Penanganan Aksi Damai 1 Desember di Jakarta Makin Represif

tirto.id - Puluhan polisi membentuk barisan di sepanjang gerbang masuk Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sabtu (1/12/2018). Mereka menahan massa aksi peringatan 57 tahun kemerdekaan Papua Barat, agar tak keluar dari halaman gedung itu.

Para demonstran itu berasal dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI).

"Kepolisian tidak seharusnya menahan kami [sejak pukul 07.00] di sini karena demonstrasi, hak untuk mengatakan pendapat dijamin oleh undang-undang," teriak seorang orator dari halaman YLBHI.

Aksi 1 Desember itu semula direncanakan digelar di tiga tempat, yakni Kedutaan Besar Belanda, kantor pusat PT Freeport Indonesia di Rasuna Said, serta Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jalan MH. Thamrin.

Dua bus metromini yang disewa untuk menempuh tiga titik aksi itu, berulangkali diusir polisi dari depan Gedung YLBHI.

Aksi itu dilarang atas alasan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Polsek Menteng AKBP Deddy Supriadi mengatakan, aksi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang nomor 9/1998 terkait, penyampaian pendapat di muka umum harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekitar pukul 10.30, massa mulai berang karena merasa hak menyatakan pendapat mereka diberangus. Sebab surat pemberitahuan untuk aksi sudah mereka layangakan jauh hari sebelumnya ke kepolisian.

"Sudah, kami ingin keluar, buka pintunya," teriak salah satu peserta aksi dalam kerumunan.

Aksi saling dorong antara polisi dan massa aksi pun terjadi. Kondisi kian memanas usai sejumlah mahasiswa asli Papua yang baru datang, dilarang polisi masuk ke dalam barisan.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu akhirnya meminta pasukan tambahan. Polisi yang tengah disiagakan di Kantor PBB, ditarik untuk merapat ke YLBHI.

"Tolong diturunkan ke sini saja, ini untuk penambahan karena massa mau keluar," kata Roma memberikan perintah melalui gawainya.

Kericuhan baru reda setelah Surya Anta, juru bicara FRI-WP, bernegosiasi dengan kepolisian. Dia berjanji akan menenangkan masa dan minta polisi tak mengusir beberapa mahasiswa Papua yang ingin bergabung.

Pemerintah Semakin Represif

Menurut Surya Anta, pengamanan aksi 1 Desember tahun ini lebih ketat. Dia menilai hal itu menunjukkan kemunduran pemerintah dalam menerpakan rule of law.

Pada tahun 2016 lalu, aksi bisa dilakukan di dekat Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Meski pada akhirnya diakhiri penangkapan sejumlah demonstran ke Polda Metro Jaya. Kemudian setahun setelahnya, aksi rutin itu digelar di depan kantor Kedutaan Besar Republik Sosialis Demokratik Srilangka.

"Ini pertama kali kita di-block di sini [halaman Gedung YLBHI]. Ini kan kemunduran," ujarnya saat ditemui di depan gedung YLBHI.

Para demonstran sudah mengikuti prosedur aksi yang diberlakukan kepolisian, yakni mengirim surat pemberitahuan. Namun Kapolsek Menteng AKBP Deddy Supriadi mengatakan, prosedur masih belum terpenuhi. Sebab tak ada perwakilan demonstran yang menghadiri audiensi di Polda Metro Jaya.

"Semalam itu enggak bisa [ikut audiensi] karena koordinator aksi kami keluar kota dan teman-teman lain juga tidak di Jakarta. Tapi kan sebetulnya cukup pemberitahuan. Perwakilan kami tadi pagi juga sempat bicara sama polisi di sini, tapi mereka [polisi] tetap menolak. Akhirnya kami orasi di sini," ujarnya.

Di luar itu, polisi sudah bersiaga di tiga tempat yang akan didatangi peserta aksi. Di Kedubes Belanda dan Kantor PT Freeport Indonesia, puluhan kepolisian telah berjaga sejak pukul 08.00 WIB. Hal serupa juga terlihat di depan kantor PBB di Jalan MH. Thamrin yang dijaga sekitar dua kompi pasukan.

Surya menjelaskan, 1 Desember adalah hari bersejarah bagi orang Papua. Pada tahun 1961, untuk kali pertama Parlemen Papua Barat, di bawah administrasi Belanda, mengibarkan bendera Bintang Kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat.

Sejak itu bendera Bintang Kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan bendera Belanda. Hingga akhirnya aneksasi oleh Indonesia dilakukan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang manipulatif dan intimidatif.

Usai pemungutan pendapat, pelanggaran HAM yang menjadikan orang asli Papua sebagai korban, terus terjadi secara berulang.

Menurut Surya, peringatan 1 Desember bukan hanya penting bagi bangsa Papua Barat, melainkan juga masyarakat Indonesia. Tentu untuk memaknai kembali tujuan berbangsa dan bernegara atas dasar persamaan nasib sebagai bangsa terjajah.

"Papua menuntut kemerdekaan, mereka adalah korban rasisme dan kita lupa jaman dulu kita juga korban rasisme Belanda, toh," tegasnya.

Aksi tahun ini, ujar Surya, para demonstran akan menyuarakan berbagai tuntutan. Pertama, menuntut tanggung jawab Belanda untuk menuntaskan proses Dekolonisasi West Papua seperti yang telah dijanjikan.

Kedua, menuntut PBB bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri, pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap Bangsa West Papua.

Kemudian, menuntut Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua. "Keempat, tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua," tuturnya.

Kelima, menutup tambang PT Freeport Indonesia, megaproyek kilang LNG Tangguh, dan korporasi internasional lainnya dari tanah Papua. Sebab korporasi itu menjadi dalang kejahatan kemanusiaan di Papua.

"Keenam, serta terbukanya kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua serta terbukanya akses jurnalis internasional di West Papua."

Selain itu, FRI-WP, AMP dan AMPTPI juga menyatakan sikap mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group dan Pasific Island Forum. Serta menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua, untuk mendukung perjuangan Bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri.