tirto.id - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah empat staf khusus dianggap tidak tepat. Kebijakan itu disebut menambah beban anggaran negara.
"Tentunya ini semakin pelik mengingat banyaknya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur," kata pengamat dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan dari Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) Satria Aji Imawan, Rabu (16/5/2018).
Keempat staf khusus yang baru diangkat Presiden Jokowi adalah Abdul Ghofarrozin, Siti Ruhaini Dhzuhayatin, Adita Irawati, dan Ahmad Erani Yustika.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, penambahan staf sesuai keperluan Jokowi. Ia berharap mereka bisa membantu kerja Jokowi karena ranah kerja mereka langsung bersifat operasional.
Aji berpendapat, tugas pokok dan fungsi 4 staf khusus baru Jokowi sebenarnya sudah terakomodasi dalam pemerintahan. Contohnya, staf khusus baru di bidang komunikasi dianggapnya memiliki pekerjaan yang sama dengan salah satu organ di Kantor Staf Presiden (KSP).
"Penambahan personil ini menjadi pertanyaan besar mengingat evaluasi kinerja dari organ tersebut belum terlihat. Lebih lanjut, ini cukup berlawanan dengan semangat efisiensi birokrasi yang dicanangkan pemerintahan Jokowi," kata Aji.
Staf Khusus Presiden Abdul Ghofarrozin merupakan putra ulama karismatik (Alm) KH. Ahmad Sahal. Ia bertugas membantu Jokowi saat berkunjung ke pondok pesantren atau madrasah.
Staf khusus kedua adalah Ruhaini Dzuhayatin Siti. Ia merupakan tokoh Islam sekaligus aktivis hak asasi manusia.
Staf khusus lain, Adita Irawati, merupakan mantan Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Pramono berkata, ia akan membantu Presiden Jokowi membenahi komunikasi yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L).
Terakhir, Ahmad Erani Yustika adalah staf baru yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia menjadi staf khusus di bidang ekonomi.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
