tirto.id - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengemukakan bahwa vaksinasi COVID-19 tidak menjadi kriteria utama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 1 hingga 3.
"Saat ini sudah boleh PTM terbatas untuk semua sekolah pada wilayah PPKM Level 1 hingga 3. Vaksinasi tidak menjadi kriteria utama," kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR yang dipantau di Jakarta, Rabu.
"Akan tetapi, untuk sekolah di wilayah PPKM Level 1 hingga 3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka, yakni sekolah yang guru-gurunya sudah tervaksinasi dua kali, terutama di kota besar,” tambah Nadiem.
Menurut Nadiem, cakupan vaksinasi COVID-19 di daerah kota besar seperti Jakarta dan Surabaya umumnya sudah tinggi dan sekolah-sekolahnya juga sudah mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas.
Sesuai ketentuan, sekolah-sekolah di wilayah PPKM Level 1 sampai 3 yang sudah siap dengan sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan serta para gurunya sudah divaksinasi COVID-19 diwajibkan memberikan opsi pembelajaran tatap muka secara terbatas bagi peserta didik.
Sekolah boleh menyelenggarakan PTM terbatas kalau sudah memenuhi daftar periksa yang mencakup penyiapan sarana sanitasi dan kebersihan, alat ukur suhu tubuh, akses ke fasilitas kesehatan, penerapan area wajib masker, data warga sekolah yang tidak boleh ikut kegiatan pembelajaran, dan pembentukan satuan tugas penanganan COVID-19.
“Bagi yang berada di wilayah PPKM Level 1 hingga 3 yang belum melakukan PTM terbatas, mohon masyarakat dapat mendesak pemda untuk melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem.
Nadiem juga mengatakan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan akses telekomunikasi dan internet terbatas diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Posisi kami sudah jelas, bagi sekolah yang tidak ada akses internet bisa melakukan PTM terbatas. Asumsi saya, sekolah itu berada di wilayah PPKM Level 1 hingga 3. Apalagi daerah terpencil, yang terpisah dari kota besar. Tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakan PTM terbatas,” katanya.
Kebijakan Nadiem yang membolehkan PTM terbatas di sekolah yang berada pada daerah PPKM level1-3 dikritik Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan Nadiem membahayakan keselamatan peserta didik. Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.
Sebab jika melihat data, progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,6% untuk dosis pertama.
Sekretaris Nasional (Seknas) P2G Afdhal juga menyoroti perbandingan kuantitas siswa yang sudah divaksinasi dengan rombongan belajar (rombel) atau kelas. Dari data vaksinasi anak tersebut perbandingannya 10:100.
Seandainya satu kelas terdiri dari 30 siswa, hanya 3 orang saja yang sudah divaksinasi dan 27 siswa yang belum divaksinasi.
"Perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum sangat jauh. Jadi herd immunity di sekolah saja belum terbentuk. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan anak," kata Afdhal, Minggu (22/8/2021).
