tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menilai anggaran Itjen di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85 miliar untuk 2020 terbilang minim, sehingga perlu ditambah lebih besar.
Hal tersebut disampaikan Edhy saat Rapat Kerja dengan KKP di Gedung DPR, Rabu (20/11/2019). Bagi Edhy, peran Itjen sangat penting, sehingga saat dilantik sebagai Menteri KKP, hal pertama yang dilakukan Edhy adalah memanggil Itjen.
"Namun, karena ini sudah ditetapkan oleh Komisi IV DPR RI tahun lalu, maka kami juga butuh penyesuaian," jelas Edhy.
Dalam paparannya KKP mengajukan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,44 triliun. Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mendapat pagu tertinggi, yakni Rp1 triliun, sedangkan Itjen hanya Rp85 miliar.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung rencana penambahan anggaran Itjen KKP. Menurutnya, kebutuhan Itjen dalam mengawasi internal KKP tersebut masih terbilang kecil. Padahal, perannya cukup krusial.
"Masa Itjen segitu itu. Belum biaya perjalanan untuk pemantauan di daerah. Cobalah nanti dinaikkan anggarannya karena saya yakin dengan Rp85 miliar ini tidak akan cukup," ujar Sudin.
Menurut Sudin, mobilitas Itjen untuk memantau kondisi perairan di Indonesia perlu difasilitasi, apalagi jika ditugaskan untuk memantai kawasan Timur Indonesia, di mana kebutuhan biaya untuk ke sana cukup besar.
Dia juga mengusulkan KKP untuk menggeser alokasi anggaran dari sektor lain ke Itjen.
Selain meminta tambahan anggaran, Edhy juga mengaku jumlah tenaga kerja untuk mengurusi perizinan di sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai, sehingga menyulitkan kementerian untuk memperbaiki persoalan perizinan.
"Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani," kata Edhy.
Menurut Edhy, pihaknya telah melakukan kajian dan menemukan bahwa jumlah tenaga yang kurang memadai itu antara lain di Batam dan DKI Jakarta.
Untuk mengatasi persoalan perizinan tersebut, lanjutnya, KKP tengah mempertimbangkan untuk mencari tambahan tenaga kerja seperti tenaga kontrak atau menambah jam kerja. Meski begitu, rencana itu masih berupa opsi yang perlu dikaji lebih lanjut.
"Kami akan menambah jam kerja bisa berlaku 24 jam karena nelayan sendiri juga bekerja selama 24 jam," katanya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Ringkang Gumiwang
