tirto.id - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp40,59 triliun. Dengan tambahan ini, anggaran PUPR yang sebelumnya dialokasikan dalam pagu indikatif Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp75,63 triliun menjadi Rp116,23 triliun.
“Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 dengan penambahan sebesar Rp40.594.786.684.000,” ujar Pimpinan Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam Rapat Kerja, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan, Rp11,9 triliun dari total tambahan anggaran itu akan digunakan untuk membangun bendungan dan irigasi. Kemudian, renovasi sarana dan prasarana sekolah dialokasikan sebesar Rp19,5 triliun, serta penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp9,19 triliun.
“Tambahan itu kami manfaatkan untuk Ditjen Sumber Daya Air, yaitu bendungan dan irigasi. Kemudian di (Ditjen) Bina Marga dan Cipta Karya yang sebesar Rp9,19 triliun di IKN. Tambahannya di Bina Marga dan Cipta Karya. Kemudian yang Rp19,5 triliun semuanya ada di (Ditjen) Cipta Karya. Jadi kami hanya mengalokasikan ini pada sektor yang ada,” papar Basuki.
Selain itu, anggaran untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) juga bakal digunakan untuk membiayai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang saat ini menjadi 8.000 lokasi.
“Yang kami dapatkan dari Banggar (Badan Anggaran DPR RI), sudah ditentukan peruntukannya Rp40,59 triliun itu untuk bendungan-irigasi, IKN dan revitalisasi sekolah,” imbuh Basuki.
Kementerian PUPR sebelumnya mengusulkan anggaran kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp176,9 triliun, namun pagu hanya diberikan senilai Rp75,63 triliun. Dengan begitu, masih ada kebutuhan anggaran sebesar Rp61,3 triliun.
Dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, Kementerian Keuangan mendapatkan persetujuan penyesuaian anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebelumnya Rp1.094,6 triliun menjadi Rp1.160,08 triliun atau Rp1.160,09 triliun. Tambahan anggaran ini diputuskan usai ada pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, bersama Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
“Ini adalah hasil pengalokasian sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang disepakati atau yang diarahkan oleh Bapak Presiden Terpilih. Mulai dari MPR, kemudian DPR, BPK dan seterusnya, ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker Banggar yang terakhir plus arahan dari Bapak Presiden Terpilih," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, dalam Rapat bersama Banggar DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Abdul Aziz
