tirto.id - Presiden Jokowi menyebut ada aktor-aktor politik yang telah menunggangi demo 4 November sehingga memicu kerusuhan pada Jumat malam. Sejumlah politisi memang muncul dan berbaur dengan para pengunjuk rasa. Merekakah yang disasar Presiden?
“Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfatkan situasi,” tegas Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Presiden Jokowi tak sendiri saat menggelar konferensi pers malam hari itu. Ia didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pernyataan itu disampaikannya setelah aksi bersama yang berlangsung damai sepanjang hari, berujung kerusuhan di malam hari.
Beberapa politisi memang terlibat secara langsung dalam aksi yang diikuti ratusan ribu orang tersebut. Yang paling mencolok adalah dua Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Padahal, sejumlah ormas yang terlibat dalam Aksi Bela Islam II itu sudah menyatakan niatan mereka murni ingin menuntut proses hukum atas penistaan agama Ahok. Massa yang besar, momen yang tepat memang sangat rentan dijadikan panggung politik bagi para politisi.
Fahri misalnya, turut berorasi dari mobil komando Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang menginisiasi aksi tersebut. Saat berorasi, Fahri Hamzah malah menyebut tentang upaya menjatuhkan presiden. Upaya pemakzulan, menurutnya, bisa dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui desakan para demonstran dan melalui sidang di DPR.
"Jatuhkan presiden itu ada dua cara, pertama lewat parlemen ruangan dan kedua lewat parlemen jalanan," kata Fahri saat berorasi di depan massa.
Sesampainya di DPR pada Jumat malam hari, politisi yang dipecat dari keanggotaan PKS tersebut mengonfirmasi ulang kepada wartawan tentang materi orasinya seputar pemakzulan terhadap presiden. Munurut klaim sepihak Fahri, situasi di lapangan telah mendukung terbentuknya pemerintahan baru.
“Mereka teriaknya sudah revolusi. Artinya, dia bikin pemerintahan baru, makanya saya tadi mengusulkan. Ini disebut dengan parlemen jalan, saya bekerja di parlemen ruangan. Saya mau menyampaikan cara mengganti presiden lewat parlemen ruangan. Habib-habib sudah mengerti, kalau di parlemen ruangan ini ada undang-undangnya kalau mau ganti presiden. Ganti Ahok saja ada undang-undangnya,” ujarnya.
Sedangkan Fadli Zon, tanpa ragu juga mengungkap tentang banyaknya politisi yang turut serta dalam demo 4 November. “Banyak yang ikut anggota DPR. Dari Gerindra pun cukup banyak, dari PAN, PKS,” ungkapnya. Padahal, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa hari sebelumnya sudah sepakat untuk menciptakan situasi yang damai.
Tak Didukung Ketua DPR
Manuver dua Wakil Ketua DPR ternyata tak didukung Ketua DPR Ade Komarudin. Menurutnya, apa yang dilakukan dua pimpinan DPR tersebut bukan atas keputusan bersama para pimpinan legislatif.
“Tidak membawa nama DPR, walaupun mereka juga melekat dalam dirinya anggota dan Wakil Ketua DPR. Tetapi apa yang dilakukan, langkahnya tidak diambil sebuah keputusan atas dasar keputusan bersama, tapi sikap pribadi. Harus dibedakan antara institusi dengan pribadi,” ujar Akom, panggilan akrabnya.
Politisi Partai Golkar tersebut juga berharap agar para elite politik menahan diri. Dia menginginkan agar petinggi politik tetap teguh pada UUD 1945 dan ideologi Pancasila. “Saya ingin mengulang kembali kepada elite politik untuk menahan diri,” imbuhnya.
Selain Fahri dan Fadli Zon, ada berbagai politisi yang ikut berbaur bersama para peserta demo 4 November. Berdasarkan pengamatan tirto.id di lapangan, terlihat di antaranya Fahira Fahmi Idris (Wakil Ketua Komite III DPD RI), Andi Mappetahang Fatwa atau AM Fatwa (politisi PAN yang juga Ketua Badan Kehormatan DPD RI), Ali Mochtar Ngabalin (politikus Partai Golkar, juga Abraham Lunggana atau Haji Lulung (politisi PPP yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta).
Tak hanya mereka. Masih ada Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan PAN dan mantan Ketua Umum DPP PAN), Sodik Mudjahid (Ketua DPP Partai Gerindra), Lucky Hakim (politisi PAN), Rhoma Irama (Ketua Umum Partai Idaman), dan Adhyaksa Dault (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga).
Berakhir di Gedung DPR
Pada Jumat pagi sebelum berangkat ke lokasi demo, Fahri mengakui bahwa dirinya sempat mengusulkan agar para peserta demo 4 November ditampung di Gedung DPR pasca melakukan aksi di depan Istana Negara.
“Istana kita itu kan agak susah, makanya kita usulkan di sini (DPR),” kata Fahri, di Kompleks DPR RI.
Apa yang disampaikan Fahri sejalan dengan pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Ketua Umum PAN ini mempersilahkan demonstran beristirahat di MPR pascademo. Hal tersebut tak perlu dipersulit.
"MPR adalah rumah rakyat, penjaga kedaulatan. Kalau betul-betul ramai luar biasa, gak mudah kembali, perlu duduk-duduk, saya harap Setjen MPR memberikan tempat. Kenapa harus dipersulit kalau untuk istirahat, duduk di sini," kata Zulkifli, di Kompleks DPR/MPR RI, pada Kamis (3/11/2016).
Namun Ketua DPR ternyata tak sepakat. Menurut Ade Komarudin, secara perundang-undangan, massa aksi tak boleh menginap di DPR RI. Sebab gedung tersebut merupakan obyek vital negara. Dia meminta agar segera dirundingkan guna menemukan solusi pengganti, misalnya menampung para demonstran ke masjid-masjid terdekat saja.
“Tidak boleh. Ini kan fasilitas negara untuk bekerja para anggota dewan,” tegas Akom.
Fakta yang terjadi di lapangan, selepas berdemo di depan Istana Negara, sebagian para peserta demo 4 November memang berjalan beriringan menuju Kompleks DPR/MPR RI menjelang tengah malam. Mereka berbaris memanjang sekitar 6 kilometer.
Sesampai di gerbang DPR, rombongan yang dipimmpin Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, ditemui sejumlah politisi. Di antaranya Zulkifli Hasan (Ketua MPR), Aboebakar Al-Habsy (anggota Komisi III dari Fraksi PKS), Sufmi Dasco Ahmad (anggota Komisi III Fraksi Gerindra), Hanafi Rais (Wakil Ketua Komisi I DPR dari PAN) dan Mulfachri Harahap (Ketua Fraksi PAN).
Zulkifli sempat terlibat perbincangan serius dengan Habib Rizieq dan Ali Mochtar Ngabalin. Berbeda dengan pernyataan sehari menjelang aksi, Zulkifli justru meminta para demonstran tak istirahat atau bermalam di kompleks DPR/MPR RI. Apalagi sebelumnya, perwakilan pemerintah yang dipimpin Wapres JK sudah menerima perwakilan demonstran di Istana Negara.
Namun, pendapatnya berseberangan dengan Aboebakar yang justru meminta massa demonstran diizinkan masuk ke Kompleks DPR RI. Ngabalin juga ikut merayu Zulkifli. “Ini memang haknya, harus kita lurusin Bang Zul (Zulkifli Hasan). Jangan begitulah,” ucap Ngabalin. Namun Zulkifli tak mau mengubah sikap.
Akibat perundingan buntu, 8 perwakilan demonstran diajak masuk untuk bernegosiasi di dalam gedung. Hasilnya sama saja, demonstran harus membubarkan diri dan tak bisa menginap di Kompleks MPR/DPR.
Banyak yang percaya, gagalnya upaya menginap di Gedung MPR/DPR sebagai titik berakhirnya aksi demo 4 November. Munarman membantah saat dikonfirmasi apakah upaya meminta izin menginap di DPR sebagai bagian dari strategi agar demo bisa berlanjut. “Nggak ada. Itu kan rumah rakyat. Rakyat lagi ditembakin. Ini upaya untuk melaporkan kepada wakil rakyat,” ujarnya. Aksi demo 4 November pun berakhir di Gedung MPR/DPR.
Presiden Harus Buktikan
Lalu bagaimana para politisi lainnya membaca pernyataan Presiden Jokowi soal adanya aktor di balik demo 4 November?
Menurut Eva Kusuma Sundari dari PDI Perjuangan, tuntutan aksi kepada Ahok hanyalah sasaran antara. Ia menuding tujuan utamanya membuat keropos atau mendelegitimasi pemerintahan Jokowi.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana. Dia meyakini ada dalang di balik aksi pernyerangan terhadap aparat keamanan. Dadang menganggap ada aktor politik yang berusaha mencoreng demokrasi dengan menggerakkan agar aksi menjadi ricuh.
“Wajar kalau Presiden menuding ada aktor-aktor politik yang ikut terlibat. Apalagi di media sosial berkembang pula penghinaan dan tuntutan untuk melengserkan Presiden. Ataupun ucapan salah seorang pimpinan DPR yang mendorong impeachment terhadap Presiden membuktikan bahwa ada aktor politik yang ikut bermain juga,” kata Dadang kepada tirto.id, pada Sabtu (5/11/2016).
Dadang juga mengritisi manuver Fahri maupun Fadli Zon. “Nah, kan kita jadi tahu ada agenda lain yang mengarah pada impeachment presiden. Ini yang tidak benar. Melebarkan masalah. Elite bereksperimen, rakyat kecil yang menanggung akibatnya. Tidak benar dua orang itu, provokatif,” katanya.
Terkait adanya tudingan keterlibatan politisi dalam aksi bersama tersebut, Munarman, juru bicara GNPF MUI sekaligus koordinator lapangan demo 4 November, mengaku tak tahu-menahu . Dia berharap Presiden Jokowi tak asal tuding.
“Kalau dia ngomong begitu, dia harus buktikan. Dia harus buktikan dulu siapa itu yang menunggangi,” kata Munarman yang juga jubir FPI kepada tirto.id, di Jakarta, pada Sabtu (5/11/2016).
Sementara menurut Gun Gun Heriyanto, peneliti politik dari UIN Syarif Hidayatullah, aksi demo pada Jumat memang menjadi kompleks karena beberapa indikator menunjukkan masuknya free rider atau penunggang bebas yang membuat demonstrasi yang awalnya damai menjadi tidak terkontrol pada malam harinya. Bahkan sejak awal, aksi demo memang berkaitan dengan dua konstelasi, yakni politik nasional dan politik jangka pendek Pilkada DKI Jakarta.
“Saya melihat ada pergerakan. Ada upaya beberapa elite yang kemudian mencoba masuk lewat pintu demonstrasi ini. Meskipun yang demontrasi berorientasi pada soal penistaan agama, tapi ada juga yang berkeinginan untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintahan Jokowi,” kata Gun Gun kepada tirto.id, Minggu (6/11/2016).
Tudingan adanya aktor politik di balik aksi demo 4 November ini tentu saja disesalkan oleh sebagian ormas dan masyarakat yang benar-benar murni melakukan aksinya.
Presiden sebaiknya memang mengklarifikasi tudingannya agar segalanya menjadi jernih. Sekaligus mendobrak kebiasaan para pemimpin di negeri ini yang cenderung melontarkan tudingan bernada negatif kepada pihak-pihak yang mengkritisinya, tanpa merasa perlu untuk membuktikan tudingannya.
Penulis: Dieqy Hasbi Widhana
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
