tirto.id - Penugasan yang diberikan Presiden Jokowi untuk percepatan pembangunan serta pengoperasian jaringan gas (jargas) membutuhkan dana hingga Rp12 triliun.
Direktur Utama Perusahaan Gas Nasional (PGN), Gigih Prakoso mengatakan, target yang harus dicapai hingga 2025 itu diamantkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Perpres ini diteken Jokowi pada 23 Januari 2019 lalu.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional, PGN memperoleh jatah membangun hingga 5 juta sambungan, atau tepatnya mencapai 4,7 juta SRT (sambungan rumah tangga).
"4,7 juta [SRT] itu sampai 2025. Itu target dari Dewan Energi Nasional, dan juga menjadi target pemerintah. Penugasannya nanti melalui Kementerian ESDM, Pertamina dan PGN," ujar dia ditemui di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (12/2/2019).
Hingga 2018, tercatat rumah tangga yang telah tersambung dengan jargas mencapai 463.619 SRT. Jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat dari 2014 yang terpasang pada 200 ribu rumah tangga.
Diketahui, pada 2018 terdata 90.429 rumah tangga baru yang tersambung dengan Jargas dengan rincian 89.906 dibangun menggunakan APBN, sementara 523 SRT sisanya dibangun PGN.
Pada 2019 ini, kata Gigih, PGN menargetkan tambahan 800 ribu sambungan. "Kalau sekarang ini posisinya sudah 400 ribuan, itu yang sudah terbangun. Kalau bisa 800 ribu sampai akhir tahun ini sudah 1.200 [1,2 juta sambungan]. Tapi itu masih [jumlah] kasar," imbuh dia.
Gigih juga mengatakan, PGN masih juga masih menggodok kemungkinan skema pendanaan yang akan digunakan untuk memenuhi target tersebut sampai 5 tahun mendatang.
"Nanti kita rumuskan bisa pakai APBN, dana sendiri, atau pinjaman, partnership macam-macam. Rencananya untuk di Jawa dan di luar Jawa ada Sumatera, Kalimantan," pungkas dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Zakki Amali
