Edhy Prabowo akan Isi 151 Jabatan yang Kosong Era Susi Pudjiastuti

Menteri KKKP Edhy Prabowo mengatakan tengah mematangkan dan menyeleksi 151 jabatan kosong di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Reporter: Selfie Miftahul Jannah

Terbit 20 Nov 2019 13:59 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengambil gambar jalannya rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

tirto.id -

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan tengah mematangkan dan menyeleksi 151 jabatan kosong di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebelumnya, kekosongan dari jabatan-jabatan tersebut terjadi pada masa menteri sebelumnya yaitu Susi Pudjiastuti.

"Kita lupakan yang masa lalu. Apa yang kurang sekarang akan kami perbaiki. Kami sudah berkomitmen," jelas dia saat melakukan rapat bersama Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Selatan Rabu (20/11/2019).

Ia menjelaskan, permasalahan terkait kursi kosong dan manajemen yang kurang baik di periode sebelumnya akan diselesaikan sesegera mungkin. Edhy juga menjelaskan, banyak yang perlu diperbaiki dari KKP selama lima tahun ini termasuk mengenai koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang kurang baik.

"Terutama komunikasi [antar lembaga] ya, akan diperbaiki lagi," katanya.

Selain itu di Sekjen KKP Nilanto Perbowo mengemukakan alasan soal kekosongan 151 pejabat dari eselon I sampai IV tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh menteri di periode sebelumnya sebagai langkah efisiensi.

Terkait dengan program keterisian 151 jabatan tersebut KKP sudah memutuskan untuk melakukan pemilihan secara langsung tanpa melalui seleksi secara terbuka di jabatan eselon II.

Sementara itu untuk jabatan di bawahnya seperti eselon III dan IV, pihaknya masih menunggu kajian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kebijakan presiden yang memutuskan untuk menghapus tingkatan jabatan tersebut.

Selain akan mengisi 151 jabatan kosong Edhy Prabowo juga mengakui pihaknya kekurangan SDM terkait perizinan sektor kelautan dan perikanan rencanannya ia akan menambah tenaga kerja baik kontrak maupun terikat di sektor tersebut agar, pelayanan ke masyarakat bisa optimal.

"Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani," tuturnya.

Pihaknya telah melakukan kajian dan menemukan bahwa jumlah tenaga yang kurang memadai itu antara lain di Batam, juga termasuk pula di DKI Jakarta

"Baik kontrak atau lainnya. Kami akan menambah jam kerja bisa berlaku 24 jam karena nelayan sendiri juga bekerja selama 24 jam," jelasnya.