tirto.id - Sekitar 20 orang dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) berunjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (2/8/2018) siang. Mereka menuntut kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Koordinator aksi, Surya Anta, mengatakan sejatinya bangsa Papua, khususnya Papua Barat, sudah merdeka terlebih dahulu secara konstitusional sejak 1 Desember 1961. Namun tahun tersebut bangsa Papua Barat masih menjadi perebutan Indonesia dan Belanda.
Pasca Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, tahun 1967 PT. Freeport McMoran secara sah bisa melakukan tambang di tanah Papua Barat, tanpa pelibatan masyarakat asli.
"Padahal itu dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Itu bisa dipastikan merupakan penjajahan gaya baru," kata Surya.
Surya menyayangkan cara Indonesia melakukan PEPERA pada tahun 1969, sebagai ajang bangsa Papua Barat menentukan nasib sendiri. Ia menilai cara Indonesia licik karena dari 809.337 orang jumlah warga, namun hanya diwakili oleh 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina. Hingga akhirnya cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Oleh karena itu, Surya berpendapat daerah Papua Barat masuk ke Indonesia sudah dari awal tidak memiliki legitimasi.
Lantaran itu Aksi massa AMP bersama FRI West Papua menuntut kepada pemerintah Indonesia dan PBB untuk memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri, membuka ruang akses bagi jurnalis internasional dan nasional untuk meliput di Papua Barat, dan juga menarik segala bentuk militerisme dalam upaya menjaga masyarakat Papua Barat.
Tak hanya itu, mereka menyerukan pemerintah Indonesia menarik berbagai perusahaan tambang--seperti Freeport, Medco, Corindo dan lain yang dinilai banyak menyengsarakan rakyat dan alam Papua Barat.
"Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan penghisapan bagi rakyat Papua Barat," tutupnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Agung DH
