tirto.id - “Ulama kerap diperlakukan seperti daun salam selama pemilu. Kalau ibu-ibu masak, kan, biasanya pakai daun salam biar sedap, wangi. Tetapi kalau sudah matang, yang pertama kali dibuang apa? Daun salam."
Calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi), Ma'ruf Amin, kerap menyampaikan perumpaan itu dalam kunjungannya di banyak pesantren di Jawa dan Sumatra selama masa kampanye. "Pak Jokowi bukan orang yang memperlakukan ulama seperti daun salam," lanjut mantan rais aam syuriah Nahdlatul Ulama (NU) itu.
Seturut manuver yang bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk membentengi diri dari serangan kelompok Islamis, Jokowi memang bersungguh-sungguh menggarap suara NU dan pesantren. Di antara dengan dengan penyusunan program “pemberdayaan pesantren” melalui pendirian balai latihan kerja dan lembaga mikro kredit. Di samping itu, Jokowi juga berjanji mempercepat pengesahan RUU Pesantren. Hasilnya, ia cukup berhasil mengalihkan dukungan para pimpinan NU dan pesantren yang pada 2014 mendukung lawannya, Prabowo Subianto. Laporan-laporan di media turut mengabarkan bahwa pesantren yang secara terbuka menyatakan dukungan ke Prabowo dalam pemilu kali ini jauh lebih sedikit dibanding lima tahun lalu.
Observasi lapangan yang saya lakukan belum lama ini ke beberapa pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengonfirmasi tren itu. Selama sepekan saya mengunjungi dua pesantren di Kediri (Lirboyo dan Al-Falah Ploso), tiga di Jombang (Tebuireng, Bahrul Ulum Tambakberas, dan Mambaul Maarif Denanyar), satu di Magelang (Tegalrejo) dan satu di Yogyakarta (Al-Munawwir Krapyak) guna menggali informasi dari para ustaz dan santri seputar pandangan mereka mengenai pemilu dan program pemerintah di pesantren.
Ideologi, Patronase, Ekonomi
Antara lain berkat upaya dari dua partai berbasis nahdliyyin (orang-orang NU), yakni PKB dan PPP, banyak pesantren besar yang memiliki ribuan santri yang sebelumnya mendukung Prabowo kini telah berbalik mendukung Jokowi. PPP secara khusus berperan kunci dalam memengaruhi pesantren besar di Madura serta Pesantren Al-Anwar Rembang, Jawa Tengah. PKB berhasil memobilisasi pimpinan pesantren besar di Kediri, Jawa Timur, yakni Pesantren Lirboyo dan Pesantren Al-Falah Ploso, untuk mendukung Jokowi dan menginstruksikan alumni dan santrinya untuk memilih petahana.
Memang ada sejumlah kiai atau gus (putra kiai) yang secara terbuka mendukung Prabowo dari pesantren-pesantren besar di Jawa Timur, seperti Pesantren Tambakberas Jombang, Pesantren Tebuireng Jombang, Pesantren Sunan Drajat Lamongan, dan Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sejumlah tokoh nahdliyyin yang mendukung Prabowo juga memiliki afiliasi dengan NU Garis Lurus. Namun, sikap para kiai atau gus ini tidak merepresentasikan mayoritas pemimpin pesantren.
Dalam pernyataan publik mereka, para pemimpin pesantren yang menyatakan dukungan terhadap Jokowi mengutip alasan yang kurang lebih serupa dengan yang kerap diujarkan para petinggi NU (PBNU). Di level ideologis, sementara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj pernah menyatakan bahwa "hati kaum nahdliyyin akan terpanggil untuk memilih Jokowi" mengingat kelompok “ekstrimis radikal” ada di kubu sebelah, kiai terkemuka dari Kediri mengatakan bahwa dengan adanya Ma'ruf Amin, Jokowi “akan merawat Islam ahlussunnah wal-jamaah ala NU”. Kekhawatiran bahwa keterpilihan Prabowo akan membuka kemungkinan pelegalan kembali Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga menyeruak dalam diskusi di kalangan nahdliyyin selama pemilu ini.
Di luar soal ideologi, patronase dan karisma kiai menjadi faktor penting di tingkat lebih bawah. Dalam soal ini, kunjungan capres atau cawapres boleh jadi tidak efektif. Cawapres Sandiaga Uno, misalnya, pernah mengunjungi Pesantren Al-Falah dan menjanjikan program "Santripreneur", tetapi kiai pesantren ini tetap mendukung Jokowi. Seorang ustaz di Pesantren Lirboyo menyampaikan, “Kiai kami mendukung Prabowo lima tahun lalu, dan Prabowo menang di TPS di pesantren ini. Kini, kiai kami mendukung Jokowi. Saya yakin santri akan mematuhi instruksi kiai. Mungkin hanya beberapa alumni saja yang tidak mau menuruti.”
Bagi sebagian santri, pengakuan dan bantuan yang diberikan pemerintahan Jokowi ke pesantren menjadi alasan lain. Pemerintahan Jokowi berjanji segera mengesahkan RUU Pesantren, yang akan membuat pesantren mendapat pengakuan legal formal dan dengan demikian memenuhi salah satu syarat untuk menerima bantuan finansial dari pemerintah. "Kita harapkan ada pengakuan sistem pendidikan pesantren oleh negara. Terhadap kesetaraan kelulusan tentu saja. Yang paling penting adalah anggaran. [Dengan UU Pesantren] ada payung hukumnya. APBN bisa dialokasikan, APBD bisa diberikan," demikian kata Jokowi dalam kunjungannya ke Pesantren Tambakberas Jombang.
Jokowi memang telah berusaha mengoptimalkan posisi petahananya guna merancang program “pemberdayaan pesantren”. Dengan dana dari Baznas, difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), atau dikenal juga dengan nama Bank Wakaf Mikro, dengan cepat didirikan di 10 pesantren NU di Jawa pada akhir 2017. Hingga Februari 2019, 41 LKMS berbasis pesantren telah terdaftar di OJK. Jokowi juga memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK). Tak kurang dari 50 BLK dibentuk pada 2018, dan sekitar 500 unit telah didirikan pada Maret 2019. Jokowi berjanji akan menggenapinya menjadi 1.000 BLK tahun akhir ini. PBNU pun ditunjuk sebagai mitra program produksi jagung oleh Kementerian Pertanian dan menerima bantuan kredit sebesar Rp1,5 triliun dari Kementerian Keuangan. Tahun lalu, kementerian yang sama meluncurkan program Beasiswa Santri di bawah program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Pendirian LKMS dan BLK secara umum disambut positif oleh komunitas pesantren. Ahmad*, misalnya, adalah santri yang kini belajar keterampilan otomotif melalui BLK yang didirikan di pesantren di Kediri. Fatima* kini dapat menambah omset bisnis laundrinya berkat pinjaman dari Bank Wakaf Mikro di Jombang. Ali*, seorang santri di Yogyakarta, sekarang melanjutkan ke jenjang studi S2 dengan Beasiswa Santri.
Meski program pemberdayaan pesantren ini menyalurkan dana yang terbilang kecil bila dibanding dengan skema pinjaman pemerintah lainnya, dan walaupun diketahui program-program ini bisa jadi adalah bagian dari manuver politik Jokowi, yang terpenting bagi komunitas pesantren ialah bahwa program-program ini telah membantu khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Terlebih lagi, banyak pesantren masih mempertahankan identitas kultur salaf-nya, yang antara lain berarti tidak mengikuti pendidikan formal. Di Pesantren Lirboyo, misalnya, sebagaimana disampaikan salah satu ustaznya kepada saya, sekitar 20.000 dari 28.000 santrinya tidak mengenyam pendidikan formal atau tidak memasuki jenjang universitas. Dalam kondisi demikian, kehadiran BLK membantu. “Puluhan santri kini telah mendaftar ke BLK dan mendapat pelatihan komputer," katanya.
Ketidaksepakatan
Namun demikian, di balik kucuran finansial dari pemerintah, ada satu catatan serius di antara sejumlah tokoh nahdliyyin tentang status NU sebagai organisasi masyarakat sipil.
Komite Khittah NU, sekelompok nahdliyyin yang dipimpin oleh beberapa keturunan pendiri NU dan pemimpin pesantren, menyuarakan kritik bahwa PBNU telah membawa NU terlalu dalam ke pusaran politik praktis. Menurut mereka, NU wajib menjaga khittahnya sebagai “organisasi sosial keagamaan” (jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah) dan mempertahankan kenetralan dalam kontestasi politik praktis. Salahuddin Wahid, pemimpin Pesantren Tebuireng, menyampaikan kritik ini di salah satu surat kabar nasional. Ia juga berpendapat bahwa sikap netral Muhammadiyah dalam Pemilu 2019 ini lebih sejalan dengan khittah organisasi sosial keagamaan. Menanggapi kritik tersebut, petinggi PBNU lainnya menyampaikan tanggapan bahwa Pemilu 2019 bukanlah pemilu biasa, melainkan pertarungan ideologis melawan kelompok Islam garis keras dan Hizbut Tahrir yang berupaya mengikis nilai-nilai kebangsaan. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, NU tidak bisa bersikap netral. Elite NU lainnya bahkan mengajak untuk tak terlalu serius menanggapi Komite Khittah karena beberapa tokoh di dalamnya adalah pendukung Prabowo.
Masalah politisasi NU memang selalu mencuat dalam pemilu. Kendati demikian, beberapa pemimpin pesantren tidak terlalu mempermasalahkan deklarasi dukungan kiai terhadap kandidat tertentu. Malah, beberapa santri menyampaikan kepada saya bahwa diamnya para kiai bisa jadi membuat nahdliyyin memilih kandidat yang potensial membawa mudarat bagi NU. Seorang ustaz di Pesantren Al-Falah memberikan justifikasi keagamaan: “Kami di pesantren kerap mengutip pernyataan Imam al-Ghazali: “’al-mulk wad-din taw'amani’, kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi, sedangkan penguasa adalah penjaganya.” Dengan kutipan ini, ia hendak mengatakan bahwa ulama memang harus mengawal jalannya kontestasi perebutan kekuasaan.
Di atas segala ketaksepatakan ini, bagaimana khittah NU harus didefinisikan atau ditafsirkan ulang tentu saja menjadi pilihan dan keputusan nahdliyyin. Pun demikian, Pemilu 2019 tetaplah menyisakan kekhawatiran bahwa terlalu dekatnya NU dengan pemerintah akan berimbas pada kurangnya independensi kritis NU di hadapan pemerintah ke depan. Satu suara dari kelompok kiri NU, yakni Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), misalnya menyatakan:
“Beban moral kaum santri akan berat, juga dosa-dosa struktural yang ditanggung, jika nanti Jokowi terpilih dan tetap menjalankan agenda-agenda politik dan kebijakannya yang pro-investor, tetap gemar dengan tambang (kapitalisme ekstraktif) dan energi kotor (karena pemain di bisnis ini para jenderal, di antaranya), dan tetap mempertahankan kebijakan infrastruktur yang rakus SDA dan lahan—berbagai penggusuran akan terus terjadi—dan kemudian Kiai Ma'ruf tak berdaya menghadapi siasat Luhut, Rini Soemarni, dan para pemodal di lingkaran Megawati dan Jokowi sendiri.. "
Mempertahankan Otoritas
Apapun hasil pemilu ini, kita mendapati bahwa otoritas pesantren kini mendapat tantangan berupa munculnya banyak dai dan ustaz muda yang lihai memanfaatkan media sosial—beberapa di antaranya tidak mengenyam pendidikan pesantren. Tren ini pada gilirannya akan menentukan seberapa jauh otoritas pesantren ke depan masih diakui baik di level politik maupun keagamaan.
Di level politik, pernyataan seputar fenomena mutakhir terkait fragmentasi otoritas keagamaan akan ditemui jawabannya dengan melihat hasil pemilu, yang bakal menjadi batu uji sejauh mana dukungan terbuka komunitas pesantren dan PBNU akan diikuti nahdliyyin. Sebagai contoh, Prabowo menang besar di Madura pada 2014 lalu, dan kini sejumlah kiai terkemuka Madura mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi. Madura dengan demikian akan menjadi salah satu sampel penting guna melihat tingkat pengaruh ulama tradisional di ranah politik. Hasil pemungutan suara di TPS di dalam atau di sekitar pesantren layak untuk diamati.
Di level keagamaan, kedekatan Jokowi dengan para pemimpin pesantren bisa berarti bahwa, jika terpilih kembali, ia harus mawas untuk tidak menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan pandangan ideologis pesantren. Beberapa dari pandangan ini boleh jadi tergolong “konservatif” jika ditilik dari perspektif liberal. Namun demikian, gejala belakangan menunjukkan bahwa komunitas pesantren menampakkan gestur progresif dalam wacana keislaman. Yang paling banyak mendapat sorotan media, misalnya, adalah keputusan bahtsul masail Munas NU akhir Februari lalu di Jawa Barat, yang menghimbau agar umat Islam tidak lagi menggunakan kata “kafir” untuk memanggil non-muslim. Publikasi terbaru dari bahtsul masail Pesantren Lirboyo mengajukan pandangan bahwa hukum fikih menjaga gereja selama perayaan Natal, seperti yang kerap dilakukan Banser, adalah fardh al-kifayah atau kewajiban komunal.
Di atas segalanya, semua ekspektasi ini tentu hanya berlaku bila kepemimpinan NU mendatang, yang akan dibentuk melalui Muktamar NU pada tahun depan—yang tak lagi diketuai Said Aqil—tidak mengubah haluan ideologisnya. Lebih penting dari itu, ia berlaku jika, seperti yang dikatakan Ma’ruf Amin di awal tulisan ini, Jokowi tak memperlakukan [nahdlatul] ulama seperti daun salam.
*Nama santri yang disebut di tulisan ini bukanlah nama asli.
-----------
Sebelum diterjemahkan oleh Levriana Yustriani, tulisan ini terbit dalam bahasa Inggris di New Mandala dengan judul "Jokowi and NU: the view from the pesantren". Penulisnya, Azis Anwar Fachrudin, adalah peneliti pada Centre for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) at Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama Pemilu 2019, ia menjadi New Mandala Indonesia Correspondent Fellow yang menulis isu Islam, perubahan sosial, dan pengaruhnya pada kebijakan publik.
*) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.
