tirto.id - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya tak mau berkomentar lebih jauh terkait isu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dapat tawaran akan menjadi Menteri Sosial. DPC PDIP Surabaya memilih untuk fokus dengan tahapan Pilkada Surabaya yang saat ini masih dalam tahap rekapitulasi tingkat kota.
"Kami masih fokus dengan Pilkada Surabaya," kata Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Selasa (15/12/2020) dilansir dari Antara.
Jabatan Risma sebagai Wali Kota Surabaya memang akan berakhir, seiring selesainya Pilkada Kota Surabaya.
Soal isu Risma menjadi Mensos, DPC PDIP Surabaya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Adi juga tak mau berbicara peluang Risma berdasarkan pengalaman dan kinerjanya selama ini.
"Semua itu adalah kewenangan pusat. Kami tidak bisa mencampurinya," katanya.
Kabar tersebut berawal dari pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng yang menyebut pihaknya mendapatkan kabar Wali Kota Risma mendapat tawaran menjadi mensos menggantikan Juliari P Batubara yang tersangkut kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19.
"Saya dapat kabar, jika nantinya Ibu Risma ditunjuk Presiden Joko Widodo, menjadi Mensos di Kabinet Indonesia Maju," katanya.
Risma sudah berkomentar terkait isu ini. Menurutnya, keputusan sepenuhnya ada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Nanti kita lihat, saya ikut bu Mega saja," ujar Risma.
Meski demikian, lanjut dia, hingga saat ini dirinya belum mendapat tawaran dari siapapun termasuk Presiden Jokowi terkait hal itu.
