Menuju konten utama

Pemerintah Akan Tingkatkan Keamanan di Natuna

Pemerintah Akan Tingkatkan Keamanan di Natuna

tirto.id -

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya ingin meningkatkan kekuatan TNI AL di kawasan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan insiden kapal Cina yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada Sabtu (19/3/2016).

"Kita memang punya pangkalan militer yang ada di Natuna, ke depan kita akan buat kekuatan-kekuatan pengamanan yang lebih baik lagi," kata Luhut di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa Cina adalah sahabat Indonesia sekaligus menekankan pentingnya integritas teritorial Indonesia.

Untuk itu, Luhut menekankan sikap Indonesia sama seperti yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yakni mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan Cina dengan Indonesia yang bermula di perairan Natuna.

"Menlu melakukan komunikasi yang intensif dengan Tiongkok," kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah mengajak Cina untuk menghormati hukum internasional, termasuk kesepakatan dalam konvensi laut internasional, pascainsiden penggagalan penyitaan KM Kway Fey 10078 berbendera Cina di Laut Natuna.

Menurut Menlu, pihaknya telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Sun Weide untuk menyampaikan fakta lapangan mengenai penggagalan penangkapan oleh sejumlah kapal coast guard Tiongkok.

Dalam pertemuannya dengan Weide, Menlu mengatakan Indonesia menyampaikan tiga bentuk protes:

Pertama masalah pelanggaran hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di kawasan ZEE dan Landas Kontinen.

Kedua yaitu upaya yang dilakukan oleh kapal coast guard Cina untuk mencegah upaya penegakan hukum uang dilakukan otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.

Ketiga yang disampaikan adalah pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.

Menlu menekankan kepada Weide bahwa Indonesia merupakan negara Non Claimant State atau negara yang tidak merasa memiliki dan mengakui sesuatu yang diperebutkan di wilayah Laut Cina Selatan. (ANT)

Baca juga artikel terkait INSIDEN KAPAL CINA DI NATUNA atau tulisan lainnya

tirto.id - Politik
Reporter: Agung DH