Menuju konten utama

PAN Usul RS Khusus Pejabat, Satgas COVID-19 & IAKMI Protes Keras

Tidaklah pantas seorang Wakasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

PAN Usul RS Khusus Pejabat, Satgas COVID-19 & IAKMI Protes Keras
Kepiluan salah satu keluarga dari jenazah Covid-19 yang ditinggalkan usai dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa (6/7/21). tirto.id/Hafitz Maulana

tirto.id - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 buka suara atas usulan pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) agar pemerintah punya rumah sakit khusus COVID-19 untuk pejabat.

Satgas menegaskan, pemerintah mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat luas.

"Pemerintah berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat luas baik dengan membuat kebijakan yang responsif dengan berbagai landasan hukumnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito kepada Tirto pada Kamis (8/7/2021).

Wiku mengatakan, belakangan ini adalah masa yang sulit bagi semua orang. Karenanya, masing-masing warga harus saling mendukung dan saling menguatkan. Walau begitu, Satgas tetap mendengar dan menampung segala saran dan kritik yang diberikan.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menolak ide dari pengurus PAN. Pelayanan kesehatan bersifat egaliter alias tidak membeda-bedakan antara pejabat dan rakyat jelata. Karenanya, tidaklah pantas seorang Wakasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw meminta rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.

"Kalau kita lihat posisinya saat ini pejabat memang banyak yang terpapar, namun tidak bijak juga pejabat minta rumah sakit khusus atau akses khusus dalam situasi seperti ini," kata Ketua Terpilih IAKMI Dedi Supratman kepada Tirto pada Kamis (8/7/2021).

Ia menyitir Pasal 28A UUD 1945 yakni: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Dengan demikian, pemerintah harus memikirkan pelayanan kesehatan bagi semua orang bukan hanya golongan tertentu. Terlebih, yang paling terdampak dari collapsenya rumah sakit adalah warga biasa.

Menurutnya, pejabat alih-alih merengek meminta rumah sakit khusus semestinya mulai melakukan evaluasi atas penanganan Covid-19. Tingginya kasus yang terjadi saat ini dan membuat rumah sakit kolaps diakibatkan oleh gagalnya pencegahan di masyarakat.

"Harusnya kita sekarang bahu membahu mengatasi Covid ini, karena bukan hanya pejabat rakyat sendiri banyak sekali yang terpapar bahkan kemarin meninggal sampai 1.000 orang," kata Dedi.

Ide rumah sakit khusus pejabat mencuat karena salah satu anggota DPR RI dari PAN meninggal karena Covid-19. Selama proses perawatan, dia sulit mendapatkan rumah sakit karena telah penuh. Sebetulnya hal sama dialami oleh pasien lain. Rumah sakit tampak kewalahan menangani pasien Corona. Bahkan mereka sampai membuat rumah sakit lapangan karena tempat tidur di dalam ruangan untuk pasien Corona sudah penuh.

Menurut LaporCOVID-19, organisasi non-pemerintah fokus isu Covid-19, ada ratusan orang positif Covid-19 meninggal di luar rumah sakit yang dipicu habisnya tempat tidur untuk pasien Corona.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali