tirto.id - Solidaritas Perempuan Jabotabek meminta siapapun calon presiden (capres) yang terpilih di Pemilihan Umum 2019 untuk dapat mewadahi suara dan kepentingan perempuan.
“Pemilu 2019 ini kan kami melihat banyak sekali berita hoaks, sementara perempuan di Rawa Badak, Pulau Pari, Muara Angke, dan sebagainya, mereka belum mendapatkan haknya untuk mengakses sumber daya alam secara utuh,” ujar Erna Rosalina, Ketua Divisi Perempuan Lawan Perdagangan Bebas dan Investasi, kepada reporter Tirto saat ditemui di car free day (CFD) Jalan Sudirman, Jakarta, pada Minggu (10/3/2019) pagi.
Erna menyayangkan sejumlah permasalahan terkait dengan identitas atau berita bohong, justru mendapatkan fokus lebih besar. Sementara di sisi lain, perempuan masih banyak yang belum mendapatkan haknya.
“Contohnya, di Rawa Badak, masih ada privatisasi air. [Di] Muara Angke, walau pun reklamasi sudah dihentikan, tetapi laut tidak bisa dikembalikan seperti semula, karena biotanya sudah mati,” pungkas Erna.
Dengan sejumlah permasalahan perampasan lahan, privatisasi air, hingga reklamasi yang hadir di kawasan Jabotabek, kata Erna, hal ini merugikan perempuan.
“Perempuan yang paling terkena imbasnya,” ujarnya.
Ia menambahkan sebagai contoh, di bagian Utara Jakarta, banyak di antara pekerja buruh pengupas kerang, serta nelayan atau buruh nelayan, adalah perempuan.
Erna, bersama sejumlah perempuan dari beberapa daerah, seperti Rawa Badak, Rawa Jati, dan Cilincing, memiliki 18 tuntutan kepada pasangan calon yang nantinya memenangkan Pemilu 2019.
Tuntutan tersebut antara lain adalah pemenuhan pangan, berkualitas murah, dan mudah diakses, serta lingkungan yang sehat.
Lalu terjaminnya keamanan perempuan, kebijakan yang menolak privatitasi air, kebijakan terkait penggusuran yang tidak merugikan, listrik yang murah dan aman bagi masyarakat majinal atau terpinggirkan, hingga penghentian politik uang.
Kemudian tidak ada politik yang mengobjektifikasi perempuan, penghentian kekerasan terhadap perempuan, pembangunan yang tidak merusak lingkungan, hingga tidak adanya perampasan tanah.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
