tirto.id - Solidaritas Perempuan Jabotabek mengatakan posisi perempuan yang berada di daerah pesisir rentan untuk mendapatkan beban yang berlapis, sebagai akibat dari sejumlah kebijkaan yang rugikan masyarakat, khususnya perempuan.
Beberapa contoh permasalahan yang dijelaskan oleh Erna Rosalina, Ketua Divisi Perempuan Lawan Perdagangan Bebas dan Investasi, Solidaritas Perempuan Jabotabek, adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah atau swasta yang berimbas ke lingkungan, serta perempuan.
“[Di] Muara Angke, walau pun reklamasi sudah dihentikan, tetapi laut tidak bisa dikembalikan seperti semula, karena biotanya sudah mati,” kata Erna kepada reporter Tirto saat ditemui di car free day (CFD) Jalan Sudirman, Jakarta, pada Minggu (10/3/2019) pagi.
Sejumlah permasalahan tersebut, salah satunya adalah reklamasi yang sempat dijalankan dan memiliki dampak ke perempuan.
Menurut Erna, banyak perempuan yang bekerja sebagai nelayan atau buruh nelayan, serta buruh pengupas kerang, di sana.
Masyarakat, termasuk perempuan, tidak dilibatkan dalam pembangunan wilayah yang berkaitan dengan kepentingan mereka di sana.
Sehingga kata Erna, hingga kini, para nelayan sulit untuk mengakses laut.
Masalah lain, yang Erna soroti, adalah privatisasi air. Privatisasi air masih terus berlanjut di wilayah DKI Jakarta.
Tuntutan warga untuk privatisasi air sempat dimenangkan di Mahkamah Agung. Namun, melalui permintaan untuk Peninjauan Kembali (PK) dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kemenangan warga untuk mematahkan privatisasi air di wilayah DKI Jakarta dipatahkan.
“Menurut kami itu keputusan yang sangat tidak memihak ke masyarakat,” kata Erna.
Dengan itu, semakin dekatnya masa Pemilihan Umum 2019, Erna meminta agar siapa pun pasangan calon yang menang, dapat lebih melibatkan dan mewadahi kepentingan perempuan.
Erna menyayangkan bagaimana sejumlah permasalahan lain, bahkan yang berkaitan dengan identitas atau berita bohong, justru mendapatkan fokus lebih besar.
Sementara di sisi lain, perempuan masih banyak yang belum mendapatkan haknya.
“Pemilu 2019 ini kan kami melihat banyak sekali berita hoaks, sementara perempuan di Rawa Badak, Pulau Pari, Muara Angke, dan sebagainya, mereka belum mendapatkan haknya untuk mengakses sumber daya alam secara utuh,” ujarnya.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
