tirto.id - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Jawa Barat telah menunjuk Ono Surono maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat. Ono yang merupakan Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu, menjadi satu-satunya nama didorong DPD untuk menjajal peta persaingan dalam merebutkan kursi satu di Jawa Barat.
“Jadi menurut saya memang keinginan PDIP ada kader partai yang bisa diusung yang nanti bakal jadi gubernur atau wakil gubernur,” ujar Ono dalam Podcats For Your Politics, di Kantor Redaksi Tirto, Jakarta.
Jawa Barat, selama ini dinilai jadi salah satu wilayah yang masih sulit untuk ditaklukkan PDIP. Empat kali pilkada, PDIP belum pernah menang. Dan pada Pemilihan Gubernur 2024 ini, mereka ikhtiar menargetkan kemenangan pertamanya dengan menunjuk Ono Surono.
Tapi tentu saja, peta persaingan di Jawa Barat ini tidaklah mudah. Apalagi di Jawa Barat tidak ada partai yang bisa berdiri sendiri, dan harus berkoalisi untuk bisa maju berkontestasi .Bahkan koalisi besar skala nasional pun belum tentu bisa diterapkan pada pemilihan kepala daerah.
“Kami pun akan terus melakukan komunikasi tanpa ada sekat-sekat yang terjadi di koalisi tingkat pusat,” imbuhd dia.
Meski dari DPP PDIP belum menentukan secara resmi, namun Ono menyebut dirinya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi sejumlah permasalahan di Jawa Barat, seperti tingginya angka intoleransi, judi online, pinjaman online, hingga wacana pemekaran. Bagaimana isinya, berikut petikan wawancara Ono Surono bersama reporter Tirto, Irfan Amin.
Dalam Rakerda PDIP, nama Kang Ono disebut sebagai calon gubernur yang akan diusung oleh PDIP, ini bagaimana dinamikanya?
Sebenarnya PDIP kan kami punya mekanisme dari mulai penjaringan, penyaringan, yang pada akhirnya diputuskan oleh DPP partai. Dan kami kan telah melaksanakan penjaringan, penyaringan yang di tingkat DPD, yang pada akhirnya DPP yang akan memutuskan.
Sebenarnya bukan hanya calon gubernur yang dibahas (di rakerda), 27 kabupaten atau kota, calon bupati wali kota juga kami bahas. Dan sebelum rakerda itu kami sudah mengeluarkan surat tugas dari DPP partai ke 18 kabupaten kota. Nah sisanya mungkin minggu-minggu ini juga akan segera selesai lah.
Untuk gubernur ini kan memang unik, kami membuka pendaftaran, tapi waktu itu tidak ada yang mendaftar. Baik dari internal maupun dari eksternal. Tapi kami juga lihat kan fenomena di partai lain pun sama.
Jadi kemungkinan yang kemarin terjadi penjaringan semua partai di Jawa Barat ini agaknya tertutup gitu. Nah, sehingga kan berbagai macam dinamika terus terjadi, apalagi di Jawa Barat misalnya tidak ada satupun partai yang bisa mencalonkan sendiri kan tanpa berkoalisi, sehingga pada akhirnya kan PDIP juga mempunyai keinginan lah.
Karena kami kan empat kali Pilkada [Jawa Barat] tidak pernah menang. Jadi PDIP belum pernah punya gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Nah sehingga mungkin ya teman-teman mempunyai keinginan, ada kader partai yang bisa diusung yang nanti bakal jadi gubernur atau wakil gubernur.
Sebenarnya kita fleksibel karena kondisi seperti itu.Bukannya tidak pede, jadi karena PDIP hanya 17 kursi, kita peringkat keempat, makanya fleksibel di bisa nomor satu dan bisa nomor dua.
Internal PDIP di Jawa Barat kan banyak lah, rising star-nya ada Kang Ono, ada Rieke Diah Pitaloka, ada Pak TB Hasanudin, itu juga masuk dalam proses penjaringan ini sendiri enggak? Atau sudah menyerahkan semua ke Kang Ono itu?
Jadi kalau dari personal ya, kenapa memang kemarin itu kita bahas, seperti Pak TB kan sudah [pernah maju Pilkada Jabar] 2018 berkali-kali sudah menyampaikan. Udah lah yang muda. Nah terus Rieke, Rieke juga sudah [pernah maju Pilkada Jabar] 2013, ya ngomong ke saya sih akan fokus di DPR RI.
Tapi kan kita juga tahu kan ada kewenangan DPP yang pada akhirnya. Nah mungkin selain saya, Rieke, Pak TB, saya kan perlu juga membuat radar. Makanya sempat saya munculkan misalnya beberapa nama gitu kan. Misalnya Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, misalnya. Bahkan Ilham Habibi yang sudah diusung oleh Nasdem. Biar DPP juga mempunyai gambaran yang cukup jelas kan. Figur yang terbaik untuk Jawa Barat.
Di sisi lain juga kan sudah ada figur sebelumnya. Misalnya Pak Ridwan Kamil dan Pak Deddy Mulyadi yang juga ada beberapa pengurus DPP, udah lah Ridwan Kamil sama Ono Surono. Lalu ada juga Deddy Mulyadi sama Ono Surono.
Jadi memang ini masih sangat dinamis. Jadi menurut saya memang keinginan PDIP ada kader partai untuk mengisi salah satu di posisi tersebut.
Kang Ono tuh terbuka dengan banyak nama. Tapi sebenarnya kriteria dari DPD atau DPP, itu seperti apa sih kriteria yang ingin diusung oleh PDIP ini sendiri?
Iya sebenarnya kan ada beberapa hal bicara Jawa Barat. Jawa Barat kan masuk provinsi yang kategorinya sangat besar kasus-kasus intoleransi dan radikalisme.
Kedua juga sebagai provinsi penyangga "mantan Ibu Kota". Terus misalnya dengan Megapolitannya gitu, tentunya Jawa Barat kan masih punya banyak PR dari sisi infrastruktur, dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan.
Banyaklah yang tentunya masih menjadi harapan kita semua Jawa Barat jauh lebih baik. Nah sehingga apa yang dilakukan Pak RK kemarin, kan menghadapi COVID yang pada akhirnya terjadi refocusing anggaran, yang pada akhirnya hanya untuk bagaimana memulihkan dari sisi kesehatan dan dampak-dampak lainnya kan. Sehingga ada berbagai macam hal yang terkendala.
Nah sehingga 2024-2029 ini kan diharapkan pemimpin yang jauh membuat Jawa Barat itu ya bisa ngurusin rakyatnya secara total.
Apakah di Jawa Barat itu sudah cair dengan segala partai?
Dari awal saya kan sampaikan, belum tentu koalisi yang di tingkat nasional dalam pilpres itu akan bisa diterapkan sampai ke bawah. Karena masing-masing daerah juga mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, mempunyai kekuatan politik yang berbeda-beda.
Ada basis PDIP, ada basis kualitas rakyat, basis Gerindra, ada basis PKS. Tapi kan mereka berharap juga ingin tetap melanjutkan kekuasaannya di sana yang pada akhirnya akan sangat cair.
Apalagi misalnya seperti yang terjadi ya di Jawa Barat, kenapa sampai dengan saat ini belum diputuskan baik dari beberapa partai yang dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena kan menunggu DKI katanya. Ridwan Kamil masih ada dua kemungkinan misalnya DKI atau Jawa Barat. Sehingga Dedi Mulyadi belum diputuskan juga.
Nah mungkin kita akan lihat itu. Kata ketum Golkar-nya, menunggu Juli Ridwan Kamil akan diputuskan di mana. Tapi juga kita melihat ada beberapa statement dari pengurus Golkar, idealnya Ridwan Kamil masih tetap di Jawa Barat karena surveinya masih yang tertinggi.
Banten hari ini misalnya Golkar dengan Gerindra kan masing-masing mengusung calon. Golkar dengan PDIP kemungkinan, lalu Gerindra dengan PKS misalnya seperti itu. Nah Jawa Timur mungkin konteksnya berbeda lagi ya. Jawa Tengah juga masih belum diputuskan. Jadi menurut saya masih sangat cair. Kami pun akan terus melakukan komunikasi tanpa ada sekat-sekat yang terjadi di koalisi tingkat pusat.
Kang Ono beberapa kali menyebut nama Pak Ridwan Kamil, sebenarnya bagaimana dengan PDIP hubungan konteks aslinya?
Ya dalam politik ya wajar saja. Naik turun kan biasa saja. Roda berputar lah. Tapi ya sampai dengan saat ini kita masih komunikasi dengan Golkar. Dan ada beberapa juga kabupaten kota kita kemungkinan bisa dengan Golkar.
Intinya Ridwan Kamil kan 2018 hampir dicalonkan oleh PDIP. Pada akhirnya terakhir Ibu Ketua Umum memutuskan Pak TB. Setelah itu ya kita terus komunikasi.
Nah tapi selain Pak Ridwan Kamil, Pak Deddy juga kan cukup menarik juga menurut saya. Dan kita pun terus melakukan komunikasi.
Kalau misalkan threshold PDIP di Jawa Barat itu berapa sih?
Kami itu minimal 24 kursi ya. Karena dari 120 kursi.
Berarti PDIP minimal punya teman satu partai lagi kan?
Iya. Nah makanya ini [Pilkada Jawa Barat] bisa dua pasang. Bisa tiga pasang. Bisa empat pasang. Jadi saya asumsikan gini, misalnya kalau Koalisi Indonesia Maju solid bisa dua pasang atau bisa tiga pasang.
Misalnya mereka bergabung, terus PDIP dengan PPP itu kan belum cukup tuh. Berarti harus ada satu lagi. Misalnya dengan PKB, misalnya.
Lalu misalnya PKS dengan Nasdem. Terus lawannya Koalisi Indonesia Maju itu bisa. Atau dibalik-balik nih. PDIP PKS. Yang lainnya bergabung misalnya. PKB, Nasdem, dan PPP misalnya.
Atau kalau misalnya Koalisi Indonesia Maju artinya Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, ini bisa pecah mereka kan? Maka Golkar bisa dengan PAN misalnya. Atau Golkar dengan Demokrat. Terus misalnya Gerindra bisa dengan PDIP atau bisa dengan yang lain. Bisa tiga, bisa empat itu.
Kunci Pilkada itu kayaknya ada di Pak Ridwan Kamil ya. Gerindra narik ke Jakarta, Golkar ingin narik ke Jawa Barat?
Ya mungkin sekarang ini kan kita terbawa ke narasi yang dibangun oleh lembaga survei. Bahwa Pak RK ini yang tertinggi surveinya [di Jawa Barat], kedua adalah Pak Deddy Mulyadi. Dan dua-duanya adalah kader partai yang saat ini berkuasa.
Kemarin indikator politik merilis survei ini kan, nama Kang Ono dalam proses survei itu masih 1,1 persen kan?
Ya memang, karena saya kan bergerak baru berapa bulan ini ya. Ya belum bergerak memang. Iya memang baru baliho.
Jadi kan Jawa Barat ini kan sangat luas ya. Jadi saya pun dengan waktu yang singkat ini ya realistis aja. Ya memang kalau 1,1 persen, 1,2 persen ya beberapa lembaga survei atau bahkan ada yang 0. Memang kalau keterkenalan saya ya memang, ya mungkin wajar lah. Karena memang saya belum berbuat banyak untuk ruang lingkup Jawa Barat secara keseluruhan.
Tapi kalau misalkan basisnya Kang Ono tuh yang di daerah-daerah mana?
Paling tidak kalau saya dikenal oleh masyarakat pesisir. Terutama yang nelayan pembudidaya ikan. Karena memang sebelum di Komisi IV pun saya sudah beraktifitas di himpunan nelayan, di koperasi perikanan, seperti itu. Paling tidak di 11 kabupaten-kota di masyarakat pesisir yang sudah dikenal.
Ke petani itu kan ya baru setelah di Komisi IV kan, khususnya di Pantura, misalnya di Indramayu, Cirebon, Kota Cirebon, terus Majalengka, Subang, Kuningan misalnya. Terus mungkin ada beberapa yang memang saya bantu misalnya aspirasi para petani di beberapa kabupaten juga untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian misalnya. Tapi ya sejauh ini ya baru beberapa bulan ini saya bergerak.
Tapi Jawa Barat itu luas dan berat ya? Mungkin butuh kerja mesin politiknya harus lebih dikencangkan.
Ya bayangkan 5.957 desa kelurahan, 627 kecamatan. Kalau kabupatennya memang jauh lebih kecil daripada Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi penduduknya sangat-sangat besar.
Suku dan budaya juga sangat beragam di Jawa Barat itu kan?
Iya. Ada Priangan, ada Cirebon, ada Pantura yang Jawa gitu. Terus ada yang Bogor. Betawi juga ada.
PDIP akan mengumumkan di menit menit terakhir untuk di Jawa Barat? Karena kayak rumit nih prosesnya ini kan.
Sebenarnya bukan hanya pada PDIP. Jadi kalau misalnya ada satu partai atau beberapa partai yang sudah mengumumkan, ini akan mengumumkan. Ini kan belum ada nih.
Misalnya tadi Golkar punya Ridwan Kamil, Gerindra punya Dedy Mulyadi. PDIP saya. Terus misalnya PKS, Pak Haru. Nasdem, Pak Ilham. Terus PKB Pak Cucun, Pak Saiful Huda. Terus PPP-nya misalnya Pak UU atau Sandiaga Uno.
Kalau ada beberapa partai yang bergabung terus mendeklarasi ini calon kita ini cepat. Seperti Banten gitu kan. Iya Banten pada saat misalnya Airin dengan Pak Ade Somardi misalnya. Terus tiba-tiba seketika Andra Soni dengan Dimyati.
Kalau di Jawa Barat tuh ada ketua kelasnya nggak sih secara partai politik? Kalau di Jawa Tengah tuh PDIP ketua kelas.
Di Jawa Barat kan tidak ada partai yang dominan ya. Hampir rata. Gerindra 20 [kursi], PKS 19, Golkar 19, PDIP 17, PKB 15 gitu kan. Itu lima partai itu yang terbesar lah.
Setelah itu yang di bawah 10 kursi kan ada Demokrat, PAN, PPP, lalu ada PSI 1. Jadi selama ini ya kita sama lah.
Tapi kalau misalkan di proses politik ini sendiri, Kang Ono chemistry paling deket tuh dengan siapa?
Ya kalau paling deket sama Kang Dedi ya. Karena kan teman di Komisi IV. Oke. Kalau paling deket dengan Kang Dedi. Banyak diskusi-diskusi yang sudah berjalan lah sekian lama.
Makanya pada saat saya main ke rumah beliau kan rame tuh yang di Subang. ‘Oh ini untuk Pilgub calon gubernur dan wakil gubernur’.
Saya bilang, ya selain itu kan kita memang sering diskusi ya. Sering diskusi di Komisi IV. Jadi kan latar belakang kita sama dari bawah ya. Beliau dari bawah, dari mulai staf di Partai Golkar. Saya pun sama. Dari mulai pengurus tingkat kecamatan.
Kita cukupkan soal politik, kita masuk ke dalam isu sosial di Jawa Barat. Ada peristiwa Satpol PP menutup Masjid Ahmadiyah. Itu gimana sih Kang?
Kan tadi saya sampaikan, Jawa Barat itu kan terkenal dengan provinsi yang intoleransi dan radikalismenya yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Dan memang kita seringkali mendapatkan laporan terkait dengan masalah ibadah dari para penganut. Dari mulai agama, kepercayaan, dan berbagai macam hal.
Misalnya ada Ahmadiyah, ada Syiah misalnya kalau di Islam. Terus ada permasalahan umat Kristiani. Terus juga ada misalnya para penganut kepercayaan misalnya Sunda Wiwitan yang di Kuningan misalnya. Kita sering mendapatkan dan selama ini kita advokasi.
Termasuk terkait dengan yang Ahmadiyah yang baru saja kemarin sudah ada laporan ke saya dan sudah kita tindak lanjuti melalui anggota DPRD. Di sana kan langsung saya sampaikan. Dan saat ini ada proses yang akan dibawa ke tingkat provinsi untuk dilakukan mediasi.
Jadi memang kenapa sarana ibadah atau mushola atau masjid itu ditutup? Karena memang ada indikasi akan terjadi clash. Jadi Satpol PP informasinya mengamankan informasinya supaya tidak terjadi [ricuh].
Sehingga Pak Memo Hermawan yang anggota DPRD kita di sana coba melakukan penelusuran. Dan informasi yang terakhir saya dapat bahwa ini akan dilaporkan ke tingkat provinsi untuk dilakukan mediasi.
Dilaporkan ke DPRD-nya atau ke Pemprovnya?
Sebenarnya kan ada yang terkait dengan masalah, ada yang melibatkan pemerintah, terus kejaksaan, koalisian. Dan di situ yang biasanya Forkopimda dilakukan untuk mediasi.
Tapi satu hal misalnya yang paling prinsip bahwa memang mitigasi terkait dengan hal tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga kadangkala pada saat ada kejadian baru kita tergopoh-gopoh gitu kan untuk menyelesaikan. Sehingga menurut saya kan masalah ini dijawab banget harusnya dilakukan secara rutin.
Bagaimana menyatukan masyarakat yang berbeda-berbeda aliran misalnya. Untuk paling tidak ya saling menghargai lah dalam mereka melakukan ibadahnya. Nah ini yang memang menurut saya agak kurang ya di Jawa Barat.
Dan apa rencana mitigasinya? Maksudnya kan Anda juga sebagai calon gubernur Jawa Barat. Akar masalahnya apa sih?
Dan memang selama ini Jawa Barat tidak terlepas dari masalah itu. Misalnya berbagai macam aliran itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak kan ada mitigasi yang dilakukan di tingkat desa misalnya. Apa sih yang membuat hal yang paling berbeda di antara mereka? Apakah dalam syariat masing-masing menjalankan? Atau yang paling sangat mendasar apa ideologi beragamanya ini berbeda? Misalnya antara Ahmadiyah misalnya dengan yang lainnya. Sunni syiah seperti itu.
Menurut saya satu hal bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya itulah yang harus terus disampaikan oleh pemerintah. Misalnya bagaimana toleransi yang seutuhnya itu bisa berjalan. Maka, kepala desa harus juga misalnya dibekali. Dibekali bahwa kepala desa ini juga kan pemimpin bagi semua umat di desanya.
Dari struktur paling kecil. RT, RW pun sama. Kan kadang-kadang kita melihat misalnya ada umat Kristiani misalnya beribadah karena memang gerejanya jauh terus rumahnya dijadikan tempat ibadah, yang menggerebeknya ketua RT seperti yang terjadi di Tangerang misalnya. Sehingga orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurus rakyat harusnya kan dibekali dan punya komitmen untuk menjaga toleransi antara umat beragama tersebut.
Nah itu kan berjenjang dari itu kan. RT, RW, desa, camat, bupati. Ya selama ibaratnya kita masih menganut ideologi Pancasila, harusnya itu kan jelas. Setiap orang yang diberikan tanggung jawab ngurus rakyat, jelas ideologinya Pancasila bahwa kita berbeda tapi tetap satu.
Nah terus apa, ya pemerintah harus memfasilitasi pada saat misalnya ada aliran kepercayaan. Ini kan sudah diakui di mana pun juga kan dari Kementerian Dalam Negeri ya harus memfasilitasi. Apapun yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bagaimana setiap warga negara bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaannya, ya pemerintah harus mempunyai komitmen itu.
Misalnya gereja, misalnya yang selama ini dulu SKB, SKB, SKB gitu kan. Ya kuncinya tetap pemerintah.
Nah sehingga di Jawa Barat ya kita mitigasi misalnya di Kuningan. Ya kan terus di Garut, di Tasik misalnya. Terus kalau yang terkait dengan antara umat Kristiani dengan umat Islam kan misalnya terjadi di Bekasi. Ya harus ada upaya seperti itu.
Dan fenomena sosial berikutnya adalah kemarin Pak Menko Polhukam menyampaikan bahwasannya Jawa Barat adalah provinsi tertinggi masyarakatnya yang bermain judi online dan pinjaman online?
Mungkin karena Jawa Barat terbesar ya penduduknya. Maka presentasinya juga yang terbesar. Dan judi online dan pinjaman online juga kan tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Jadi wajar saja Jawa Barat yang tertinggi karena memang presentasi penduduk kita yang tertinggi.
Tapi ada satu fenomena memang saat ini agaknya masalah ekonomi ini yang mendorong mereka ya untuk melakukan pinjol dan juga judi online.
Dulu sempat misalnya UKT mahal. Terus ada yang terjerat pinjol. Nah sekarang judi online yang rakyat kecil itu ya main setiap hari secara rutin katanya. Rp5 ribu, Rp10 ribu, Rp20 ribu. Naik terus. Ya memang itu fenomena. Menurut saya memang saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Tindakan keras dan mitigasi apa akan dilakukan?
Ya diberantas. Kan susah nih ya pelacuran, perjudian, terus minum-minuman keras. Itu kan hal-hal yang dilarang oleh hukum dan dilarang oleh agama yang tidak bisa diberantas secara total.
Nah kalau upaya pemerintah ragu-ragu untuk memberantas itu ya susah. Karena ilegal pun jalan gitu. Dan ilegal pun kan sekarang ya katanya sudah ribuan katanya judi online tersebut. Nah makanya ya menurut saya diberantas sampai ke akar-akarnya dulu.
Apakah fokus utamanya salah satunya ke ekonominya? Apakah dengan misalkan meningkatkan taraf ekonominya itu bisa salah satu upaya mitigasi?
Ya kan ada dua. Satu faktor ekonomi. Mereka sudah sulit berharap untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka larinya ke judi.
Nah yang kedua memang sudah habitnya. Sudah habitnya senang main judi, ya kan ada dua hal tersebut. Jadi menurut saya ya ekonomi tetap harus ditingkatkan. Tapi juga seiring sejalan judi juga dibrantas. Jadi upaya pemerintah ya harusnya tegas.
Terbaru ada 127.000 buruh atau karyawan terkena PHK ketika pabrik tekstil tertutup?
Itu kan saya baca kan sudah 22 ya pabrik yang tutup. Dan 42 perusahaan atau sisanya 20 perusahaan lagi akan juga terancam tutup. Dan memang ini fenomena yang terjadi di Jawa Barat dengan isu misalnya UMK yang lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Nah yang kedua mungkin ada satu kondisi lah yang mengharuskan juga mereka tutup.
Dan Jawa Barat pada akhirnya kita mempunyai angka pengangguran yang di atas rata-rata nasional 7,4 persen. Nasional kan 4,7 kalau nggak salah ya. Dan dari 7,4 persen itu, 70 persennya adalah angkatan kerja. Berarti anak muda tuh yang jadi pengangguran di Jawa Barat.
Nah ini yang tentunya pada akhirnya misalnya kota-kota yang berstatus sebagai kota industri seperti Karawang, Bekasi, Kabupaten Bandung misalnya, ini ada kecenderungan, miskin ekstrimnya akan nambah. Inilah yang harus diurusin ke depan.
Jadi menurut saya ada satu hal ya. Kita pada akhirnya tidak harus juga berorientasi ke industri yang konvensional itu kan. Harus ada dibangun misalnya industri yang berbasis kreativitas atau industri yang berbasis misalnya kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.
Misalnya Indramayu kan lumbung padi nasional kan. Ya harusnya ya industrinya yang berhubungan dengan pangan. Kan Indramayu juga kan penghasil ikan yang paling besar di Jawa Barat harusnya ke sana.
Terus misalnya di Kuningan, jangan sampai ada industri yang berlawanan dengan konsepsi Kuningan sebagai kabupaten konservasi. Kuningan kabupaten yang mempunyai Gunung Ciremai.
Begitu pula misalnya Cianjur. Cianjur dengan keindahan alamnya, dengan kebun tehnya. Terus wilayah selatan misalnya. Wilayah yang sangat rawan sekali dan belum dieksplor. Tapi selatan itu kan punya potensi pariwisata sebenarnya. Tinggal infrastrukturnya yang didorong. Karena keindahan laut pantai selatannya Jawa Barat itu tidak kalah dengan Bali. Tidak kalah dengan Jawa Timur, Jawa Tengah misalnya. Itu bisa dikembangkan ke depan. Industri yang berbasis pariwisata misalnya.
Terus misalnya industri kreatif ya. Dari mulai kuliner, fashion, kerajinan, musik. Musik ini kan harus terus didorong. Dan Jawa Barat terutama Bandung kan yang di-fashion kan dari dulu. Dan musik juga kan dari dulu.
Apa yang mereka butuhkan ya menurut saya fasilitasi. Saat ini kan Pak RK misalnya Ridwan Kamil sudah membangun beberapa kreatif hub ya. Gedung creative center. Tapi kan saya lihat belum maksimal berjalan misalnya. Dan kalaupun berjalan ya normatif saja. Misalnya dari sisi pelatihan hanya berapa orang yang dilatih. Itu kan belum cara menyeluruh.
Di sisi lain misalnya kita mempunyai program misalnya terkait dengan pemuda rawan sosial. Pemuda-pemuda yang putus sekolah, yang berbasis di desa kelurahan. Nah itu pun menjadi pasar sebenarnya untuk bisa dilatih, dididik, mempunyai keahlian dalam hal apapun misalnya. Dari sisi otomotif, kerajinan, fashion, dan yang lainnya gitu. Maka yang bisa dimaksimalkan misalnya panti-panti sosial yang di bawah Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Jawa Barat.
Jadi ya menurut saya Gen Z dan milenial di Jawa Barat yang saat ini mendominasi rekomposisi penduduk di Jawa Barat dengan kondisi tadi banyaknya pabrik yang tutup, ini PR yang harus diselesaikan siapapun gubernur, wakil gubernur ke depan yang terpilih.
Ide pemekaran itu masuk enggak sih Kang di Jawa Barat?
Masuk. Kan kita sudah memutuskan di tingkat Jawa Barat ini kan sembilan kabupaten kota yang Calon Daerah Otomomi Baru (CDOB). Yang lainnya mungkin ada sekitar tujuh lagi.
Dan memang dari sisi pembangunan, dari sisi anggaran, kan Jawa Barat kenapa berbeda dari akumulasi anggaran yang dari pemerintah pusat dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena memang dari sisi jumlah kabupatennya kita jauh lebih rendah daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Nah sehingga kan pada saat dana perimbangan, DAU, DAK, tidak dihitung mendasarkan jumlah penduduk. Salah satunya. Tapi juga, ada faktor lain. Jumlah kabupaten. Setiap kabupaten kan pasti punya alokasi.
Pada saat bicara Jawa Timur punya 38 kaupaten kota, Jawa Tengah punya 35 kaupaten kota, sedangkan Jawa Barat hanya punya 27 kaupaten kota, ya mereka lebih besar dana perimbangan.
Nah sehingga kenapa kita setuju, saya Pak Ridwan Kamil kemarin sama-sama udah lah kita sepakat, udah kita putuskan di Jawa Barat. Terlepas pemerintah pusat masih moratorium, tapi kita putuskan dulu, nanti kita dorong bersama-sama pemerintah pusat.
Sudah dikirim suratnya?
Sudah, sudah. Ada 9 kabupaten kota.CDOB. Dari mulai Bogor, terus Sukabumi, terus Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, Garut, terus Subang.
Sebenarnya kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi kenapa satu daerah itu bisa dimekarkan. Misalnya ada beberapa aspek kan. Dari mulai ekonomi, sosial, politik, budaya, termasuk infrastruktur dasar.
Nah makanya sebelum diputuskan sebuah calon daerah otonomi baru itu, maka pemerintah induk, misalnya kabupaten induknya, itu harus mempunyai komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dasar di wilayah CDOB tersebut.
Infrastruktur dasar yang menyangkut apa? Misalnya yang pertama setelah ditetapkan ibu kota maka ya kan harus disiapkan lahan dan anggaran untuk membangun misalnya perkantoran nanti. Kedua misalnya pendidikan. Berapa sih ruang kelas baru yang dibutuhkan untuk bisa menampung siswa-siswa di CDOB tersebut.
Ketiga kesehatan misalnya. Sudah ada beberapa rumah sakit, puskesmas, dan sebagiannya. Sebelum itu diputuskan supaya tidak membebani pemerintah itu harus menjadi komitmen dulu. Nah makanya tidak mudah juga kan untuk memekarkan, untuk memutuskan CDOB.
Karena kan dari mulai rapat di tingkat desa ada musdes, dibawa ke DPRD, DPRD dibahas dengan bupati, lalu diputuskan bupati, suratnya meluncur ke provinsi dibahas lagi. Nah tidak mudah gitu kan ada berbagai macam aspek. Dan satu hal kuncinya adalah di tingkat keupatan kota. Karena apa? Karena bupati yang menyutuji itu harus berkomitmen untuk menganggarkan sebagian APBD-nya untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah CDOB tersebut.
Yang ingin saya tegaskan di sini adalah, apakah Kang Ono berkomitmen? Dan DPR kemarin, Kang Ono terpilih enggak sih?
Saya sudah 10 tahun di DPR. Nah kemarin tuh nyalonin di DPRD Provinsi. Nah sehingga saya ditanya, ngapain turun? Kan sudah enak. Ya kan saya cuma simple saja. Ya ini bukti komitmen saya untuk fokus mengurus Jawa Barat.
Tapi kan kalau misalkan ini ada aturan di PKPU tuh kan kalau misalkan maju kan harus mundur dari jabatannya?
Iya harus mundur kan kalau maju. Cuma saya kan harus memilih. Partai ini juga kan pastikan memberikan pilihan kepada saya.
Saya kan ditanya, pada akhirnya, kamu mau maju ke mana nih? Antara tetap di DPRD di Provinsi ataupun kepala daerah atau wakil kepala daerah? Nah itu kan pasti pada saatnya saya pasti akan didorong ke sana. Saya harus memilih.
Saya sudah sampaikan lah berbagai macam pertimbangan kepada partai, terutama DPP partai. Saya sampaikan kalau memang DPP partai memang berharap saya di eksekutif dan menemukan calon pasangan yang akan mampu bisa mengubah Jawa Barat jauh lebih baik lagi ya pastinya saya siap. Tapi kalaupun misalnya, Pak Ono, kamu di DPR di provinsi saja. Oh ya siap juga.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Bayu Septianto
