tirto.id - Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam, Gontor, Jawa Timur, KH Hasan Abdullah Sahal meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak mengaitkan pesantren dengan aktivitas terorisme. Pasalnya, lembaga pendidikan tertua tersebut justru berperan membangun karakter bangsa.
“Pondok pesantren bukan tempat teroris. Justru umat Islam sedang diteror, termasuk pondok pesantren,” ujarnya usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, di Jakarta, Kamis (10/3/2016).
Menurut dia, pondok pesantren di Indonesia bukan sarang teroris seperti yang dituduhkan BNPT. Sebagai pimpinan di pesantren yang telah meluluskan tokoh besar, seperti mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Hasan Abdullah menolak anggapan tersebut.
Terkait pertemuan di Kantor Wapres tersebut, Hasan Abdullah mengaku mendengarkan banyak cerita dari Wapres tentang peran pondok pesantren dalam pembangunan karakter bangsa.
“Bahkan beliau juga membina beberapa pondok pesantren milik Muhammadiyah dan NU. Menurut beliau, memang pondok pesantren perlu pembinaan,” ujarnya.
Mengutip pernyataan Wapres, Hasan Abdullah mengatakan bahwa pondok pesantren harus dapat membina dan memberdayakan perekonomian umat sehingga menjadi tuan rumah perekonomian sendiri.
Menurut dia, saat ini Pondok Pesantren Gontor memiliki banyak alumni, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain memiliki 23 unit Pondok Pesantren Cabang Gontor dengan jumlah santri mencapai 24 ribu orang putra dan putri, para alumninya juga mendirikan 380 unit pondok pesantren.
“Alumni kami juga mendirikan pondok pesantren di Thailand. Di Singapura juga akan didirikan. Di Malaysia tidak dapat dilanjutkan karena suasananya berbeda dengan di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Saleh Partaonan Daulay mendesak agar BNPT mengungkap 19 nama pondok pesantren yang terindikasi sarat dengan radikalisme.
Menurut dia, pengungkapan nama-nama pondok pesantren tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama para orang tua yang mengirimkan anaknya belajar di lembaga pendidikan tersebut.
