tirto.id - Olahraga, dalam pandangan Komite Olimpiade Internasional (IOC), mesti lepas dari politik. Dengan kata lain, ia harus netral. Sukarno punya prinsip berbeda, khususnya di awal 1960-an. Baginya, olahraga bisa diterjemahkan menjadi penyaluran aspirasi politik.
Saat itu, orang-orang di belakang IOC juga sebenarnya tidak sepenuhnya netral. Dalam konteks Perang Dingin, mereka cenderung pro-Barat, yang disebut Sukarno sebagai "agen neo-kolonialisme dan imperialisme".
Ada apa di balik sikap keras Soekarno?
Berdasarkan laporan Ewa T. Pauker untuk RAND Corporation (Juli 1964), jejak kekisruhan tersebut bisa ditelusuri dari gelaran Asian Games ke-4 pada bulan Agustus-September 1962 di Jakarta.
Waktu itu hampir seluruh negara di benua Asia diundang—kecuali Israel dan Taiwan, yang menurut panitia memiliki masalah terkait visa. Analis politik menyatakan motif sesungguhnya tetap berkaitan dengan status Israel yang dinilai sebagai penjajah bangsa Palestina. Sementara Taiwan tidak mempunyai hubungan diplomatik resmi dengan Pemerintah RI karena dianggap bagian Republik Rakyat Cina (RRC).
Guru Dutt Sondhi, Wakil Presiden Federasi Asian Games asal India, mencela pihak Indonesia karena membiarkan politik merusak pesta olahraga terakbar se-Asia tersebut. Pernyataan ini memicu demonstrasi di depan gedung Kedutaan Besar India di Jakarta. Akhirnya, Sondhi harus terburu-buru meninggalkan Indonesia dalam status persona non grata alias "orang yang tak diinginkan".
Baca juga: Panas-Dingin Hubungan Indonesia-Rusia
Sanksi yang Memicu Perlawanan
Atas pelarangan Israel dan Taiwan, IOC mengadakan pertemuan di Lausanne, Swiss, pada 7 Februari 1963 dan memutuskan untuk menunda partisipasi Indonesia di ajang Olimpiade. Indonesia dinilai melanggar peraturan IOC dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan politik ke dalam pesta olahraga. IOC akan mencabut penundaan ini jika Indonesia mau berjanji untuk tak mengulanginya. Keputusan ini juga tercatat sebagai yang pertama sejak IOC berdiri 69 tahun sebelumnya.
Sukarno marah betul terhadap keputusan IOC. Kedongkolan Sang Pemimpin Besar Revolusi tertuju khususnya kepada presiden IOC asal Amerika Serikat, Avery Brundage. Sukarno pun kemudian menegaskan kembali konsepsi yang dibikinnya pada tahun 1961 tentang dunia yang terbagi antara Oldefo dan Nefo.
Oldefo, singkatan dari The Old Established Forces, adalah kekuatan lama dunia yang sudah mapan dan bersifat imperialis-kolonialis. Negara-negara Barat dikategorikan dalam Oldefo oleh Sukarno. Sedangkan Nefo adalah The New Emerging Forces, yaitu kelompok negara-negara progresif dan mewakili kekuatan baru di tengah bipolarisasi Blok Barat dan Blok Timur. Negara-negara Nefo tumbuh di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka berusaha bebas dari neo-kolonialisme dan neo-imperialisme Oldefo sembari berupaya membangun tatanan dunia baru tanpa eksploitasi antar manusia.
Beberapa hari usai IOC mengeluarkan keputusan yang mengguncang emosi publik Indonesia, Sukarno mengumumkan ide tentang Ganefo atau Games of The New Emerging Forces—sebuah pesta olahraga yang akan diikuti kekuatan-kekuatan baru di bawah naungan Nefo. Pada 13 Februari 1963, Sukarno berpidato khusus untuk mengumumkan penyelenggaraan Ganefo dengan nada tegas di hadapan ribuan rakyat Indonesia.
Baca juga: Ali Sastroamidjojo, Pencetus Konferensi Asia-Afrika 1955
Sebagaimana dicatat George Modelski dalam The New Emerging Forces: Documents on the Ideology of Indonesian Foreign Policy, demikian penggalan penting pidato tersebut:
“Selaku Presiden Republik Indonesia, selaku Panglima Tertinggi Republik Indonesia, selaku Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, dan selaku Pemimpin Besar Partai Nasional Indonesia, saya memerintahkan Indonesia: Keluar dari IOC... Saudara-saudaraku, selain perintah untuk keluar dari IOC, saya juga perintahkan: Persiapkan GANEFO secepat-cepatnya, Games of The New Emerging Forces, untuk Asia, Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara sosialis lainnya.”
Terkait alasan mencampurkan politik ke dalam ajang olahraga yang mendasari keputusan IOC, Sukarno melanjutkan, “Pak Bandrio (Menteri Luar Negeri saat itu) telah jelas-jelas berkata bahwa olahraga pun tak bisa dipisahkan dari politik. Dengan demikian, mari sekarang kita bekerja untuk perhimpunan olahraga yang dilandaskan pada politik. Kita tak mau memakai topeng apapun. Mari ciptakan perhimpunan olahraga yang berlandaskan kekuatan baru Nefo.”
Menteri Olahraga Maladi ditunjuk menjadi ketua penyelenggaraan Ganefo. Dua belas negara diundang ke acara Konferensi Persiapan Ganefo di Jakarta pada 27-29 April. Sebenarnya, hanya 10 negara yang hadir (Kamboja, RRC , Guinea, Indonesia, Irak, Pakistan, Mali, Vietnam Utara, Republik Arab Bersatu [Mesir dan Suriah], dan Uni Soviet). Ceylon (Sri Lanka) dan Yugoslavia hanya mengirimkan peninjau. Meski demikian, logo Ganefo tetap dibuat dengan 12 tiang bendera.
Konferensi Persiapan berlangsung tertutup. Namun, sebuah dokumen terkait isi konferensi kemudian dirilis ke publik dan dipaparkan juga oleh Ewa T. Pauker dalam esainya. Isi dokumen tersebut menunjukkan bahwa situasi politik dalam persiapan pesta olahraga itu ternyata lebih kompleks, khususnya berkaitan dengan motivasi keikutsertaan negara peserta dan implikasi politik yang diperkirakan usai Ganefo.
Baca juga: Spektrum Politik di Seputar Kampanye Ganyang Malaysia
Pertama, Indonesia sejak awal sudah menegaskan maksud politis Ganefo untuk menyaingi IOC dan kaum imperialis di belakangnya. Pertanyaan di awal terkait tuduhan Sukarno kepada IOC kemudian dijelaskan sang presiden bahwa penolakan campur tangan politik dalam ajang pesta olahraga tingkat internasional ala IOC otomatis menjadikan lembaga itu pro terhadap imperialisme. Dalam hal ini Sukarno secara tak langsung menyinggung aneksasi Palestina oleh Israel. Karena itu, IOC secara tidak langsung juga bersikap politis.
“Mari berkata jujur.. Saat mereka (IOC) mengucilkan RRC, apakah itu bukan politik? Saat mereka tak ramah dengan Republik Arab Bersatu, apakah itu bukan politik? Saat mereka tak ramah pada Korea Utara, itu bukan politik? Saat mereka mengucilkan Vietnam Utara, itu bukan politik? Saya hanya sedang jujur. Olahraga memiliki kaitan dengan politik. Indonesia menawarkan untuk mencampurkan olahraga dengan politik, maka mari bangun GANEFO melawan Oldefo,” katanya sebagaimana tertuang dalam Buletin Ganefo edisi pertama (Juli 1963).
Tanggapan negara-negara peserta beragam atas pernyataan berapi-api tersebut. Cina, yang juga menarik diri dari IOC, mendukung sepenuh hati. Sementara Kamboja, misalnya, mendukung sepenuhnya ajang olahraga tingkat internasional alternatif seperti Ganefo, namun mereka kurang sepakat dengan implikasi politik yang disampaikan Sukarno.
Kedua, rancunya pembagian antara Nefo dan Oldefo. Secara implisit, Ganefo ditujukan untuk negara-negara Nefo. Namun ada negara-negara anti-imperialisme/kolonialisme yang secara “nature” tergolong Oldefo. Implikasinya, ada beberapa perwakilan tanpa negara yang hadir di GANEFO. Mereka adalah federasi olahraga lokal atau kumpulan atlet lokal yang berada di negara Oldefo namun anti-imperialisme/kolonialisme. Salah satunya datang dari Belanda, dan tetap diterima Sukarno karena memenuhi definisi Nefo.
Baca juga: Inggris juga Tunggangi G30S untuk Gulingkan Sukarno
Ketiga, dunia internasional memperkirakan, keterlibatan di Ganefo akan membuat federasi olahraganya berpotensi besar dibekukan IOC dan partisipasi dalam Olimpiade Musim Panas 1964 akan terganggu. Akhirnya mereka banyak yang memanfaatkan Ganefo untuk ajang latihan atlet atau cukup mengikutsertakan atlet kelas B. Risiko memainkan atlet kelas A terlalu besar mengingat olimpiade hanya berjarak satu tahun setelahnya. Dan di ajang itulah perolehan medali paling diprioritaskan, bukan di Ganefo.
Jepang dan Rusia termasuk dua negara yang tak mengirimkan atlet nomor satu. Hal ini berkebalikan dengan RRC maupun Korea Utara yang bersama Indonesia bukan anggota IOC. Tak heran jika RRC keluar sebagai juara umum di akhir penyelenggaraan Ganefo pertama. Anomali terjadi di lapangan, semisal Rusia yang selama ini dikenal tangguh di bidang gimnastik, kalah dari Cina. Jepang juga kalah di cabang olahraga Judo—olahraga nasional negara Matahari Terbit itu.
Keempat, aura politis Ganefo membuat penyelenggaraannya melebar dari sekedar pesta olahraga. Ada kegiatan tambahan semisal pameran seni dan budaya dari negara peserta maupun dari Indonesia sendiri. Indonesia tahu jika Ganefo mendapat perhatian internasional, sehingga beberapa atlet dan delegasi dari negara peserta juga diajak berkeliling wilayah Indonesia. Puncaknya, ajang ini ditutup dengan pidato yang menggelegar (dan tentu saja politis) dari Sukarno.
Baca juga: Jejak-jejak CIA di Indonesia
Indonesia Mencuri Panggung Dunia
Ganefo pertama berlangsung pada 10-22 November 1963. Sebagian besar pertandingan dilaksanakan di Gelora Bung Karno (GBK). Stadion nasional ini dibangun selama 2,5 tahun dengan melibatkan 14 insinyur dan 12.000 pekerja sipil dan militer. Sukarno mendanainya lewat bantuan $10,5 juta dari Soviet. Ganefo kedua diadakan di Pnom Penh, Kamboja, pada 1966. Ganefo ketiga direncanakan di Pyongyang, Korea Utara, pada 1970, namun tak pernah direalisasikan hingga akhirnya organisasi penyelenggara Ganefo kolaps.
Ganefo punya efek yang dahsyat untuk Indonesia di panggung politik global. Sejak awal 1960-an, Sukarno membikin pusing negara-negara Barat lantaran sikap politiknya yang radikal dan membahayakan kepentingan mereka. Salah satunya adalah konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia yang dianggap sebagai proyek kolonialisme baru. Kelahiran Ganefo makin melambungkan nama Sukarno dan Indonesia. Dunia internasional menyaksikan ada negara baru yang belum dua dekade merdeka tapi berani keluar dari IOC dan membikin olimpiade tandingan.
Baca juga:
- Bisakah SEA Games Membangun Solidaritas Asia Tenggara
- Jurus-jurus Tuan Rumah Agar Jadi Juara SEA Games
Kondisi tersebut tentu menuai kritik. Atlet-atlet terbaik dari negara Oldefo tersebut tak dikirim dan membuat persaingan di Ganefo tidak representatif.
Sukarno cuek saja mendengar kritik itu. Sebab prinsip yang dipegangnya menyatakan, Ganefo memiliki makna yang lebih esensial ketimbang lomba olahraga. Ganefo adalah penegasan sikap politik dari bangsa-bangsa terjajah.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Ivan Aulia Ahsan
