Demonstrasi Ribuan Mahasiswa dan Peta Sikap 3 BEM Riau ke Jokowi

tirto.id - “Kalau gerbang ini tidak dibuka, akan kami dobrak!” kata Guntur, Wakil Gubernur Mahasiswa Hukum UIR.

Siang itu Guntur bersama sekitar sekitar 3.000 mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR), ramai-ramai berdemonstrasi di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (10/9/2018). Mereka ingin orasi di dalam Gedung DPRD tapi aparat kepolisian mengadang dengan membentuk barisan pagar. Akhirnya mereka saling dorong.

Hengky Primana, Presiden Mahasiswa UIR mengungkapkan, tindakan saling dorong semacam itu menjadi hal yang biasa terjadi saat demonstrasi. “Kami dihalang-halangi sebelum akhirnya diizinkan masuk ke ruang rapat paripurna,” jelas Hengky kepada reporter Tirto, Selasa (11/9/2018).

Demonstrasi itu membunyikan tiga tuntutan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla. Beberapa di antaranya yaitu menstabilkan perekonomian bangsa, menyelamatkan demokrasi Indonesia, dan mengusut tuntas kasus korupsi PLTU Riau.

Massa aksi itu datang dengan membawa berbagai spanduk berisi tuntutan, atribut kampus, hingga boneka berbungkus kain putih serupa pocong yang ditempel foto Jokowi.

Setelah berhasil merangsek masuk ke Gedung DPRD Riau, mahasiswa diterima Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau. Mereka kemudian menyampaikan tuntutan dan meminta Noviwaldy menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat. Noviwaldy setuju dengan mahasiswa dan berjanji menyampaikannya.

“Katanya ia akan menyampaikan ke pusat, Rabu [hari ini], setelah itu perkembangannya akan disampaikan ke kami,” ujar Hengky.

Di ruang rapat paripurna DPRD Riau, para mahasiswa lainnya menggelar sidang rakyat. Mereka memvonis Jokowi untuk segera menanggalkan jabatannya sebagai presiden.

“Kami mahasiswa UIR dan atas nama mahasiswa Indonesia, dengan ini menurunkan Jokowi dari Presiden Indonesia.”

Setelah penyampaian petisi dan penandatanganan bersama Noviwaldy, para demonstran itu keluar gedung dan berdoa bersama. Setelah itu mereka membakar boneka pocong yang ditempeli foto Jokowi.

“Kami memungut sampah dan membakar boneka tersebut, itu adalah bentuk kekesalan mahasiswa. Setelahnya kami pulang dengan tertib,” tutur Hengky.

Mengapa Ingin Tumbangkan Jokowi?

Hengky Primana, Presiden Mahasiswa UIR, menyampaikan bahwa mereka tidak puas dengan pemerintahan sekarang. Seperti tiga tuntutan yang ia sampaikan saat demo di Gedung DPRD Riau, menurutnya hal itu yang jadi titik lemah pemerintah.

Hengky menjelaskan, perekonomian bangsa ini sekarang tidak stabil. Barang kebutuhan pokok yang beredar di masyarakat, mahal. Dia bersama BEM UIR mengaku telah melakukan survei mengenai perekonomian yang tidak stabil.

“Kami tidak mengikuti data yang dimiliki pemerintah, karena bisa saja itu hanya berupa pembenaran dan bukan apa yang terjadi di masyarakat,” tutur Hengky.

Ketika mereka turun ke masyarakat, Hengky mengklaim, mereka mendapati banyak petani sawit, karet, dan kelapa yang merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat Riau, mengeluh karena harga panen mereka anjlok. Tak hanya itu, ketika mereka ke pasar, banyak ibu-ibu yang mengeluhkan barang kebutuhan pokok mahal.

“Itulah yang mendasari kami bahwa ekonomi saat ini tidak stabil,” ujarnya.

Selain itu, menurut Hengky, pemerintah Indonesia rajin membungkam protes dari warganya. Persekusi banyak terjadi, ketika ada penyampaian aspirasi malah dipukuli dan dibatasi. Hengky menganggap tindakan persekusi itu hampir merata hampir di seluruh daerah Indonesia.

BEM UIR juga menyoroti kasus PLTU Riau-1 yang adem ayem. Hengky ingin pemerintah segera mengusut tuntas kasus tersebut. Seluruh tuntutan dan sikap Hengky, telah melalui diskusi panjang, dua minggu sebelum demonstrasi, antara BEM bersama akademisi kampus seperti dosen di UIR.

“Sekarang yang beredar di masyarakat bahwa aksi kami ini ditunggangi setelah Sandiaga Uno datang ke UIR. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan Sandiaga Uno. Rapat kami sudah jauh sebelum ia datang,” jelas Hengky.

Hengky tak menampik prestasi yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo. Ia mengapresiasi pembangunan masif di era Jokowi yang beberapa bagiannya sudah dapat dinikmati. Akan tetapi menurutnya, seharusnya pemerintah tak hanya sibuk membangun infrastruktur.

“Harus ada keseimbangan dengan masyarakat kelas bawah sehingga semua bisa menikmati,” jelas mahasiswa jurusan matematika FKIP UIR tersebut.

Oposisi Permanen

Berbeda dengan UIR, BEM Universitas Riau (Unri) menyatakan diri sebagai oposisi permanen pemerintah. Susah bagi mereka untuk memuji kebijakan pemerintah.

“Siapa pun pemerintahnya, kami adalah oposisi abadi. Jika kami apresiasi, tentu kami sudah tidak netral lagi,” jelas Dedy yang menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Unri kepada reporter Tirto.

BEM Unri rutin melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah tiap hari Rabu, mereka menyebutnya Majelis Reboan. Dalam diskusi tersebut mereka selalu membahas kebijakan apa yang dinilai tidak pro terhadap rakyat, seperti evaluasi tiap tahun jabatan presiden atau evaluasi ketika ada kebijakan yang baru muncul.

“Kami selalu mengundang orang yang paham, seperti dosen, pemerintah daerah, hingga aktivis,” imbuh mahasiswa PPKN FKIP Unri tersebut.

Beberapa kebijakan yang dinilai merugikan rakyat, menurut Dedy, ialah ketika Presiden Joko Widodo menaikkan harga listrik, mencabut subsidi BBM, harga sembako mahal, dan lain sebagainya. BEM Unri juga mengumpulkan isu dengan terjun langsung ke kantung-kantung suara warga. Misalnya keliling ke pasar pagi depan SPBU Panam dan pasar lainnya.

Mereka akan mengadakan aksi proses serupa dengan BEM UIR dalam waktu dekat. Dedi memperkirakan dalam minggu ini diadakan. Kini mereka tengah diskusi dengan berbagai elemen sivitas akademik guna menyatukan persepsi.

“Itu semua bertujuan untuk masyarakat, karena sikap kami jelas selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Mahasiswa itu oposisi abadi pemerintah,” terang Dedy.

Belum Merancang Sikap

Ervan Ibsarodan, Presiden Mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) sepakat dengan Dedy. Menurutnya marwah mahasiswa tetap sama yakni, selalu berada di posisi pengawal kebijakan pemerintah.

“Namun dalam aksi itu harus fokus pada substansi kebijakan, bukan mengarah ke personal orangnya. Karena hal sensitif seperti itu bisa dipolitisir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ervan.

Ervan menyontohkan kebijakan yang harus dikritisi dari pemerintah ialah, segala kebutuhan masyarakat yang semakin mahal. Beberapa di antaranya seperti listrik, BBM, dan sembako yang menurutnya semakin mahal sehingga masyarakat kelas bawah semakin tersiksa. Selain itu menurut Ervan, anjloknya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga harus dikawal dan dikritisi.

“Sebagaimana kami ketahui bahwa suara rakyat itu suara Tuhan. Artinya semua kebijakan harus tujuannya kesejahteraan rakyat,” tambah Ervan.

Pihak BEM Unilak tidak mempermasalahkan mengenai pemilihan presiden yang akan datang, itu terserah pada masyarakat hendak memilih siapa. Menurutnya masyarakat kini sudah cerdas dan bisa menentukan mana yang terbaik untuk mereka. Ia katakan, mau pilih siapa silakan pilih tapi jangan menjatuhkan personal seseorang.

Kritikan dari BEM Unilak telah melalui beberapa kajian dan diskusi yang cukup panjang. Mereka melakukan kajian tak hanya untuk internal BEM, tapi juga mengajak mahasiswa umum untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi.

Kemudian terkait kebijakan, mereka juga mengundang dosen yang paham dengan aturan tersebut. Dosen dan mahasiswa tersebut lalu saling berdiskusi dan berkolaborasi untuk menentukan tindakan seperti apa yang harus diambil.

Namun, Ervan tetap memberi apresiasi terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang menurutnya baik. Sebagai contoh ketika perhelatan Asian Games 2018 yang dinilainya berhasil. Ervan menganggap suksesnya Asian Games akan berdampak positif terhadap nilai promosi Indonesia di dunia.

“Selama ini kita lihat bahwa negara lainnya tahu Indonesia itu hal yang buruk seperti terorisme dan sejenisnya. Inilah jadi momentum untuk membalik persepsi itu.”

BEM Unilak kini tengah menggelar diskusi terkait hal serupa yang dilakukan BEM UIR. Mereka sedang membahas apa isu yang bisa menjadi fokus kritik kepada pemerintah.

Tiga dari empat universitas besar di Riau telah memberi pandangannya terkait pemerintah saat ini. Ada banyak persamaan persepsi, tapi ada juga perbedannya. Perwakilan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) belum memberi sikap. Hingga tulisan ini terbit, Tirto telah beberapa kali coba menghubungi Yudi Utama Tarigan, Presiden Mahasiswa UIN Suska, tapi tidak ada jawaban.