tirto.id - Direktur Perencanaan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima meminta agar BEM Universitas Islam Riau (UIR) tak bertindak seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Sebab baginya, KAMMI kerap bertindak sejalur dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ucapan politikus PDIP itu muncul untuk merespons demonstrasi BEM UIR, Senin (10/9/2018). Para mahasiswa tersebut masuk ke DPRD Provinsi Riau minta Jokowi menanggalkan jabatan presiden. Setelah itu mereka membakar pocong yang ditempeli foto Jokowi.
"Jangan sampai BEM ini seperti KAMMI yang hanya bertindak seperti saluran bertindak PKS, yang selalu berpikir konfrontatif dan negatif serta tidak mendidik buat mahasiswa," kata Bima di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (11/9/2018).
Namun menurut Bima, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tanpa terikat afiliasi politik pada partai tertentu, merupakan hal biasa. Dia juga meminta mahasiswa tak hanya melakukan demonstrasi tapi juga aktif melakukan kajian terhadap beragam persoalan negara.
"Mahasiswa demo itu kan biasa. Tapi kan kalau mahasiswa itu kan ada student welfare, reason, government gitu kan. Bagaimana lintas fakultas itu mampu memberikan pengkajian mengenai persoalan-persoalan sehingga bisa melihat persoalan yang sampai hal yang mendasar itu apa," kata Bima.
Pernyataan Bima langsung direspons oleh Fahri Hamzah, mantan ketua umum KAMMI yang pertama. Wakil ketua DPR RI tersebut menegaskan bahwa tak ada hubungannya antara KAMMI dengan PKS.
"Tidak ada dokumen apapun yang menunjukkan keduanya punya hubungan. Saya sebagai pendiri dan ketua umum pertama selalu meminta agar kader KAMMI menjadi manusia merdeka sehingga mereka otonom dari parpol," ujar Fahri kepada reporter Tirto, Rabu (12/9/2018).
Menurut Fahri, pernyataan Bima bukan hanya tidak tepat, melainkan tak ada gunanya. Maka dari itu ia enggan menanggapi lebih jauh komentar Bima soal keterkaitan antara KAMMI dan PKS.
Fungsi Kontrol Pemerintah
Tanggapan lain disampaikan Mahfudz Siddiq, politikus PKS yang juga alumni KAMMI. Anggota Komisi XI DPR RI tersebut meminta agar demonstrasi mahasiswa dianggap sebagai hal yang wajar. Sebab menurutnya mahasiswa memanggul beban untuk mengontrol kebijakan pemerintah.
"Jangan kita alergi, phobia lalu ingin membungkam sikap mereka. Soal pandangan akademis, itu tugas dan fungsi universitas, bukan organisasi mahasiswa," kata Mahfudz.
Penulis buku Kammi dan Pergulatan Reformasi itu menuturkan, KAMMI bukan organisasi mahasiswa yang terafiliasi dengan salah satu partai politik. Menurut Mahfudz banyak alumni KAMMI yang justru menjadi pengurus di berbagai parpol.
"Jadi kalau mahasiswa mengkritik vokal, demo ke jalan, itu hal biasa. Santai saja,” lanjut Mahfudz. “KAMMI bukan underbouw partai.”
Demonstrasi BEM UIR Pesanan Parpol?
Presiden Mahasiswa BEM UIR Hengky Pramana turut menanggapi komentar Bima, terkait dugaan pihaknya yang seolah menerima pesanan Parpol tertentu dalam demonstrasi. Hengky membantah hal tersebut.
Hengky menegaskan mereka tak terlibat politik praktis dan tak berafiliasi dengan parpol manapun.
"Bagaimana bisa kami menggerakkan beribu mahasiswa turun ke jalan jika itu didasari tunggangan oknum lain?" kata Hengky kepada reporter Tirto.
Demonstrasi di Riau yang digelar Hengky beserta ribuan mahasiswa UIR lainnya tersebut juga ditanggapi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI Ahmad Wali Radhim berkata, organisasinya tidak berkoordinasi dengan BEM UIR ihwal digelarnya demonstrasi beberapa hari lalu itu.
Menurut Ahmad, demonstrasi wajar dilakukan mahasiswa dan organisasinya, termasuk apa yang dilakukan BEM UIR. Karena itu, ia meminta politikus tak perlu bersikap antipati terhadap aksi-aksi mahasiswa.
"Mahasiswa itu pressure group,” kata Ahmad. “Enggak perlu dianggap sebuah hal yang mengancam. Ya biasa-biasa saja. Jadi kalau ada teman-teman Riau bergerak itu ya saya pikir wajar.”
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
