama dari PKB.

"Ya usulan PKB tetaplah. Tapi yang harus dipahami tentu usulan itu yang mau diterima berapa itu terserah Pak Jokowi, mau ditempatkan di mana itu kewenangan Pak Jokowi penuh," ujar Karding saat dihubungi, Selasa (30/7/2019).