tirto.id - “Ayo tuh tendang! Wah pintar. Ayo lagi lagi!”
Teriakan penyemangat dari Nesti memicu antusias Falhan, anaknya, untuk belajar menendang bola plastik. Falhan ini anak berusia tujuh tahun dengan autis level sedang dan hiperaktif sejak usia dua tahun. Suami Nesti merekam momen itu usai mempraktikkan cara menendang bola ke anaknya. Sedangkan Nesti yang daksa kaki sejak lahir dan menggunakan kursi roda untuk beraktivitas, semangat memberikan dukungan dan mencermati detail perkembangan anaknya.
“Kalau enggak dicontohin langsung, enggak akan bisa dia, Mbak,” kata Nesti beberapa saat sebelum mengirim hasil rekaman ke ponsel saya.
Di ruangan minim perabot itu, tendangan Falhan masih tak terarah. Namun Nesti serta suaminya tetap sabar dan tulus mendampingi. Mereka memastikan Falhan melakukan aktivitas menendang bola, setidaknya lima menit setiap pekan, agar kemampuan motorik konsisten berkembang. Rekaman video kegiatan itu, dikirim kepada guru sekolah sebagai bukti bahwa Falhan mengerjakan PR.
Falhan merupakan siswa kelas 1 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri di Yogyakarta. Pandemi Covid-19, membuat pembelajaran sekolahnya dilakukan jarak jauh atau lewat daring. Selama dua jam, setiap Senin sampai Jumat, Falhan mengikuti tatap muka secara daring beserta tiga rekan sekelasnya. Dua penyandang sindroma down dan satu teman penyandang autis.
Mereka belajar dan diberi tugas menulis juga melakukan berbagai aktivitas mengasah motorik. Seperti misalnya menendang bola, melompat, merasakan tekstur berbagai benda, dan melakukan hal yang mengasah kemandirian seperti mencuci tangan.
Usai sekolah, Nesti biasa mencetak lembar kerja siswa dan membeli bahan kebutuhan prakarya untuk tugas anaknya. Dia juga mesti lebih waspada melihat gerak-gerik Falhan. Manakala anaknya bosan belajar, maka Nesti perlu memutar otak untuk mencari solusi.
“Kalau diminta melakukan hal yang dia enggak mau atau kita bicara kata-kata agak keras, dia tantrum,” tuturnya.
Berulang kali Falhan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, menangis histeris, memeluk dengan terlalu kencang. Kata Nesti, tantrum juga diakibatkan ketidakmampuan mengutarakan pikiran dan perasaan. Ini kerap terjadi pada masa awal sekolah daring dan saat Falhan mengerjakan tugas yang tidak sesuai minatnya, semisal belajar menulis alfabet.
“Bisa 30 menit dia tantrum,” kata Nesti. “Kalau sudah begitu, dipeluk saja. Kitanya yang mesti belajar waras.”
Nesti juga rutin mengajak Falhan mengikuti kelas terapi agar perkembangannya cukup terjamin. Beruntung pada pembatasan sosial pandemi Covid-19 (PPKM) periode ini, Falhan bisa terapi setiap hari kerja dengan durasi dua jam tiap pertemuan. Untuk terapi ini, Nesti mesti membayar Rp500 ribu per bulan.
“Ya Allah, punya anak autis itu mahal, Mbak,” ungkapnya.
Fasilitas terapi gratis dari layanan BPJS tidak optimal karena hanya menyediakan layanan terapi 30 menit. “Ngantri urus surat-suratnya saja sudah [memakan waktu] tiga jam,” keluhnya.
Bantuan sosial dari pemerintah sebesar Rp750 ribu yang diberikan per tiga bulan, tak terlalu signifikan meringankan kebutuhan finansial rumah tangga Nesti. Beruntung ia dapat kontrakan yang berlokasi dekat dengan tempat kerja maupun tempat terapi Falhan. Sehingga beban ongkos transportasi bisa diminimalkan.
Nesti pekerja keras. Selain mengurus pekerjaan domestik yang rumit, ia membantu mengerjakan tugas suaminya sebagai office boy di sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi penyandang disabilitas. Dia berharap pemerintah menyediakan layanan terapi gratis yang layak di Bantul, Yogyakarta—sebagaimana yang ia pernah lihat di Kulon Progo—dan menyediakan lebih banyak terapis bagi anak autis.
Setiap waktu ia berdoa agar Falhan mandiri dan sanggup berkomunikasi dua arah. “Kalau sekarang, ngomong ya kalau lagi mau saja. Kalau ditanya jawabnya sepatah-sepatah.”
Peran Luar Biasa Orang Tua
Di Medan, daerah asal Nova (identitas asli disamarkan) dan suami, sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang mampu menangani kebutuhan putranya masih sedikit. Biayanya pun terlampau tinggi. Ini membuat Nova melamar sebagai PNS dan pindah ke Jakarta, medio 2014. Dia ingin anaknya mendapatkan sekolah luar biasa yang bermutu dan sesuai dengan kemampuan finansial keluarga.
Putra Nova mengalami disabilitas multidimensi atau tuna ganda. Penglihatan dan motorik anaknya tidak sempurna akibat kerusakan berbagai syaraf di dalam otak. Kini putranya berusia 9 tahun dan duduk setara dengan kelas 3 di SLB Ganda Rawinala, Jakarta Timur.
Nova bersyukur anaknya bisa diajak berkomunikasi dengan cukup lancar. Meski gangguan syaraf otak mengakibatkan anaknya belum bisa mengidentifikasi: persepsi keruangan seperti jarak jauh-dekat, tinggi-rendah ruang, dan bentuk benda.
Semenjak pandemi, tak jarang Nova meminta keringanan waktu pengumpulan tugas putra sulungnya. Sebagai ibu tiga anak yang punya pekerjaan di luar kerja domestik, ia cukup kesulitan untuk mendampingi putranya.
Butuh ketekunan khusus untuk mengamati bagaimana anak melakukan tugas seperti menggunakan alat mandi, membuat minuman, mencuci piring, mengambil makanan, membersihkan jendela, mengelap perabotan, atau mengukus pisang. Ini semua tugas non akademik untuk mengembangkan kemandirian dan melatih motorik.
Sebagai orang tua atau pendamping, Nova perlu mencatat, merekam, dan mengevaluasi proses setiap tahapan berbagai aktivitas tersebut untuk dilaporkan kepada guru. “Misal berapa kali dia menggosok punggung saat mandi,” kata Nova via Zoom kepada saya.
Sedangkan tugas akademik untuk anaknya, adakalanya diminta mencatat di buku braile. Misalnya bagaimana cara mengukus pisang atau menjawab soal-soal meliputi pelajaran pengetahuan sosial, matematika, dan pengetahuan alam.
“Orang tua dari anak berkebutuhan khusus tidak menguasai skill seperti guru. Peningkatan hasil belajar anak juga berbeda dengan di sekolah,” lanjut Nova.
Tantangan tak berhenti di situ. Kebersamaan dalam waktu yang lama di rumah, turut mengasah keterampilan Nova dalam memberi pengertian kepada tiga anak yang usianya tidak terlampau jauh. Ada kalanya anak tengah dan bungsu merasa ibunya lebih memperhatikan Si Sulung. Ada waktunya Si Sulung bertanya-tanya mengapa kegiatan sekolah dan aktivitasnya tidak sama dengan adik-adiknya.
“Seperti ada dilema, perasaan was-was di diri dia. Dia ingin setara dengan saudari-saudarinya. Bisa sampai ke hal seperti kemauan untuk bisa naik sepeda dengan cepat biar bisa sama dengan yang lain,” ujarnya.
Sampai sekarang, Nova belum menjelaskan kepada putra sulungnya soal kondisi yang membuatnya berbeda. Nova berharap putranya bisa mandiri, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, dan mampu terus mengembangkan kemampuan bermain musik hingga bisa jadi sumber penghasilannya.
Solidaritas Para Ibu yang Saling Menguatkan
Realitanya tak semua anak penyandang disabilitas punya kesempatan sekolah. Suwarni, misalnya, ibu dari Septia, perempuan 22 tahun penyandang sindroma down.
“Ada SPP, terus mesti antar jemput juga pakai kendaraan. Tidak ada uang,” ujar Suwarni yang kini bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART).
Ketika keinginan menyekolahkan anak pupus, Suwarni memutuskan mendidik sendiri putrinya. Mengajarinya melakukan tugas-tugas rumah tangga, berkomunikasi, dan sebisa mungkin mengajaknya pergi keluar rumah agar bisa bersosialisasi.
Sejak tiga tahun lalu, Suwarni mengikutsertkan anaknya ke inisiatif kelompok belajar atau bersosialisasi yang diadakan Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (Yapesdi). Yayasan ini didirikan Dewi Tjakrawinata. Tujuannya, memberikan ruang bersosialisasi bagi penyandang sindroma down yang usia biologisnya beranjak remaja dan dewasa.
“Kalau ketemu teman-teman yang sama kan dia enggak stres. Orang dengan DS semakin dewasa bisa semakin down kalau gak diajak bersosialisasi,” lanjut Suwarni yang juga menjadi pegiat aktif di komunitas Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT).
Di Yapesdi tak cuma Septia yang tidak berkesempatan sekolah. Ada anak Dewi juga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tingkat menengah dan atas. Ini yang membuat Dewi merasa perlu mendirikan komunitas Yapesdi.
Saya bertanya kepada Samto, direktur Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Kemdikbud, soal berapa banyak anak dengan disabilitas yang tidak mendapat hak pendidikan formal. Jawabnya, “Itu juga jadi pertanyaan saya, Mbak.”
Data terakhir (pdf) yang dipublikasikan Kemdikbud menyebut bahwa pada 2017 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 1,6 juta anak berkebutuhan khusus dan yang sudah mendapat layanan pendidikan sekitar 18 persen.
“Ini juga sedang mencari sumber angka 1,6 itu dari mana datanya,” tutur Samto yang dilantik sebagai direktur pada Oktober 2020 lalu.
Samto bercerita, ia sudah berupaya menghubungi BPS dan berbagai lembaga kementerian terkait guna mencari data anak penyandang disabilitas per tahun. Namun, upayanya masih belum kunjung menemukanhasil.
“Kelemahan kami di situ,” ucapnya.
Sementara itu pada akhir 2019, Kemdikbud menargetkan bahwa pada 2024, sebanyak 49 persen anak berkebutuhan khusus harus bisa bersekolah. Terlepas dari seberapa rasionalnya target tersebut, saat ini salah satu tugas penting Samto adalah mematangkan kerjasama dengan Unicef untuk melakukan pendataan terkait jumlah anak dengan disabilitas di Indonesia dan kebutuhan pendidikan mereka.
Yang pasti, Samto dan temuan Kemdikbud menyatakan, Indonesia masih kekurangan SLB terutama di daerah. Masih ada 56 kabupaten atau kota yang belum dilengkapi SLB. Pemerintah berupaya mengatasi kekurangan itu dengan menggenjot keberadaan sekolah inklusi. Harapan besarnya, seluruh institusi pendidikan di Indonesia bisa menerapkan sistem inklusi.
Ketekunan Guru Perempuan dan Tantangan Kurikulum
“Kami seperti enggak punya me time. Sudah kayak dokter 1x24 jam,” ujar Vera, pengajar di sekolah dasar luar biasa Rawinala yang menangani disabilitas multidimensi.
Selain bertugas mengampu 1 kelas dengan 4 orang murid—dua murid tunanetra disabilitas intelektual, dua murid low vision, tuna wicara, dan gangguan pendengaran—, ada kalanya ia menangani kelas privat menulis braille pada malam hari.
Semenjak pandemi, tidak ada jam belajar pasti. Waktu sekolah dari rumah tergantung kesiapan orang tua.
Vera pun tidak menyangka selama pandemi, mendapatkan tugas barunya: menjadi fasilitator di layanan konsultasi dan dukungan sosial yang disediakan sekolah. Ini membuatnya menjadi tempat curhat para orang tua yang kerap kebingungan dalam mendampingi anak.
Pandemi bikin anak berkebutuhan khusus mudah merasa tidak nyaman. Perasaan itu bisa berwujud tangis, kekesalan, kemarahan, keengganan belajar, hingga tantrum.
“Yang terberat selama pandemi itu bagaimana bangun percakapan dengan orang tua. Kami harus memahami emosi mereka. Jangan sampai terkesan menggurui, jangan sampai terkesan tidak sensitif terhadap situasi mereka di rumah,” ujarnya.
Ketika berbagai kebijakan negara belum bisa menangani berbagai masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus, guru hanya bisa menggantungkan harapan kepada orang tua.
“Kami hanya bisa menilai berdasarkan video. Memang kesannya kurang valid kalau tidak lihat langsung tapi bagaimana lagi,” ujar Vera. Menurutnya, hal penting yang harus ditekankan selama pandemi Covid-19 ialah kebahagiaan anak dan kenyamanan orang tua.
“Kami terpaksa mengesampingkan sejenak target pendidikan,” imbuhnya.
Selama pandemi, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Kemdikbud, telah membuat panduan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satu poinnya adalah penyesuaian waktu belajar dengan kondisi orang tua. Bila ada orang tua yang bisanya mendampingi anak pada malam hari, guru harus siap.
Dalam perbincangan virtual dengan reporter Tirto, Direktur PMPK Samto menuturkan, selama pandemi, sekolah tidak perlu terlalu menekankan pada pencapaian kurikulum. Keputusan ini diambil lantaran Samto menyadari, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam ekosistem pendidikan khsusus.
PMPK, kata Samto, masih perlu mengupayakan dana untuk pelatihan bagi guru dalam membuat berbagai metode dan media pembelajaran baru, baik itu berupa video maupun lainnya.
Permasalahan di daerah juga pelik. Ketiadaan koneksi internet menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Sejauh ini bantuan yang bisa diberikan pemerintah adalah fasilitas belajar bagi murid netra berupa, bantuan mesin cetak braille untuk 50 SLB Negeri di berbagai propinsi yang membutuhkan.
“Keluhan terbanyak itu dari orang tua yang minta pembelajaran tatap muka,” kata Samto.
Untuk menyiasati hal ini, pemerintah sempat membuat kebijakan kunjungan guru ke rumah sebanyak satu sampai dua kali dalam sebulan, tentu dengan protokol kesehatan Covid-19 dan persetujuan orang tua. Orang tua juga diperkenankan membuat jadwal untuk mengambil tugas dan bertemu guru di sekolah.
Sebenarnya bila kondisi daerah relatif aman, maka sekolah diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas satu minggu sekali. Namun semenjak PPKM diberlakukan dan kondisi daerah di luar Jawa-Bali masih kurang kondusif, kebijakan ini tidak bisa dilaksanakan.
Selain itu, Kepala Sekolah Rawinala Budi Prasojo mengungkapkan, tak semua sekolah luar biasa menganut kurikulum yang sama. Menurutnya, sekolah bagi penyandang disabilitas multidimensi harus merancang kurikulum fungsional yang mengutamakan kemandirian.
“Kami memodifikasi kurikulum negara agar lebih sesuai dengan kondisi anak-anak kami,” kata Budi.
“Ada anak-anak kami yang untuk mandi dan makan sendiri saja sudah sebuah pencapaian luar biasa. Perlu waktu bertahun-tahun untuk belajar bina diri. Proses ini tidak mudah,” imbuhnya.
Selain kemandirian, hal yang juga dipentingkan dalam kurikulum fungsional tersebut adalah pendidikan sosial dan komunikasi. Ini terkait cara mengekspresikan keinginan, perasaan, dan interaksi dengan orang lain. Ada pula pendidikan untuk memanfaatkan waktu luang, ini berkaitan dengan hobi atau kegiatan rekreasional.
Sementara itu, negara menetapkan kurikulum 2013 sebagai acuan belajar. Berdasarkan peraturan mendikbud RI nomor 35 tahun 2018 (pdf), kurikulum tersebut diantaranya menekankan pada pilihan gaya belajar bagi murid, pola pembelajaran interaktif, pengembangan potensi khusus dari peserta didik, pembelajaran berbasis multimedia, dan penguatan pola pikir kritis.
Untuk keberlangsungan program pendidikan khusus, pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan salah satunya Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMALB (pdf). Aturan ini—dan umumnya aturan pemerintah untuk peserta didik berkebutuhan khusus—membagi murid menjadi dua kategori. Kelompok pertama yakni tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, tunalaras. Kelompok kedua yakni tunadaksa sedang, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tuna ganda, dan autis.
Dalam aturan tersebut tercantum berbagai mata pelajaran yang tergolong wajib dilakukan kelompok normal dan di bawah normal diantaranya Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris.
Pada kenyataannya, pelajaran wajib tidak selalu bisa dilaksanakan.
Ratmartini, kepala SLB Ulaka Penca menjelaskan, prinsip pendidikan bagi anak perkebutuhan khusus adalah sistem pembelajaran individual. Di dalam satu kelas, guru akan memberi materi ajar sesuai kemampuan anak.
SLB Ulaka Penca, kata Ratmartini, mengacu pada kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah luar biasa. Dia bilang, tak sedikit ada temuan kasus murid SMALB tidak mampu membaca dan menulis.
Ratmartini pun mengingatkan perihal usia psikologis yang bisa membuat ‘standarisasi’ dalam ranah pendidikan khusus bisa kurang efektif. Sebab ada yang usia delapan tetapi kemampuannya seperti umur tiga tahun dan sebagainya.
“Di workshop kami, masih ada yang usianya 60 pola pikir dan perilakunya seperti anak-anak,” terangnya.
Selama pandemi, Ratmartini dan para guru merasa perlu peningkatan aktivitas seperti bernyanyi dan bermain bersama secara virtual, pola pembelajaran lebih interaktif, dan memberi penghargaan bagi siswa yang cukup aktif—dengan hadiah pulsa. Aturan-aturan ini dibuat untuk mengatasi kondisi yang tak mudah.
Ada pula anak-anak yang tidak bisa ikut sesi belajar-mengajar penuh karena keterbatasan kondisi finansial keluarga. Tak semua orang tua bisa membeli cukup pulsa untuk sekolah. Sekitar 60 persen murid Ulaka Penca berasal dari kelas ekonomi bawah. Terlebih, sebagian orang tua tidak terbiasa mengoperasikan ponsel pintar dan koneksi internet.
Bantuan dari pemerintah tidak bisa semudah itu datang, lantaran institusi pendidikan ini milik swasta. Beruntung, baru-baru ini pemerintah bekerja sama dengan lembaga sosial berencana, memberi bantuan perangkat teknologi dan pulsa bagi siswa.
Penulis: Joan Aurelia
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
