Edhy Sebut Kementeran KKP Masih Butuh Tambahan Tenaga Kerja

tirto.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku jumlah tenaga kerja untuk mengurusi perizinan di sektor kelautan dan perikanan masih belum memadai, sehingga menyulitkan kementerian untuk memperbaiki persoalan perizinan.

"Salah satu kesulitan dalam masalah perizinan adalah kekurangan tenaga kerja atau orang yang bertugas melayani," kata Menteri Edhy dalam Rapat Kerja KKP dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (20/11/2019).

Menurut Edhy, pihaknya telah melakukan kajian dan menemukan bahwa jumlah tenaga yang kurang memadai itu antara lain di Batam dan DKI Jakarta.

Untuk mengatasi persoalan perizinan tersebut, lanjutnya, KKP tengah mempertimbangkan untuk mencari tambahan tenaga kerja seperti tenaga kontrak atau menambah jam kerja. Meski begitu, rencana itu masih berupa opsi yang perlu dikaji lebih lanjut.

"Kami akan menambah jam kerja bisa berlaku 24 jam karena nelayan sendiri juga bekerja selama 24 jam," katanya.

Selain itu, Edhy juga berharap KKP dan Kementerian Perhubungan dapat satu suara agar proses perizinan yang lintas kementerian bisa berjalan lebih efisien ke depannya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin berpendapat KKP sebenarnya tidak perlu menjalankan kerja 24 jam per hari. Menurutnya, persoalan perizinan bisa selesai jika pejabat terkait dapat menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di sisi lain, Edhy juga mendorong kalangan generasi muda untuk dapat masuk ke dunia perikanan dalam rangka mengembangkan sektor kemaritiman yang berbasis iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Edhy, selama ini sebagian besar generasi muda enggan untuk menjadi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, karena beranggapan pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang menguntungkan.

Oleh karena itu, regenerasi profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dari orang tua kepada anak-anaknya atau generasi muda ini sangat penting.

Pemerintah, lanjutnya, siap membantu permodalan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

Di bidang riset, Menteri Edhy menyebut KKP perlu memperbaharui atau melanjutkan kerja sama dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi, terutama terkait penyediaan big data.