tirto.id - “Menghidupkan Kembali Marx”—demikian franchise toko buku Maruzen cabang Marunouchi, Tokyo baru-baru ini menamai sudut koleksi bacaan tentang Marxisme. Di sana, sedikitnya 1.600 buku bertema Marxisme sudah laku terjual selama dua bulan terakhir. Sebagaimana disampaikan pengelola toko pada kantor berita Kyodo awal Mei kemarin, pembelinya kebanyakan berasal dari kalangan muda.
Tumbuhnya minat di kalangan muda Jepang terhadap Marxisme dapat ditelusuri sejak September 2020, ketika dosen berusia 34 tahun dari Sekolah Pascasarjana Ekonomi di Osaka City University, Kohei Saito, menerbitkan buku berjudul Jinshinsei no Shihonron—diterjemahkan sebagai “Capital” for the Anthropocene atau “Kapital” Era Antroposen. Tak lama setelah rilis, buah karya Saito ini terjual lebih dari 200 ribu eksemplar, di samping meraih penghargaan bergengsi dari penerbit legendaris Chuokoron sebagai Buku Baru Terbaik tahun 2021.
Dalam buku tersebut, Saito berpendapat bahwa kapitalisme tidak bisa mengatasi tantangan-tantangan umat manusia pada masa kini dan mendatang, tepatnya untuk merespons perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang menyertainya. Mengutip penjelasan Saito dalam acara peluncuran bukunya, “Pertumbuhan ekonomi tak terhingga yang dibawa oleh kapitalisme telah mendorong lahirnya kesenjangan ekonomi dan perpecahan dalam komunitas masyarakat, serta merusak lingkungan.”
Menurut Saito, cita-cita Perserikatan Bangsa-bangsa untuk mencapai kesejahteraan umat manusia melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) tak mungkin terwujud apabila masyarakat bertahan dengan sistem ekonomi kapitalis, sehingga kapitalisme perlu ditinjau ulang sebagai faktor pendorong kemakmuran.
Di mata Saito, kesejahteraan bisa tercapai apabila masyarakat tidak bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Di situlah Saito menilai pentingnya mempertimbangkan kembali konsep berbagi dan kebersamaan dalam paham komunisme. Komunisme tidak dimaknai sempit sebagai sistem pemerintahan satu partai atau praktik nasionalisasi besar-besaran seperti dicontohkan Cina atau Uni Soviet, melainkan dipandang secara pragmatis sebagai usaha bersama masyarakat untuk mengelola aset sesuai kebutuhan. Intinya, semua sektor yang sudah dimonopoli oleh pemilik modal perlu dikembalikan kepada masyarakat agar diatur sebagai “properti milik bersama” mulai dari air, listrik, layanan kesehatan sampai pendidikan.
Seperti yang diungkapkan Saito dalam wawancara dengan Asahi pada Desember tahun lalu, konsep itu disebutnya “degrowth communism” atau komunisme untuk memperlambat laju pertumbuhan. Menurut Saito, daripada fokus mengejar pertumbuhan ekonomi yang kelak berdampak destruktif karena tidak bisa dikontrol, manusia perlu menyadari hidup di bumi dengan sumber daya dan ruang yang terbatas. Saito percaya, pendekatan humanis dengan prinsip berbagi dan kebersamaan bisa dikerahkan untuk membangun kehidupan yang layak dan makmur bagi setiap orang.
Seiring tingginya antusiasme pembaca terhadap buku Saito, raksasa media Jepang NHK ikut menyiarkan sesi khusus di televisi untuk membahas Das Kapital karya Karl Marx dalam serial “100 Pun de Meicho”—acara untuk mengupas konten buku masterpiece dalam kurun 100 menit. Acara ini dibagi dalam 4 sesi sepanjang bulan Januari dan dikabarkan menarik sejumlah besar pemirsa. Saito turut diundang sebagai bintang tamunya.
Di sisi lain, Saito jelaskan bahwa ketertarikan publik terhadap kritik kapitalisme hari ini juga berkaitan dengan ingar-bingar yang ditimbulkan oleh Covid-19. “Banyak orang memperhatikan kontradiksi dalam kapitalisme, yakni ketika mereka dapati bahwa orang-orang yang rentan secara sosial sajalah yang berjibaku selama pandemi Covid-19,” ujar Saito dikutip dari wawancara dengan Kyodo.
Gerakan Kiri di Jepang Awal Abad ke-20
Apabila Kohei Saito hidup di Jepang satu abad yang lalu, mungkin agak sulit baginya untuk mengkritik ketimpangan sosial dan mengadvokasi komunisme tanpa dihantui ancaman persekusi. Betul, perkembangan gerakan kiri di Jepang pada awal abad ke-20 diwarnai dengan represi penguasa. Meskipun pemikiran Marxis, kegiatan aktivis kiri dan berbagai aksi protes buruh sempat tumbuh subur di Jepang, semuanya kelak ditindas karena dipandang sebagai ancaman terhadap kaisar Jepang, negara, dan militer.
Stephen S. Large melalui tulisan berjudul “Oligarchy, Democracy, and Fascism” (2007) dalam serial Blackwell Companion’s to World History, mencoba menjawab apakah Jepang pada dekade 1920 sampai 1930-an bisa disebut sebagai negara demokrasi. Tak bisa dipungkiri, kala itu, tuntutan terhadap demokratisasi di Jepang mulai menjamur. Berbagai gagasan tentang kebebasan dan kesetaraan ramai diekspresikan tak lama setelah Revolusi Rusia meletus tahun 1917, diikuti serangkaian protes dari petani beras di penjuru Jepang tahun berikutnya dan berbagai demonstrasi kaum buruh yang dilatarbelakangi kenaikan harga komoditas pangan akibat inflasi yang disebabkan oleh Perang Dunia I. Suara-suara serikat buruh, petani, kaum feminis dan aktivis progresif kiri lainnya, mengamplifikasi berbagai pandangan berhaluan liberalisme, Marxisme, anarkisme, sosialisme dan terutama komunisme—gerakan politik dan budaya yang disokong kuat oleh kelompok pemikir, sastrawan dan seniman proletar. Pada 1920 Liga Sosialis berdiri di Jepang, diikuti Partai Komunis Jepang (JCP) pada 1922 dengan dukungan Komintern Uni Soviet.
Namun demikian, seperti Large tekankan, demokrasi di Jepang waktu itu sangatlah terbatas, karena kemunculan berbagai gerakan ini disambut dengan hukum represif bernama Undang-Undang Penjaga Perdamaian pada 1925. Aturan ini mengancam individu dengan hukuman penjara, bahkan sampai 10 tahun lamanya, apabila orang berani mengkritik kekaisaran atau menolak sistem kepemilikan pribadi. UU ini dijadikan dalih untuk menggiring para intelektual sayap kiri ke balik jeruji besi, terutama demi meredam pergerakan Partai Komunis Jepang (JCP). Mengutip sejarawan Andrew Gordon dalam A History of Modern Japan (2014), sepanjang 1928, polisi dikerahkan untuk memburu anggota JCP. Sekiranya 1.600 orang ditahan dan 500 orang dijatuhi hukuman. Pada tahun berikutnya, 700 orang lagi ditangkap karena dituduh sebagai komunis.
Pada waktu bersamaaan, gerakan sastra proletar mulai bermunculan dari kaum intelektual kiri dan pihak-pihak yang berasosiasi dengan grup-grup komunis. Melansir naskah pengantar dari Heather Bowen-Struyk dan Norma Field dalam buku antologi karya sastra proletar Jepang For Dignity, Justice, and Revolution (2016), publikasi oleh gerakan kiri dimulai oleh Omi Komaki (1894-1978), ahli sastra Perancis yang terinspirasi Marxisme dari Henri Barbusse dan gerakan anti-perang Clarté. Bersama kawan-kawannya di Prefektur Akita, Komaki menerbitkan jurnal Tane Maku Hito (Orang Penabur Benih) pada 1921. Pada 1924, mereka merombaknya jadi Bungei Sensen (Garda Terdepan Sastra) yang kelak menjelma pusat gerakan sastra proletar Jepang. Dari sana, muncul faksi kelompok intelektual proletar Jepang yang dinamai dengan bahasa Esperanto, NAPF (Nippona Artista Proleta Federacio) berikut publikasi pemikiran anggotanya dalam jurnal Senki—Bendera Pertempuran—pada 1928. Pada 1931, dibentuk organisasi payung KOPF (Federacio de Proletaj Kultur Organizoj Japanaj) yang turut menaungi NAPF. KOPF membawahi berbagai bidang (teater, film, seni visual, fotografi sampai musik) termasuk juga berafiliasi dengan kelompok-kelompok Esperanto, pusat penelitian ilmiah, sampai perpustakaan.
Seiring waktu, ambisi militer Jepang semakin besar, sebagaimana nampak dari Insiden Manchuria di Cina pada 1931. Akibatnya, otoritas Jepang semakin keras menindas pemikir-pemikir kiri yang kritis terhadap pemerintah dan ekspansi militer. Keluar-masuk penjara sudah jadi makanan sehari-hari para tokoh Marxis Jepang, seperti dijalani oleh penulis feminis Yuriko Miyamoto (1899-1951) dan suaminya, tokoh Partai Komunis Jepang, Kenji Miyamoto (1908-2007). Kebrutalan negara tercermin dari tewasnya penulis proletar kenamaan Takiji Kobayashi (1903-33) setelah dianiaya oleh aparat polisi Tokyo. Di samping itu, karya sastra berhaluan kiri masih bisa terbit, namun mengalami banyak penyensoran. Para sastrawan juga terus ditekan untuk membuang jauh-jauh ideologinya—atau istilahnya tenko (konversi ideologi). Mereka yang memutuskan meninggalkan komunisme kemudian dilibatkan dalam proyek-proyek kebudayaan sebagai strategi propaganda ekspansi militer Jepang ke Asia Tenggara dan Cina, seperti Rintaro Takeda (1904-46) dan Fusao Hayashi (1903-75).
Masih dilansir dari tulisan Stephen S. Large, sejarawan sepakat bahwa Jepang pada dekade 1920-30 lebih otoriter dibandingkan dengan era kekaisaran Meiji (1868-1912). Tatsukichi Minobe, profesor hukum dari Universitas Tokyo, sempat mengajukan interpretasi ulang tentang kedudukan kaisar Jepang sebagai “organ negara”. Artinya, kaisar harus tunduk pada hukum negara. Minobe juga menilai bahwa kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat. Pada 1935, pandangannya dimentahkan di parlemen Jepang karena dianggap lancang mempertanyakan hak-hak prerogatif Kaisar Hirohito (yang berkuasa 1926-89). Di bawah tekanan iklim politik Jepang yang kian ultra-nasionalis, Minobe terpaksa pensiun dari kampus. Buku-bukunya dilarang beredar sampai Perang Dunia II berakhir.
Radikalisme Pemuda Era Perang Dingin
Ketika akhirnya Jepang dikuasai oleh Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat (1945-52), tawanan politik kiri mulai dibebaskan. Partai-partai berhaluan kiri, Partai Komunis dan Sosialis diizinkan untuk beroperasi dan bertarung di parlemen, meskipun mereka tak pernah menguasai pemerintahan maupun menarik banyak simpati pemilih suara.
Pada waktu yang sama, Jepang berambisi memulihkan ekonomi sambil terus menjalin hubungan dekat dengan Paman Sam. Sepanjang dekade 1950-60, partai konservatif berhaluan sayap kanan yang berkuasa di Jepang sejak 1955, Partai Demokrat Liberal (LDP), bahkan mendapat sokongan dana dari Amerika melalui badan intelijen CIA. Tujuan Amerika tak lain untuk memastikan Jepang tidak jatuh ke kubu komunis, di samping menjinakkan partai-partai berhaluan kiri di sana. Terlepas dari itu, gerakan protes massa yang besar sempat menyeruak ketika relasi Jepang-Amerika semakin mesra, tepatnya ketika Perjanjian Keamanan AS-Jepang akan diperbarui pada 1960.
Pada 1951, pihak Sekutu dan Jepang sepakat untuk berdamai di San Francisco. Pada momen tersebut, pemerintah Amerika dan Jepang juga mengesahkan Perjanjian Keamanan AS-Jepang, suatu pakta yang memberikan hak bagi otoritas AS untuk membangun pangkalan militer di Jepang. Isinya kontroversial, karena tidak menjamin perlindungan terhadap Jepang, di samping tidak memberi batas waktu sampai kapan pasukan AS boleh beroperasi di sana.
Ketika kesepakatan tersebut akan diperbarui pada 1960, ratusan ribu rakyat Jepang berbondong-bondong turun ke jalan untuk memprotesnya. Kelompok kiri progresif, terutama Partai Sosialis Jepang, menganggap perjanjian itu sudah menyalahi netralitas Jepang dalam konstitusi sebagai negara pasifis. Di samping itu, perjanjian tersebut dinilai sudah meletakkan posisi Jepang di bawah kuasa Amerika.
Melansir bukuJapan at the Crossroads: Conflict and Compromise after Anpo (2018) karya sejarawan Nick Kapur, otoritas Jepang dan Amerika Serikat di bawah rezim Dwight E. Eisenhower menganggap protes-protes yang muncul sekadar kebisingan yang diciptakan oleh segelintir simpatisan komunis.
Gerakan yang populer dengan nama demonstrasi Anpo ini diikuti oleh aktivis perdamaian, serikat buruh dan dagang, sampai rombongan mahasiswa Marxis yang tergabung dalam Zengakuren, Federasi Mahasiswa Seluruh Jepang yang dihimpun oleh tokoh-tokoh dari Partai Komunis sejak 1948. Melansir tulisan mahasiswa hukum dari Universitas Waseda, Hisato Harada di bukuZengakuren: Japan's Revolutionary Students (1970), Zengakuren adalah satu dari 134 kelompok yang mendemo revisi Perjanjian Keamanan AS-Jepang. Di samping Zengakuren, Partai Sosialis Jepang juga keras menentangnya. Mereka semua berada di bawah Badan Rakyat Penentang Revisi Perjanjian Pakta Keamanan yang didirikan bulan Maret 1959.
Masih dikutip dari tulisan Harada, tepatnya pada 30 Oktober 1959, Zengakuren berhasil menggerakkan 121 asosiasi mahasiswa dari 90 kampus di penjuru Jepang. Sekitar 300 ribu mahasiswa ikut berdemo atau memboikot perkuliahan. Pada 27 November, ketika 500 ribu demonstran Badan Rakyat bersatu di seluruh negeri, Zengakuren memutuskan untuk beraksi di Tokyo dengan menggeruduk gedung parlemen Jepang yang dijaga 5.000 aparat polisi. Total 12 ribu mahasiswa dan buruh pun bernyanyi dan berjoget di dalam bangunan.
Seiring waktu, Zengakuren mulai terpecah ke dalam beberapa faksi. Faksi pertama disebut kelompok Arus Utama, yang menginginkan lengsernya sistem kapitalis monopolistik Jepang. Mereka mendapatkan simpati dari politisi Partai Sosialis. Sementara itu, faksi kedua disebut grup Anti-Arus Utama, yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Jepang dari kontrol Amerika Serikat, serta didukung Partai Komunis. Faksi Arus Utama cenderung lebih dominan, terutama melalui aksi-aksi yang membuat Presiden Eisenhower membatalkan lawatannya ke Jepang dan mundurnya Perdana Menteri Jepang Nobusuke Kishi. Namun, mereka jugalah yang akhirnya pusing menghadapi perpecahan dalam organisasi.
Setelah demonstrasi Anpo mereda, gerakan mahasiswa di Jepang berangsur-angsur kehilangan taji. Menurut sejarawan Nick Kapur, para mahasiswa cenderung mencari arah baru dan fokus pada perjuangan internal. Mereka sudah kecewa dengan kegagalan protes Anpo. Mereka juga kesulitan mempertahankan energi gerakan massa di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi Jepang. Mereka pun muak dengan Partai Komunis dan Sosialis yang dipandang terlalu ikut campur dalam pengorganisasian gerakan kiri.
Menyisir perjalanan gerakan kiri di Jepang, baik generasi intelektual 1920-30 dan mahasiswa angkatan 1960-an tampaknya belum berhasil menggiring narasi Marxis jadi diskursus dominan di Jepang. Kini, ekonom Marxis muda Kohei Saito menyerukan urgensi untuk meninggalkan sistem ekonomi kapitalis demi menyelamatkan lingkungan dan memeratakan kesejahteraan. Ajakan Saito memang direspons dengan antusias oleh kalangan muda Jepang, terutama mereka yang bisa mencermati ketimpangan sosial selama pandemi Covid-19.
Namun, tampaknya masih terlalu dini untuk memastikan gerakan Marxis bisa kembali bermekaran di Negeri Sakura, yang mayoritas rakyatnya terlanjur nyaman dengan kestabilan ekonomi dan politik selama setengah abad terakhir.
Editor: Windu Jusuf
