Indeks Pagu Anggaran

Penurunan anggaran berimbas pada program strategis Kemenperin, salah satunya pengembangan & hilirisasi industri berbasis SDA.

PUPR dapat tambahan bujet Rp40,59 T, sehingga total anggaran yang didapat di 2025 jadi Rp116,23 T dari sebelumnya Rp75,63 T.

Peneliti ISESS menilai semestinya yang dinaikkan biaya operasional seperti biaya penyelidikan, penyidikan, hingga pelayanan publik.

Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan 2024 sebesar Rp1,954 triliun.

ESDM dan DPR sepakat untuk meningkatkan jumlah bantuan sambungan listrik baru untuk masyarakat kurang mampu menjadi 83.000 rumah tangga pada 2023.

Pagu anggaran Kementerian Keuangan mencapai Rp45,224 triliun di 2023. Diperuntukan untuk agenda internasional pada tahun mendatang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta tambahan anggaran Rp 82,2 miliar kepada DPR untuk pagu anggaran tahun 2023.

Anggaran kesehatan meningkat tinggi pada 2021 menjadi Rp193,93 triliun. Pada semester I 2021 sudah terealisasi Rp47,7 triliun.

Menag Fachrul Razi mengajukan dana pagu indikatif untuk tahun anggaran 2021 mendatang sebesar Rp70,5 triliun, naik dari APBN 2020 sebesar Rp65 triliun.

Menhub Budi Karya mengatakan Kemenhub mendapat pagu Indikatif Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41,3 Triliun. Besaran ini jauh di bawah pagu kebutuhan 2021 yang semula sebesar Rp75,7 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai anggaran Itjen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85 miliar untuk 2020 terbilang minim, sehingga perlu ditambah lebih besar.

Penurunan pagu anggaran indikatif tersebut dinilai masih cukup rasional. Sebab sejumlah belanja barang di K/L tahun depan banyak mengalami penurunan dalam rangka efisiensi.

Pagu anggaran indikatif yang diusulkan Kemenkeu dalam RAPBN 2020 turun 1,6 persen dibandingkan alokasi pada tahun 2019. 

Komisi VI menyetujui Kemenperin menambah Pagu Anggaran Indikatif senilai Rp2,89 triliun. Total pagu anggaran Kemenperin yang disetujui Komisi VI mencapai Rp5,84 triliun.