tirto.id - Anggota Komisi II dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengecek dan mengklarifikasi kembali soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Sebab, kata Yandri, sampai saat ini masih ada simpang siur soal DPT tersebut.
"Yang kami perlu konfirmasi bagaimana sampai hari ini masih ada sanggahan atau masukan terhadap DPT hasil perbaikan," tegas Yandri dalam rapat Komisi II dengan pemerintah, KPU dan Badan Pengawas Pemilu, Rabu (13/3/2019).
Protes soal DPT itu datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Namun menurut Yandri, protes itu adalah masukan karena BPN menyampaikan secara resmi kepada KPU agar melakukan klarifikasi.
"Saya kira ini penting dengan waktu yang tersisa dan saya yakin KPU bisa melakukan konfirmasi ulang terhadap sanggahan atau masukan BPN Prabowo-Sandiaga," ucapnya lagi.
Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, tim IT BPN menemukan data pemilih yang tak wajar usai melakukan penyisiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB II).
"Menurut kami, BPN, tim IT kami masih ada masalah sejumlah nama kurang lebih 17 juta 500 ribu nama ya itu minimal. Itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid," ujar Hashim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).
BPN mencatat ada 17.553.708 data pemilih mencurigakan ditinjau dari kesamaan tanggal lahir. Adik dari Prabowo Subianto itu merinci sebanyak 9.817.003 pemilih tercatat lahir pada tanggal 1 Juli, 5.377.401 lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 lahir di 1 Januari.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Alexander Haryanto
