tirto.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak wacana kenaikan harga Pertalite dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (Kg). Alasannya karena kedua bahan bakar tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga bila harganya naik dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
“Kenaikan harga kedua komoditas energi ini akan membuat masyarakat kolaps,” tegas Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (11/4/2022).
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghentikan wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 Kg ini.
Menurut Mulyanto, saat ini beban hidup masyarakat sudah sangat berat. Dengan pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir, ekonomi belum pulih dan daya beli masih lemah. Ditambah lagi harga-harga barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, daging sapi, serta kedelai telah merambat naik.
Sementara itu, lanjut Anggota Komisi VII DPR RI tersebut, penghasilan masyarakat tak meningkat. Perusahaan tidak ada yang berani menaikkan gaji dan tunjangan karyawan. Sehingga gap antara penghasilan dan pengeluaran masyarakat sangat jauh. Karena itu dia menyarankan pemerintah sebaiknya meninjau ulang rencana kenaikan Pertalite dan LPG 3 Kg itu.
“Pertalite dan LPG 3 kilogram adalah sumber energi yang digunakan secara luas oleh masyarakat kelas menengah dan bawah, lebih dari 80 persen pengguna,” tutur Mulyanto.
Kemudian dia mengatakan bahwa kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kilogram yang diperkirakan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan barang-barang lainnya, akan memicu inflasi yang semakin tinggi. “Ini tentu akan semakin menggerus daya beli masyarakat,” jelas Mulyanto.
Dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati beberapa hari lalu, Mulyanto menyebut bahwa terlihat peningkatan rencana yang sangat signifikan dalam investasi, pengeboran, dan produksi Pertamina Hulu minyak dan gas (migas) di tahun 2022. “Ini akan sangat menguntungkan, apalagi Pertamina sekarang menjadi operator hulu migas nasional yang dominan sejak Blok Rokan diakuisisi,” ujar Mulyanto.
Artinya, terang dia, kemampuan bisnis di sisi hulu dalam menopang sisi hilir Pertamina akan semakin baik. Apalagi kalau utang dana kompensasi dari pemerintah kepada Pertamina yang mencapai lebih dari Rp100 triliun dapat segera dilunasi.
“Sehingga tidak harus diambil kebijakan untuk menaikkan komoditas energi yang digunakan oleh masyarakat luas seperti Pertalite dan gas LPG 3 kilogram ini,” tandas Mulyanto.
Sebelumnya, pemerintah kembali memberi sinyal menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan gas LPG 3 Kg. Kenaikan ini rencananya dilakukan secara bertahap mulai Juli-September 2022.
“Akan terjadi [kenaikan] nanti Pertamax, Pertalite, kalau Premium belum. Juga gas yang 3 Kg. Jadi bertahap, 1 April, nanti Juli, September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah,” kata Menko Marves, Jumat (1/4/2022).
Editor: Restu Diantina Putri
