tirto.id - Sebuah bangsa mengingat. Sebuah bangsa juga melupakan. Semua bangsa tak mungkin hadir tanpa mitos dan memori historis bersama, persaingan politik dalam sebuah bangsa adalah persaingan memori dan mitos mana yang perlu diingat dan, kalau bisa, diwujudkan kembali.
Soeharto meninggal pada 2008, sepuluh tahun setelah menyatakan berhenti dari jabatan presiden yang telah dipegangnya selama 32 tahun. Jasadnya dipendam di Astana Giri Bangun, Solo, Jawa Tengah.
Setahun setelah ia mangkat, sebuah perdebatan muncul: pantaskah presiden kedua Indonesia itu dianugerahi gelar pahlawan nasional? Ada yang mengingat Soeharto sebagai tiran. Ada pula yang menganggap Soeharto pantas diberi gelar pahlawan karena jasanya sebagai "bapak pembangunan". Hingga kini, perdebatan tersebut belum berujung simpulan.
Toh, meski Soeharto tak lagi hadir secara fisik di dunia ini, sejumlah gagasannya tetap hidup. Selama dua puluh tahun sejak Soeharto lengser, setidaknya dua partai mengaku sebagai pewarisnya.
Partai Berkarya didirikan pada 2016, sewindu setelah Soeharto meninggal. Hutomo Mandala Putra, anak kelima Soeharto yang akrab disapa Tommy, menjadi salah satu pendiri partai berlambang beringin tersebut dan kini didapuk sebagai ketua umumnya.
Salah satu petinggi Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang, mengatakan, modal utama kampanye partainya jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 adalah slogan "Piye, enak zamanku to?".
Slogan itu jamak ditulis di samping gambar Soeharto yang tersenyum sembari melambaikan tangan kanannya. Sejak lima tahun terakhir, ia muncul dalam bentuk meme di media sosial, pakaian, atau lukisan di belakang truk. Konteks empat kata itu dapat dipahami sebagai ajakan kepada pembacanya untuk bernostalgia, membayangkan "keenakan" apa yang mereka dapat selama Soeharto memimpin.
Ketika Step Vaesen, wartawan Al Jazeera, menyatakan masyarakat Indonesia masih trauma dengan pemerintahan Soeharto dan tidak akan memilih Partai Berkarya, Tommy membantahnya.
Kata Tommy: "Saya kira enggak. Coba kemarin pada cinta pada Orde Baru. Cinta dengan Pak Harto. Malah mereka rindu dengan keadaan itu."
Tommy mengatakan Partai Berkarya ingin memperbaiki keadaan Indonesia setelah melalui 20 tahun reformasi. Menurutnya, pemerintah Indonesia sekarang punya utang yang begitu besar, sementara peningkatan kesejahteraan rakyat jalan di tempat. Masyarakat, menurut Tommy, kini merindukan keadaan semasa Presiden Soeharto.
"Keadaan nasionalnya. Ekonomi yang bertumbuh begitu baik. Cari pekerjaan mudah. Terus, harga-harga barang lebih terjangkau," sebut Tommy.
Nostalgia "rindu Soeharto" semacam itu bukan fenomena baru. Ia sempat menjadi perbincangan jelang Pemilu 2004, enam tahun setelah Soeharto lengser.
Saat berkampanye di Yogyakarta, Ketua Umum PKPB Jenderal R. Hartono menyatakan diri sebagai antek Soeharto. PKPB pun mencalonkan Siti Hardiyanti, anak pertama Soeharto yang akrab disapa Tutut, sebagai calon presiden.
"Buktinya, di zaman Pak Harto kita berhasil mengekspor beras. Namun sekarang kita justru mengimpor beras dari negara yang pernah kita bantu beras, yakni Vietnam. Kalau kemudian ditanya siapa yang salah, yang salah adalah kita semua karena membiarkan Pak Harto diturunkan," ujar Hartono, seperti dilansir Tempo.
Meski didirikan pada waktu yang berbeda, baik PKPB dan Berkarya sama-sama secara terang-terangan mengatakan era sekarang ini tak lebih baik ketimbang Orde Baru. Kembali menerapkan gagasan Soeharto adalah kunci pembuka penyelesaian masalah yang kini melanda Indonesia.
Sindrom Amat Rindu Soeharto
Dirk Tomsa menelaah dalam Party Politics and Democratization in Indonesia (2008) bahwa fenomena yang kemudian dikenal dengan nama "Sindrom Amat Rindu Soeharto" pada 2004 tersebut muncul akibat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah pasca-Orde Baru.
Tomsa menuliskan sebagian besar orang Indonesia jelang Pemilu 2004 memandang Megawati dan Gus Dur tidak berhasil menumbuhkan perekonomian. Di era keduanya menjabat presiden, korupsi semakin terdesentralisasi ke daerah-daerah. Sementara kekerasan etno-religius dan separatis pun terjadi, seperti tragedi Sampang, Gerakan Aceh Merdeka, atau Bom Bali I dan II.
Nyatanya, hasil Pemilu 2004 membuktikan SARS tidak seseram namanya. PKPB hanya memperoleh 2,11 persen suara nasional atau 2 kursi di DPR. Partai yang didirikan pada 9 September 2002 itu tampak tidak mampu menunggangi sentimen rindu Soeharto dengan baik atau memang hanya segelintir orang Indonesia saja yang merindukan Soeharto.
Justru Golkar yang lihai memanfaatkan sentimen tersebut. Pada Pemilu 2004, Golkar memperoleh 21,58 persen suara nasional. Persentase tersebut membuat Golkar menempati urutan kedua klasemen perolehan suara Pemilu 2004 setelah PDI Perjuangan.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) meluncurkan makalah "Kecenderungan Pemilih dan Peluang Golkar dalam Pemilu 2004" pada 2003. LSI menyebutkan bahwa bagi masyarakat, Orde Baru menyimbolkan kemakmuran ekonomi dan stabilitas domestik. Sementara Golkar, sebagai kendaraan politik Soeharto yang pernah ada dimana-mana dan memenangi pemilu-pemilu sebelumnya, dipandang sebagai satu-satunya partai yang kompeten membawa kejayaan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas selama Orde Baru.
"Kenyataan bahwa orang-orang mampu membedakan antara penyalahgunaan kekuasaan secara masif oleh keluarga (dan kroni) Soeharto dan peran positif Golkar adalah bukti bahwa partai tersebut cukup berhasil dalam memisahkan diri dari citranya sebagai alat Soeharto," sebut Tomsa (hlm. 111).
Nostalgia Sepanjang Masa
Secara harfiah, istilah nostalgia berakar dari kata Yunani Kuno, nostos (rindu pada rumah dan kampung halaman) dan algos (rasa sakit). Pada mulanya nostalgia dianggap dokter asal Swiss Johanes Hofer sebagai penyakit. Anggapan yang muncul pada abad ke-17 tersebut menyatakan nostalgia bisa disembuhkan dengan opium dan sebuah wisata ke pegunungan Alpen.
Beranjak dari anggapan tersebut dan fenomena rindu Soeharto, tampaknya nostalgia kini maknanya berubah. Ia bukan penyakit, tetapi obat yang mampu "menyembuhkan" permasalahan sosial dan politik.
Bertahun-tahun setelah Soeharto lengser, sebagian besar masyarakat Indonesia menilai The Smiling General sebagai presiden paling berhasil. Hasil survei Indo Barometer pada 15-22 April 2018 menyebutkan sebanyak 32,9 persen responden menilai Soeharto sebagai presiden paling berhasil. Persentase yang diperoleh Soeharto itu bahkan jauh lebih besar daripada yang didapat para presiden setelahnya.
Tentu, PKPB, Berkarya, dan segenap perindu Soeharto tidak memonopoli jualan nostalgia dalam ranah politik di Indonesia.
Stefan Eklof mengatakan dalam Power and Political Culture in Soeharto's Indonesia (2003) bahwa pada Pemilu 1987, pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berbondong-bondong menampilkan gambar-gambar Sukarno dalam peraga kampanye mereka. Hal ini berhubungan dengan Megawati yang baru saja menjadi anggota PDI pada tahun itu. Dia direkrut karena garis keturunan sebagai putri proklamator Sukarno, yang dinilai mampu menarik pemilih.
Eklof mencatat PDI merangkul para pemilih muda dalam kampanye. Namun, usia mereka terlalu muda untuk mampu mengingat kebijakan yang diterapkan Sukarno saat menjabat presiden. Yang jelas, PDI memajang wajah dan gestur Sukarno guna melawan sosok Soeharto.
"Partisipatif, egalitarian, dan nasionalisme sosialis yang direpresentasikan Sukarno dikontraskan dengan keeksklusifan politik, watak elitis dan konservatif Orde Baru," sebut Eklof.
Pada Pemilu 1987, PDI meraih 10 persen suara nasional (40 kursi), dan 14 persen suara nasional (56 kursi) pada Pemilu 1992. Perolehan tersebut lebih banyak dari 8,05 persen suara nasional (29 kursi) pada Pemilu 1977 dan 6,66 persen suara nasional (24 kursi) pada Pemilu 1982.
Karena dualisme kepemimpinan, Megawati mendirikan PDI Perjuangan pada 1999.
Pun di era Sukarno, nostalgia dalam bentuk yang lain muncul. Sebagian orang-orang tua yang sempat hidup nyaman selama pemerintahan kolonial Hindia Belanda merasa sulit hidup di zaman Jepang dan Indonesia merdeka. Mereka, khususnya para priyayi, merindukan zaman normal yang mereka ingat sebagai masa ketika segala sesuatu berjalan normal jika dibandingkan dengan kegalauan politik yang terjadi berturut-turut sejak 1942.
Apabila zaman normal berjaya, sebagian dari mereka berharap bisa menjadi Binnenland Bestuur alias pegawai negeri Belanda, pekerja perusahaan swasta, tukang kebun, atau sekadar mendapatkan pekerjaan kembali.
Tapi zaman normal itu tak pernah terwujud. Belanda, yang ingin kembali menguasai Indonesia, akhirnya mengakui kedaulatan bekas jajahannya pada 1949.
Selama era yang disebut masa revolusi tersebut, Indonesia dipimpin Presiden Sukarno. Dia menjabat presiden hingga Soeharto menggantikannya pada 1967.
Penulis: Husein Abdulsalam
Editor: Windu Jusuf
