tirto.id - Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP sepakat menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk dibahas lebih lanjut. Setelah Rapat Paripurna, Selasa (28/5/2024), pandangan fraksi-fraksi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah pada 4 Juni 2024.
“Dengan telah berakhirnya juru bicara terakhir menyampaikan pandangan fraksinya, dengan demikian kesembilan fraksi telah menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing,” kata Pimpinan Rapat Paripurna Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (28/5/2024).
Meski sepakat, beberapa fraksi menyampaikan catatan terkait RAPBN 2025. Juru Bicara PDIP, Edy Wuryanto, misalnya meminta agar kebijakan defisit anggaran dapat diarahkan pada surplus anggaran. Dalam hal ini, defisit harus di angka 0 persen, agar Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dapat mencapai surplus.
“Pada APBN transisi, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum tercantum dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pemerintah baru,” tegas Edy.
Karena itu, belanja negara harus diotimalkan untuk belanja rutin. Sebaliknya, belanja modal yang berisi proyek-proyek yang belum tercantum dalam RKP atau RPJMN baru tidak seharusnya dimasukkan.
Selain PDIP, Partai Nasdem juga memberikan catatan penting dalam RAPBN 2025, yang salah satunya terkait dengan lemahnya daya beli masyarakat, terutama kelas menengah.
Soal ini, Perwakilan Partai Nasdem, Charles Meikyansyah, mengungkapkan, pemerintah perlu memerhatikan daya beli masyarakat, yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari – Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh di angka 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap lemahnya daya beli, terutama kelas menengah melalui respon kebijakan yang cepat dan tepat, terutama berkaitan dengan inflasi pangan dan pengupahan, dan pajak konsumsi,” ujar Anggota Komisi XI DPR itu.
Hal ini pun diamini oleh pandangan dari PKB. Juru Bicara PKB dalam Rapat Paripurna, Bertu Merlas, mengatakan, pemerintah sudah seharusnya dapat menjaga konsumsi masyarakat kelas menengah. Sebab, dengan upaya ini pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat tetap tumbuh di atas 5 persen.
“Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta agar pemerintah menjaga konsumsi, khususnya konsumsi masyarakat kelas menengah untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat tetap di atas 5 persen,” tutur Bertu.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Nasdem, Charles Meikyansyah, menilai, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah harus menjaga stabilitas harga komoditas. Hal ini penting lantaran harga komoditas tinggi, yang terimbas dari lonjakan harga minyak dunia praktis dapat terus menggerus pendapatan masyarakat.
Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah masyarakat. “Kenaikan harga itu tidak berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan masyarakat, jika dikaitkan dengan rata-rata inflasi,” jelasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
