Indeks Demo 1 Desember

Menjelang 1 Desember, polisi mengimbau tak ada pengerahan massa di Papua dan daerah lain di Indonesia.

Human Rights Watch sejak lama telah menyoroti pelanggaran HAM oleh militer di Papua.

PBB prihatin dengan adanya penangkapan ratusan mahasiswa Papua.

Empat dari 18 media siluman temuan Tirto dan Tabloid Jubi menulis perayaan 1 Desember Papua. Seperti apa sudut pandangnya?

Kuasa Hukum AMP pesimis polisi bakal mengusut insiden pelemparan batu.

Ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Papua itu seluruhnya ditahan dari suatu rumah, yang dikenal sebagai mess mahasiswa asal Papua, di Jalan Kalasan Surabaya, pada sekitar pukul 01.00 WIB Minggu.

Bagaimana orang asli Papua bisa simpati dengan Indonesia jika gabungan Ormas mengintimidasi, melakukan kekerasan, dan menghujani makian?

Tambahan pasukan sebanyak satu kompi tersebut diminta Kapolres Jakpus Kombes Pol Roma Hutajulu saat massa aksi berusaha memaksa untuk keluar dari gedung YLBHI.

"Terima kasih banyak bapak-bapak ormas dan kepolisian. Aksi kita hari ini sudah selesai. Kami akan pulang ke Asrama Kalasan," ujar orator AMP.

Puluhan massa gabungan aksi demo peringatan 1 Desember Papua sempat ricuh dengan pihak aparat kepolisian karena tak diperbolehkan demo di luar Gedung YLBHI.

Peringatan 1 Desember 1961 dianggap penting untuk meninjau aneksasi Indonesia terhadap Papua yang manipulatif.

Penanggung jawab aksi AMP, Dorlince mengatakan total ada 16 orang yang terluka selama aksi demo yang sempt bentrok dengan ormas gabungan PP, FKPPI dan lainnya.

"Kepolisian tidak seharusnya menahan kami di sini karena demonstrasi, hak untuk mengatakan pendapat dijamin oleh undang-undang," kata orator dari balik gerbang YLBHI yang dijaga ketat polisi.

Gabungan ormas FKPPI dan Pemuda Pancasila (PP) mendesak aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memperingati 1 Desember Papua dibubarkan.

"Kami memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bangsa west papua sebagai solusi demokratis," kata Dorlince Iyouwauw selaku perwakilan AMP.

Polri diminta menjamin hak menyampaikan pendapat mahasiswa Papua dalam aksi 1 Desember di Surabaya.