tirto.id - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan rencana pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau uang digital akan dibahas di dalam Presidensi G20 di Bali. Isu tersebut menjadi salah satu poin dari beberapa bahasan seperti crypto currency (kripto), bitcoin, dan stablecoin.
"Itulah jadi salah satu poin secara global yang akan diangkat Indonesia dalam presidensi ini," kata Dody dalam Kuliah Umum: Mendorong Akselarasi Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas, secara daring, dikutip pada Selasa (22/3/2022).
Dody mengatakan mata uang digital sangat memungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran sah seperti uang rupiah kertas dan logam. Hal ini berbeda dengan pembayaran digital lainnya yang hanya bisa digunakan sebagai alat investasi.
"Nanti kalau ada rupiah digital yang dikeluarkan bank sentral itu yang boleh digunakan. Tapi tidak kripto. For sure itu tidak boleh digunakan di Tanah Air kita, tetapi kita tidak bisa melarang digunakan untuk investasi atau untuk spekulasi," jelasnya.
Rencana pengembangan uang digital ini sudah mencuat sejak 2021 lalu. Saat itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berencana meluncurkan uang digital yang diterbitkan langsung bank sentral.
Official Monetary and Financial Institutions Forum mencatat ada 2 jenis uang digital yaitu wholesale dan retail. Retail berarti uang digital diterbitkan sebagaimana uang cash dalam bentuk elektronik untuk kebutuhan transaksi masyarakat dan bisnis pada umumnya. Sementara wholesale terbatas penggunaannya oleh institusi tertentu dalam pasar antarbank.
Menurut Bank for International Settlements hampir seluruh negara dunia sudah mulai mencicipi CBDC dengan tahapan yang bervariasi. Namun perkembangan CBDC dipimpin oleh Kepulauan Bahamas di Amerika Tengah lantaran sudah menerapkan uang digital ini dengan model retail atau pernah dikenal dengan nama proyek “Sand Dollar."
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Gilang Ramadhan
