tirto.id - Warga Jepang sedang memilih wakil rakyat di parlemen nasional atau Diet sampai 31 Oktober nanti. Konstitusi negara tersebut mengatur pesta demokrasi ini berlangsung setiap empat tahun sekali (meski dalam praktiknya jarak pemilu bisa lebih pendek karena parlemen sering dibubarkan lebih awal).
Suatu partai dapat menguasai parlemen apabila memenangkan minimal 233 dari 465 kursi yang tersedia. Mereka lantas mengajukan perwakilan—biasanya ketua atau pimpinan partai—sebagai perdana menteri. Kandidat ini dipastikan bakal terpilih karena didukung oleh mayoritas anggota dewan. Setelah perdana menteri dilantik, roda pemerintahan baru bisa kembali berputar.
Di antara sekian partai yang ada, hanya ada satu yang konsisten berkuasa selama nyaris 70 tahun, yaitu Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP) atau populer disebut Jimintō. Para politikus LDP duduk nyaman di kursi parlemen dan rutin mengisi posisi perdana menteri sejak partai konservatif tersebut didirikan pada 1955. Sampai sekarang, hanya empat tahun saja LDP tersingkir dari panggung politik (1994-1995, 2009-2012).
Seiring LDP mendominasi lanskap politik Jepang, tingkat partisipasi pemilu menunjukkan tren menurun. Statista mencatat seusai Perang Dunia II hingga 1990 persentasenya masih berkisar 70-an persen—sama seperti rata-rata negara anggota OECD—tapi setelah itu mulai merosot. Seperti Amerika Serikat, Jepang adalah salah satu negara demokrasi kaya raya dengan tingkat partisipasi pemilu paling rendah. Pada dua pemilu terakhir, 2014 dan 2017, hanya 52-54 persen pemilih terdaftar saja yang memberikan suara. Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi rakyat Indonesia di pemilu dua tahun lalu mencapai 83 persen.
Kurangnya minat terhadap pemilu cukup kentara di kalangan muda. Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi mencatat pada dua pemilu terakhir partisipasi terendah berasal dari usia 20-an dan 30-an (masing-masing di kisaran 32-33 persen dan 42-44 persen), sedangkan partisipasi tertinggi dari angkatan usia 60-an (sekitar 70 persen). Angkatan usia 70-an dan 50-an menyusul di bawahnya (masing-masing 60 persen) sementara tingkat partisipasi pemilih berusia 40-an sekitar 50 persen.
Pemerintah mencoba meningkatkan partisipasi pemilih muda dengan menurunkan batas usia minimum bagi peserta pemilu dari 20 menjadi 18 tahun pada 2016. Kebijakan ini diharapkan bisa menghasilkan sekitar 2,4 juta suara baru.
Pertama kali angkatan 18-19 tahun memberikan suara pada pemilu 2017, tingkat partisipasinya mencapai 40 persen. Namun, tetap saja tingkat partisipasi generasi muda cenderung lebih rendah dibandingkan usia 40 tahun ke atas.
Minat Politik Anak Muda Hari Ini
Lalu apa penyebab anak muda Jepang tak tertarik politik praktis? Beberapa di antara mereka memberikan jawaban beragam. Ai (29) dari Kobe, kota pelabuhan besar di Jepang, misalnya, mengatakan melalui surat elektronik pada penghujung September lalu bahwa “bahasa yang digunakan dalam dunia politik terlalu rumit, padahal tidak seharusnya demikian.”
Kebanyakan muda mudi di sekitarnya cenderung cuek dengan politik. Ai sendiri mengaku tertarik dengan politik, tapi tidak punya politikus atau partai favorit.
Sementara Taigo (28), pegawai kantoran di kawasan Yokohama dekat ibu kota Tokyo, terang-terangan tidak berminat memberikan suara pada pemilu mendatang. Taigo merasa tidak tahu apa-apa tentang isu politik karena selama ini memang tidak sempat mempelajarinya. “Kalau suatu hari nanti ada politikus atau partai yang aku suka, tentu aku akan memberikan suaraku untuk mereka,” katanya via pesan singkat awal Oktober kemarin.
Pandangan di atas tidak hanya ditemui di kalangan milenial usia 20-an akhir. Menurut survei Nippon Foundation pada Agustus terhadap 916 remaja usia 18-19 tahun, hanya sekitar 55 persen responden yang berminat memberikan suaranya di pemilu. Sisanya, 45 persen, menjawab tidak tahu dan memang tidak berniat berpartisipasi. Lebih dari separuh responden yang tidak mau ikut menganggap mekanisme pemilu terlalu menyusahkan. Sejumlah besar mengaku sibuk sehingga tak sempat memberikan suara (30 persen). Ada juga yang tidak tahu cara ikut pemilu (18 persen) dan memang tidak tertarik politik (15 persen).
Rendahnya minat terhadap pemilu juga muncul di daerah yang jauh dari kota-kota besar, misalnya di Miyazaki, prefektur dengan satu juta populasi di sisi timur Pulau Kyushuu. Disiarkan oleh Miyazaki TV baru-baru ini, beberapa remaja mengaku tidak ikut pemilu karena memang tidak berminat pada politik, tidak paham politik, tidak tahu jadwal pemilu, bahkan tidak menyadari kalau mereka sudah boleh memberikan suara.
Agustus silam, Komisi Pemilihan Umum Prefektur Miyazaki menyelenggarakan seminar tentang pemilu dengan target remaja sampai dewasa muda usia 20-an. Hasilnya, hanya 10 orang yang datang dari target kehadiran 40 peserta.
Di tengah kemalasan mengikuti politik praktis, belakangan ini sejumlah warga muda mulai berminat dengan politik dalam pengertian umum seiring menyaksikan atau mengalami sendiri kesulitan sosio-ekonomi.
Mereka tertarik dengan Marxisme dan kritik terhadap kapitalisme. Tren ini dipicu oleh buku Saito Kohei, dosen 34 tahun dari Sekolah Pascasarjana Ekonomi di Osaka City University, berjudul Jinshinsei no Shihonron atau Kapital Era Antroposen (2020). Dalam buku peraih penghargaan tersebut Saito mengkritik kapitalisme karena gagal mengatasi tantangan-tantangan umat manusia pada masa kini dan mendatang, terutama untuk merespons perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Banyak orang menemui kontradiksi dalam kapitalisme, yakni ketika mereka dapati bahwa orang-orang yang rentan secara sosial sajalah yang berjibaku selama pandemi Covid-19,” ujar Saito dalam wawancara dengan Kyodo Mei silam.
Tak lama setelah rilis, bukunya terjual sebanyak 200 ribu eksemplar dan dilaporkan laku keras di kalangan muda.
Kaum muda juga mulai berminat dengan politik karena pandemi Covid-19. Pada Juli lalu, lembaga riset pemasaran berbasis di Tokyo, SHIBUYA109 lab, melakukan survei tentang kesadaran berpolitik 400 orang berusia 18-24 tahun atau generasi Z. Hasilnya, 77,8 persen responden mengindikasikan niat atau keinginan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dari persentase tersebut, 45,8 persen merasa mantap untuk memberikan suara, sementara 32 persen masih menimbang-nimbang.
Lebih dari separuh responden mengungkapkan minatnya terhadap politik berhubungan dengan penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19. Sebanyak 34 persen lain mengaitkan politik dengan kenaikan pajak konsumsi. Di kalangan responden perempuan, cukup tinggi yang mengungkit isu-isu kebijakan terkait LGBT, tunjangan pengasuhan anak, dan aktivitas kaum perempuan. Permasalahan tersebut biasanya ditemui para responden dari pemberitaan di televisi, situs berita, lini masa Twitter, sampai video-video di TikTok.
Dalam salah satu forum diskusi, seorang mahasiswa menyatakan bahwa Covid-19 sudah memengaruhi aktivitas belajarnya di kampus. Pada waktu sama, dirinya merasa khawatir karena tidak tahu-menahu tentang program vaksinasi pemerintah.
Tim riset SHIBUYA109 lab menyimpulkan, “Minat terhadap politik nampak meningkat seiring dampaknya dirasakan secara langsung dalam kehidupan tiap-tiap individu dan meningkatnya frekuensi paparan mereka terhadap informasi tersebut.”
LDP Masihkah Relevan di Mata Kaum Muda?
Pemerintah Jepang yang dikepalai politikus senior LDP, Suga Yoshihide (72), dihujani kritik selama satu tahun terakhir masa pandemi. Di bawah kepemimpinannya, kasus Covid-19 memang sempat meroket tinggi tepatnya sepanjang musim panas Agustus seiring vaksinasi nasional berjalan tersendat-sendat. Status kedaruratan juga dianggap gagal mengerem persebaran varian Delta.
Pengganti Suga adalah Kishida Fumio (64), Menteri Luar Negeri (2012-2017) yang terpilih sebagai Ketua LDP—dan otomatis Perdana Menteri Jepang—satu bulan yang lalu.
Kishida bukan orang baru di jagat politik. Ia mengawali karier sebagai anggota DPR di Hiroshima pada 1993. Sama seperti bapak dan kakeknya yang juga politikus LDP dari faksi Kochikai, Kishida lebih mengedepankan kebijakan ekonomi daripada keamanan. Kishida mengampanyekan semacam “kapitalisme model baru” untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan kekayaan di kalangan kelas menengah. Akan tetapi, seperti dikritik oleh Economist, ide-ide yang diusungnya tak lebih dari sekadar penyesuaian terhadap jaring pengaman.
Di samping itu, Perdana Menteri terlama di Jepang sebelum Suga, Abe Shinzo, dipandang berperan penting untuk memastikan bahwa agenda politik penerusnya ini tidak melenceng jauh dari kebijakan-kebijakan para pendahulunya. Akibatnya, julukan “Bapak Status Quo” pun kerap disematkan pada Kishida.
Dengan panggung politik yang monoton seperti ini tidak mengherankan apabila generasi Z dan milenial cenderung cuek dengan pemilu. Bisa juga karena ketidakcocokan antara pandangan mereka dengan pemikiran politik hari ini yang dibentuk oleh elite LDP sejak zaman kakek-nenek dan orangtua mereka.
Alasan lain, menurut survei SHIBUYA109 lab, mayoritas responden muda menganggap politikus tidak punya citra baik (38 persen). Mereka juga tidak merasakan perubahan berarti setelah memberikan suara (34 persen), tidak punya politikus atau partai yang disukai (33 persen), dan tidak ada kebijakan untuk kaum muda (32 persen).
Seorang peserta diskusi mengatakan para politikus tak merangkul kaum muda. “Akan lebih baik apabila kaum muda dan politikus mau bertukar pikiran satu sama lain,” katanya. Menurut mahasiswa tersebut, di dalam lembar manifesto partai perlu dilengkapi dengan pernyataan bahwa kebijakan politik yang mereka tawarkan didasari atas riset atau jajak pendapat anak-anak muda.
Sekitar lima tahun silam LDP sebenarnya sudah berusaha merangkul pemilih suara muda, misalnya dengan menerbitkan serial komik atau manga. Judulnya Kuni ni Todoke (kira-kira artinya Dariku untuk Negara), pelesetan dari manga romantis terkenal Kimi ni Todoke: From Me To You. Isinya bercerita tentang remaja perempuan SMA yang tertarik ikut pemilu karena ingin merebut hati pemuda yang ditaksirnya di kelas. Tak butuh waktu lama, manga ini dihujat habis-habisan oleh warganet karena kontennya jelek dan meremehkan perempuan alias seksis.
Ada pula sejumlah organisasi dan gerakan akar rumput yang dimobilisasi kaum muda Jepang untuk mendorong partisipasi angkatan mereka dalam politik, seperti YouthCreate (berusaha menjembatani elite politik dan anak muda) dan SEALDs (Student Emergency Action for Liberal Democracy) yang sekadar ingin mengajak kaum muda pergi ke bilik suara. Upaya-upaya mereka tetap dipandang tak membuahkan hasil berarti.
Aktivisme memang sudah langka di sekolah dan kampus Jepang. Ini berkaitan dengan riwayat penindasan terhadap gerakan protes pada dekade 1960-an, ketika ratusan ribu pelajar dari gerakan kiri, komunis, dan sosialis berdemonstrasi menentang Perjanjian Keamanan AS-Jepang.
Alasan LDP Masih Kuat
Meski partisipasi muda rendah, toh LDP masih saja kuat. Kemapanan LDP tidak bisa dipisahkan dari stabilitas politik dan ekonomi yang mereka wujudkan.
Melansir pandangan Lully Miura, peneliti ilmu politik dari Yamaneko Research Institute di Japan Times, berkat LDP-lah lanskap politik di Jepang relatif lebih stabil dibandingkan negara-negara demokrasi maju lain. Alasannya adalah karena LDP merupakan satu-satunya partai yang bisa menawarkan kebijakan konsisten terkait keamanan nasional sekaligus mempertahankan persekutuan dengan negara adidaya AS—suatu pandangan yang masih diutamakan masyarakat Jepang secara luas. Di samping itu, agenda sosio-ekonomi LDP yang cenderung liberal moderat juga dipandang masuk akal oleh mayoritas elektorat Jepang.
Simon Avenell, profesor sejarah Jepang modern di Australian National University, menjabarkan sejumlah penjelasan historis di balik awetnya dominasi LDP di Jepang melalui surat elektronik pada Senin (18/10/2021). Menurutnya keberlangsungan LDP sudah disokong oleh patronasi AS selama Perang Dingin. Jepang diperlakukan dengan baik oleh Paman Sam di sektor perdagangan dan militer sejak kekuatan-kekuatan konservatif melebur jadi LDP dan pada saat yang sama pihak oposisi (kubu sosialis) gagal menjadi alternatif yang sama-sama kuat.
“Hal ini membantu ekonomi Jepang untuk berkembang dan sebagai hasilnya, LDP ikut diuntungkan secara politik,” tutur Avenell. “Seiring waktu, LDP jadi lebih kuat secara institusional dan keuangan daripada partai-partai oposisi,” lanjut Avenell.
Sulit bagi oposisi untuk menyaingi sumber daya dan dukungan pemilih suara sebesar LDP. Bahkan, setelah krisis ekonomi bikin Jepang lesu sejak dekade 1990-an, LDP masih berjaya di panggung politik.
Partai-partai oposisi tidak mampu untuk bersatu. Hal ini disebabkan oleh sistem pemilihan distrik multianggota, ketika beberapa calon legislatif dari satu partai bisa memenangkan sekian kursi sekaligus di satu daerah pemilihan. Sistem ini jelas-jelas menyokong sistem dominasi satu partai LDP. Pasalnya, sebagai partai yang sudah mapan sedari dulu, LDP punya basis pemilih suara lebih kuat. Dengan demikian, kata Avenell, “tidak ada insentif bagi para partai oposisi untuk bersatu sehingga meskipun jumlah suara untuk LDP berkurang dari waktu ke waktu, suara untuk oposisi tetap terpecah-pecah.”
Di samping itu, LDP adalah partai yang sangat lihai beradaptasi. “Meskipun pada intinya kebijakan-kebijakannya konservatif, pada waktu yang berbeda-beda sepanjang era pascaperang mereka sudah menanggapi opini publik dengan kebijakan yang lebih bergaya sosial-demokratis, sebagaimana ditunjukkan pada awal 1970-an dan mungkin hari ini juga di bawah Perdana Menteri Kishida Fumio.
Kemampuan untuk berpindah di antara kebijakan-kebijakan yang bersifat neoliberal, berorientasi pasar, dan sosial-demokratis inilah yang memungkinkan LDP mempertahankan kekuasaannya,” jelas Avenell.
Editor: Rio Apinino
