tirto.id - Pemerintah berupaya mengantisipasi pelemahan ekonomi nasional melalui beberapa langkah di antaranya melakukan kelonggaran kebijakan makroprudensial dan mendorong kredit perbankan.
"Di bidang makroprudensial, kami melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Tengah Iskandar Simorangkir di Semarang, Senin.
Pelonggaran kebijakan makroprudensial tersebut melalui relaksasi ketentuan loan to value ratio (LTV) dan financing to value ratio (FTV) kredit atau pembiayaan properti dan memperlonggar kredit melalui mekanisme inden dengan pengaturan pencairan pembiayaan bertahap sesuai dengan progres pembangunan.
Selain itu, untuk mendorong kredit perbankan, BI juga menaikkan batas bawah loan to funding ratio terkait giro wajib minimum (GWM-LFR) dari 78 persen menjadi 80 persen, dengan batas atas tetap sebesar 92 persen.
"Ketentuan di bidang makroprudensial tersebut mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2016," katanya.
Sebelumnya, sebagai langkah awal mengantisipasi pelemahan ekonomi nasional, pada tanggal 15-16 Juni 2016 BI memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen, dengan suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen, dan lending facility turun sebesar 25 bps menjadi 7 persen.
"Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 17 Juni 2016," katanya.
Iskandar mengatakan, dengan dikeluarkannya kebijakan yang sifatnya melonggarkan tersebut diharapkan ekonomi bisa tumbuh.
"Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang hingga saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan, mau tidak mau kita harus membalikkan ekonomi yang berjalan lambat. Salah satunya melalui upaya-upaya tadi," katanya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
