tirto.id - Setelah G30S 1965 Abdul Haris Nasution jelas terpukul. Setidaknya dia kehilangan putri bungsunya yang baru 5 tahun. Nasution pun tak tampil di muka seperti Soeharto. Jika Soeharto jadi pemegang tentara terkuat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), Nasution memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari 1966 hingga 1972.
Setelah pidato pertanggungjawaban Sukarno ditolak MPRS dan kemudian ia terguling dari kursi kepresidenan, Soeharto pun naik menggantikan Sukarno. ”Kesempatan menjadi presiden RI hilang baginya [Nasution] karena ia ragu-ragu,” tulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam: Mengenang Yang Wafat (2002: 315).
Nasution punya kans yang tak kalah kuat untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia setelah lengsernya Sukarno dan semakin kuatnya tentara di bawah Soeharto. Sejak 1962, ketika tak memimpin Angkatan Darat lagi, Nasution memang sudah jadi jenderal tanpa pasukan.
”Bulan madu Soeharto-Nasution berakhir tahun 1969,” tulis Julius Pour di harian Kompas (7/9/2000).
Nasution dilarang berbicara di Akademi Militer dan Seskoad. Menurut Pour, dua lembaga itu pernah dimanfaatkannya untuk naik ke pentas politik. Nasution kemudian dipensiunkan dari dinas militer pada usia 53. Dirinya menjadi "gelandangan politik" karena semua aksesnya disumbat penguasa.
Menurut Rosihan Anwar, Nasution terus disudutkan rezim Orde Baru. Dalam hal ini peran Ali Moertopo dan Sudjono Humardani cukup besar. Setidaknya agar Nasution tidak terlihat layak menjadi orang nomor satu di Indonesia yang berpeluang menggantikan Soeharto.
Mengkritisi Soeharto
Nasution, yang tingkat pendidikan formalnya jauh lebih tinggi dari Soeharto, memilih jadi orang yang kritis. Bersama mantan wakil presiden Mohammad Hatta, pada Juli 1978, Nasution mendirikan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (LKB). Di lembaga ini berkumpul jenderal-jenderal pensiunan yang kritis kepada penguasa. Soeharto tak memberi restu LKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari 1979. Namun kuasa besar Soeharto tak mampu menghalangi pikiran kritis jenderal-jenderal yang sudah tak bertugas lagi itu.
Di tahun berikutnya, pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung—yang merasa diri paling melaksanakan Pancasila—kemudian dikritisi. Bersama para pensiunan jenderal, tokoh agama, dan mahasiswa, Nasution ikut mengkritik Soeharto dengan menandatangani Petisi 50 pada 5 Mei 1980.
Ungkapan keprihatinan Petisi 50 itu menganggap Soeharto telah:
a) Mengungkapkan prasangka bahwa di antara rakyat kita yang bekerja keras untuk membangun meskipun mereka mengalami beban yang semakin berat, terdapat polarisasi di antara mereka yang ingin "melestarikan Pancasila" di satu pihak dengan mereka yang ingin "mengganti Pancasila" di pihak lain, sehingga muncullah keprihatinan-keprihatinan bahwa konflik-konflik baru dapat muncul di antara unsur-unsur masyarakat;
b) Keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik. Pada kenyataannya, Pancasila dimaksudkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai alat pemersatu Bangsa;
c) Membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan rencana-rencana untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menggunakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai alasannya, meskipun kenyataannya hal ini tidak mungkin karena kedua sumpah ini berada di bawah UUD 1945;
d) Meyakinkan ABRI untuk memihak, untuk tidak berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman-temannya berdasarkan pertimbangan pihak yang berkuasa;
e) Memberikan kesan bahwa dia adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan sebagai anti-Pancasila;
f) Melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada usaha-usaha untuk mengangkat senjata, mensubversi, menginfiltrasi dan perbuatan-perubatan jahat ainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang.
Petisi 50 kemudian dijadikan bahan untuk terus menyudutkan sekaligus mempersempit ruang gerak Nasution. Eksistensi Nasution dicoba untuk ditenggelamkan, begitu juga penandatangan yang lain. Setelah 1980, Nasution adalah pensiunan petinggi ABRI yang mengalami pencekalan untuk beberapa tahun di zaman Orde Baru. Bersama tokoh petisi 50 lainnya, ia dilarang bepergian ke luar negeri.
Aris Santoso dan kawan-kawan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009) mencatat, pada 1988, ketika Nasution diundang pemerintah Malaysia untuk menghadiri seminar di Kuala Lumpur, pihak imigrasi Indonesia tidak mengeluarkan exit permit untuknya. Hanya ketika akan operasi jantung di Amerika pada 1980, Nasution diperbolehkan untuk keluar.
Akhirnya Akur
Sejak 1993, Nasution kembali dirangkul penguasa Orde Baru. ”Dengan bantuan BJ Habibie dan Prabowo Subianto perlahan Nasution dibawa kembali masuk ke dalam arus utama,” tulis Rosihan Anwar.
Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung adalah orang yang cukup berjasa dalam usaha mencairkan hubungan antara Nasution dengan Soeharto. Menjelang peringatan HUT ABRI ke-52, Feisal Tanjung menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal Bintang Lima kepada Nasution, Soeharto, dan Sudirman.
Dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016), Salim Said mengklaim dirinya adalah orang yang menggagas pemberian pangkat kehormatan itu. Baginya
, Nasution layak mendapat Jenderal Bintang Lima (Jenderal Besar). Alasan yang dipakai untuk pemberian pangkat kehormatan ini adalah perannya dalam Dwifungsi ABRI.Salim Said juga menambahkan, “Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin tentara pada tahun lima puluhan harus bekerja keras menjaga keutuhan dan otonomi tentara.”
Letnan Jenderal Zaini Azhar Maulani, kawan Feisal Tanjung, melihat hal yang tidak biasa di hari jadi ABRI ke-52 itu. Sebagai jenderal besar, Nasution memakai seragam kebesaran dengan bintang lima di pundaknya bersama Jenderal Besar Soeharto. Dalam peringatan itu, Nasution dan Soeharto tampak akrab. Maulani yang mengikuti sejarah hubungan antarjenderal di ABRI, akhirnya membatin: “seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya.”
Kemutungan daripada Soeharto seakan-akan hilang di HUT ABRI ke-52 itu. Soeharto seperti tidak punya masalah apapun dengan penandatangan Petisi 50. Hoegeng, misalnya, pada 1997 juga bisa hadir dalam Hari Bayangkari Polri.
Di masa ini, seperti disebut Rosihan Anwar, sikap politik Soeharto terhadap kaum disiden telah sedikit berubah. Pencekalan terhadap Nasution pun akhirnya dicabut. Sepanjang Soeharto berkuasa, hubungannya dengan Nasution seperti dipenuhi rindu-dendam.
Setahun setelah HUT ABRI yang manis itu, Soeharto dipaksa turun dan akhirnya mundur sebagai Presiden RI. Setelah itu ia mendapat caci-maki yang keras dari banyak orang Indonesia.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
