tirto.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palu serta Pemerintah Daerah Donggala dan Sigi perihal lahan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa dan tsunami yang kehilangan rumah.
“Tim ahli sedang mengkaji keamanan lahan yang akan dijadikan lokasi huntara. Rencananya huntara akan selesai dalam dua bulan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Kamis (11/10/2018).
Pemkot Palu menyiapkan lahan di daerah Duyu untuk korban dari Perumnas Balaroa serta lahan di Ngatabaru untuk korban dari Petobo, pemerintah masih mengkaji stabilitas tanah di lokasi-lokasi tersebut.
Sutopo mengatakan, perlu waktu satu hingga dua tahun untuk merelokasi sebab kendala ketersediaan lahan. “Pembangunan hunian tetap memerlukan waktu, misalnya untuk konstruksi bangunan tahan gempa, mata pencaharian, serta pembentukan kelompok masyarakat,” jelas dia.
Menurut dia, pembangunan huntara membutuhkan Rp8-15 juta per unit, satu hunian dapat ditempatkan oleh satu hingga dua kepala keluarga dan tergantung model hunian. Selain pemerintah, penyediaan dana huntara pun dapat dilakukan oleh bantuan dunia usaha, LSM, maupun ormas.
Pembangunan huntara merupakan proses percepatan pemulihan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah. Nantinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan membangun huntara. Lantas, pembangunan ini dikerjakan pada masa transisi darurat menuju pemulihan.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat pemulihan air bersih dan telekomunikasi. Lainnya, ada 522 kali gempa susulan pasca-gempa pada 28 September di area setempat.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Alexander Haryanto
