tirto.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang membolehkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang berada pada daerah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyatakat (PPKM) level 1-3, meskipun para siswa belum divaksinasi seluruhnya.
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan Nadiem membahayakan keselamatan peserta didik. Ia mengkhawatirkan tindakan gegabah tersebut.
Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah sebelum dilaksanakannya PTM terbatas. Sebab jika melihat data, progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,6% untuk dosis pertama.
Sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. Data Kemenkes per 19 Agustus 2021 menunjukkan, baru 2,55 juta anak yang disuntik tahap pertama dan 1,16 juta anak mendapatkan dosis kedua.
"Artinya meskipun sekolah di PPKM Level 1-3 tapi syarat vaksinasi anak belum terpenuhi,” ujar Iman dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Minggu (22/8/2021).
Sekretaris Nasional (Seknas) P2G Afdhal juga menyoroti perbandingan kuantitas siswa yang sudah divaksinasi dengan rombongan belajar (rombel) atau kelas. Dari data vaksinasi anak tersebut perbandingannya 10:100.
Seandainya satu kelas terdiri dari 30 siswa, hanya 3 orang saja yang sudah divaksinasi dan 27 siswa yang belum divaksinasi.
"Perbandingan siswa yang sudah divaksinasi dengan yang belum sangat jauh. Jadi herd immunity di sekolah saja belum terbentuk. Tentu ini sangat membahayakan keselamatan anak," katanya.
Selain vaksinasi, Afdhal meminta Kemdikbudristek harus konsisten dengan kebijakannya sendiri, yang telah membuat dasbor kesiapan belajar yang diisi sekolah.
Data dasbor per Minggu, 22 Agustus 2021, menunjukkan baru 57,68% atau 309.709 sekolah dari seluruh Indonesia yang mengisi daftar periksa. Sisanya, 42,32% atau 227.191 sekolah belum mengisi.
Menurutnya pemerintah daerah perlu melakukan assessment dan verifikasi terlebih dulu terhadap 309.709 sekolah yang telah mengisi formulir kesiapan belajar tatap muka. Sebab menurutnya belum tentu sekolah yang sudah mengisi dasbor benar-benar siap melakukan PTM, sehinga dibutuhkan verifikasi faktual.
"Jangan sampai Mendikbudristek memaksa membuka sekolah yang sejatinya belum siap infrastruktur dan sarana pendukung prokes. Sangat besar risikonya bagi keselamatan anak dan guru,” tambah Afdhal.
Sebelumnya dalam siaran pers resmi yang diunggah di laman Kemendikbudristek, Nadiem menyatakan memberikan izin kepada siswa belum divaksin untuk melaksanakan PTM terbatas di wilayah PPKM level 1-3.
“Bagi sekolah yang peserta didiknya belum mendapatkan giliran vaksinasi, sekolah di wilayah PPKM level 1-3 tetap dapat menyelenggarakan PTM terbatas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya, sesuai daftar periksa yang ditentukan dalam SKB Empat Menteri,” kata Nadiem, Kamis (19/8/2021).
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
