tirto.id - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yandri Susanto memaklumi adanya kekhawatiran dari pendukung Prabowo-Sandiaga terhadap kinerja dan profesionalitas penyelenggara Pemilu.
Kata Yandri, kekhawatiran ini menunjukkan kontrol masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu agar Pemilu 2019 berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan.
"Ini kan kepedulian masyarakat untuk meminta supaya penyelenggara Pemilu ataupun pemerintah atau aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI-Polri itu netral. Nah kekhawatiran-kekhawatiran sih menurut saya wajar-wajar saja," ujar Yandri saat dihubungi, Selasa (12/3/2019).
Yandri menuturkan kekhawatiran masyarakat terkait kredibilitas KPU menjadi wajar jika melihat dari berbagai persoalan yang muncul belakangan ini.
Ia mencontohkan masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT HP II) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung masalah warga negara asing yang memiliki e-KTP namun bisa masuk ke dalam DPT.
"Jadi kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, ya enggak apa-apa, terima saja, itu bagian dari kontrol," kata Yandri.
Survei SMRC kepada 1.426 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia menyatakan pemilih Jokowi-Ma'ruf lebih yakin dengan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. Sebanyak 15,4 pemilih Jokowi-Ma'ruf menyatakan sangat yakin dan 74,4 persen cukup yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan.
Sementara, bagi pemilih Prabowo-Sandi sebanyak 11,4 persen menyatakan sangat yakin dan 52,6 persen menyatakan cukup yakin KPU bisa bersikap profesional. Namun, sebesar 21,7 persen menyatakan kurang yakin. Lalu, ada 3,6 persen yang tidak yakin sama sekali. Kemudian, 10,7 persen tidak menjawab.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
