tirto.id - Di tengah meroketnya kasus infeksi dan carut-marutnya penanganan COVID-19 di mayoritas negara Amerika Latin, kesigapan dan efisiensi Kuba yang patut diacungi jempol. Menurut data WHO, sampai akhir September terdapat sedikitnya 5.400 kasus infeksi dan 120 orang meninggal di pulau berpenduduk 11,3 juta jiwa ini. Kuba dikenal memiliki sistem layanan kesehatan mumpuni, gratis, dan didukung dengan ketersediaan tenaga medis tertinggi di dunia, yakni 8,4 dokter per 1000 orang. Rasio tersebut jauh di atas rerata negara-negara Eropa yang memiliki populasi hampir sama dengan Kuba, seperti Yunani dengan rasio 5,5 dokter, Swedia 4,0 dan Belgia 3,1. Indikator kesehatan pun tergolong sangat baik, salah satunya terbukti melalui angka harapan hidup tinggi lansia Kuba, yang rata-ratanya mencapai 79 tahun.
Kasus COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Kuba melalui turis-turis dari Italia. Sejak pengujung Maret, pemerintah mulai menutup gerbang bagi wisatawan mancanegara. Seperti sebagian besar negara di kawasan Karibia, turisme menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi usaha kecil-menengah masyarakat Kuba, sehingga dampak dari larangan wisata sangat terasa di sana.
Kasus infeksi di Kuba dilaporkan melandai pada Juni-Juli. Pelonggaran kunjungan wisata mulai diberlakukan, meskipun kepercayaan diri turis dan industri pariwisata sendiri masih rendah. Namun, pada awal September, pemerintah kembali menutup ibu kota Havana sekaligus menerapkan jam malam, karena kasus infeksi COVID-19 mulai mencuat lagi, walaupun situasi di daerah-daerah lainnya sudah lebih terkontrol.
Layanan Kesehatan Primer yang Baik
Dikutip dari timeline yang dihimpun oleh jurnal kesehatan Medicc Review, dua bulan sebelum kasus pertama COVID-19 ditemukan di Kuba, pemerintah sudah mendirikan komisi khusus penanganan COVID-19 serta menyusun draf rencana kontrol dan pencegahan virus. Sepanjang Februari, poliklinik dan rumah sakit dipersiapkan untuk menangani dan mengisolasi pasien, diikuti dengan pelatihan staf kesehatan terkait protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Sejak pertengahan Maret, sedikitnya 28.000 mahasiswa kedokteran direkrut untuk ikut berpartisipasi dalam screening kasus di pemukiman warga yang dipimpin oleh para dokter dan perawat. Sebelumnya, mahasiswa dilibatkan dalam aktivitas screening ketika terjadi wabah demam berdarah, Zika, dan berbagai penyakit menular lainnya yang dibawa oleh serangga.
Layanan kesehatan primer, seperti klinik pratama atau poliklinik keluarga, memegang peranan penting dalam penanganan COVID-19. Seperti disampaikan oleh Tania L. Aguilar-Guerra dan Gail A. Reed dalam riset berjudul “Mobilizing Primary Health Care: Cuba’s Powerful Weapon against COVID-19” (2020), layanan kesehatan primer diciptakan sebagai garda terdepan sistem kesehatan sekaligus penghalau utama COVID-19. Tepatnya sejak akhir 1980-an, poliklinik yang dikelola oleh dokter keluarga dan perawat sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga setempat yang dapat mengaksesnya secara cuma-cuma. Dimulai dari klinik inilah orang yang diduga terinfeksi COVID-19 akan diperiksa. Pasien yang menunjukkan gejala virus akan diisolasi dalam bilik poliklinik sebelum dikirim ke pusat isolasi pemerintah yang sudah dipersiapkan di setiap kotamadya.
Pujian terhadap layanan primer Kuba juga disuarakan oleh William Leogrande, profesor ilmu pemerintahan di American University, Washington DC, yang berujar kepada The Guardian bahwa tidak ada negara lain dengan teknik penanganan menyerupai Kuba. Seluruh organisasi dari sistem pelayanan kesehatan Kuba, menurut Leongrande, benar-benar menjangkau masyarakat, mengidentifikasi masalah kesehatan dengan cepat dan bergegas menanganinya.
Warisan Revolusi Kuba
Di sisi lain, hukuman keras juga diberlakukan terkait penanganan COVID-19 di negeri berpartai tunggal ini. Seperti dilaporkan Miami Herald, seorang warga dijatuhi hukuman penjara satu tahun lamanya karena menolak dirawat di fasilitas isolasi pemerintah. Ada pula yang harus menjalani hukuman kerja sosial selama lebih dari enam bulan karena melanggar aturan untuk tidak berkumpul pada jam malam. Jurnalis kenamaan Monica Baró juga dituntut membayar denda setara Rp2 juta karena mengunggah informasi di media sosial yang dinilai “berlawanan dengan kepentingan sosial, moralitas dan perilaku baik, dan moralitas publik".
Setelah kelompok revolusioner pimpinan Fidel Castro berhasil menggulingkan pemerintahan Fulgencio Batista yang disokong oleh Amerika Serikat pada 1959, Kuba dijatuhi embargo oleh AS selama setengah abad lebih dan akhirnya menjadi sangat bergantung pada Uni Soviet. Akibatnya, ketika blok Timur runtuh pada 1990, perekonomian Kuba pun ikut terjerembab. Masyarakat Kuba bertahan hidup dalam krisis pangan dan logistik sampai tahun 2000, ketika Venezuela mengulurkan bantuan minyak bersubsidi dan kembali terjalinnya berbagai kerjasama dagang internasional lainnya.
Terlepas dari segala keterbatasan akan kebutuhan dasar yang kini semakin diperparah oleh krisis ekonomi karena COVID-19, sedari lama bidang medis sudah menjadi prioritas nasional Kuba. Kuba pun menjadi satu dari sekian negara yang optimis dalam memperjuangkan riset pengobatan COVID-19. Dilansir dari media resmi Komite Pusat Partai Komunis Kuba, Granma, keberhasilan Kuba menghadapi COVID-19 tak lain merupakan buah manis dari visi Fidel Castro di masa lalu. Pada awal 1980-an, Castro mendorong produksi interferon untuk obat-obatan dan vaksin, yang lantas diperkuat oleh pembangunan sekolah-sekolah kedokteran dan pertumbuhan pesat jumlah mahasiswanya. Castro percaya bahwa kelak Kuba akan menjadi “kekuatan dunia di bidang kedokteran”.
Terbukti, dengan melimpahnya sumber daya tenaga medis—total 95 ribuan dokter pada tahun 2018—Kuba berhasil mengirimkan sejumlah besar kontingen pasukan berjubah putih tersebut ke negara-negara lain yang berjibaku melawan COVID-19, seperti Italia. Kehadiran dokter Kuba pertama kalinya di sana disambut dengan penuh syukur oleh politikus lokal, Marco Grimaldi, yang terkesan oleh profesionalisme pasukan dokter dari pulau sekecil Kuba dalam membantu krisis kesehatan di negara yang tak pernah mereka kenal sebelumnya. “Seandainya saja Eropa bisa melakukan hal yang sama,” ujarnya seperti dikutip dari The Guardian.
Program diplomasi kedokteran Kuba sudah lama berlangsung, di antaranya ketika terjadi bencana gempa bumi di Bantul, Yogyakarta, wabah kolera di Haiti, serta epidemi Ebola di Afrika barat.
Walaupun misi kemanusiaan Kuba tidak dipungut biaya, sejumlah negara diketahui membayar pemerintah Kuba agar dapat memanfaatkan jasa tenaga medisnya, misalnya Brazil, Venezuela, dan Qatar. Praktik ekspor dokter ini disinyalir menjadi pemasukan terbesar negara, kira-kira sampai USD 8 miliar per tahun atau Rp100 triliun, meskipun dokter dilaporkan hanya menerima upah di kisaran 10-20 % dari total biaya yang dibayarkan negara penyewa kepada pemerintah Kuba. Pada waktu yang sama, tak sedikit dokter yang mengalami tekanan dari pemerintah Kuba ketika berdinas ke luar negeri, seperti penyitaan paspor, penempatan di lokasi rawan kekerasan, atau dipaksa memanipulasi data pasien.
Kuba memanfaatkan lebih dari 11% dari Produk Domestik Bruto untuk bidang kesehatan. Persentasenya nyaris setara dengan anggaran kesehatan negara Eropa mapan seperti Swiss, Jerman, dan Perancis. Namun, sebagaimana diamati Rich Warner, mahasiswa asal Amerika Serikat yang mengenyam pendidikan kedokteran gratis di Kuba, layanan kesehatan di sana tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai. Banyak bangunan klinik dan rumah sakit sudah lapuk, peralatan medis modern sangat terbatas, serta aliran air dan listrik yang tidak stabil.
Terlepas dari sisi kelabu kedokteran dan keterbatasan infrastruktur medis Kuba, tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah Kuba berhasil mengoptimalkan pelayanan kesehatan primernya untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di dalam negeri.
Berkat Sosialisme Demokratik
Seperti Kuba, salah satu negara bagian di India bernama Kerala dinilai sukses mengadang COVID-19. India, seperti kawasan Amerika Latin, kini tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Sampai akhir September, negara dengan populasi 1,3 miliar jiwa ini dilaporkan memiliki 6 juta kasus infeksi, persis berada di bawah Amerika Serikat yang memimpin pada kisaran 7 juta kasus.
Kasus COVID-19 di India ditemukan pertama kali pada akhir Januari di Kerala pada seorang mahasiswa dari Universitas Wuhan, China. Berbekal persiapan matang dan sistem pelayanan kesehatan yang kuat, Kerala berhasil menahan angka infeksi agar tidak melonjak tinggi. Bahkan sempat ada hari-hari yang mencatat kasus nol. Akan tetapi, sejak Juli, seiring orang-orang pulang ke kampung halamannya di Kerala dan lockdown nasional dilonggarkan, kasus pun meningkat drastis.
Terlepas dari tren kenaikan kasus positif di Kerala, tingkat fatalitasnya relatif rendah. Kerala, dengan populasi sebesar 35 juta jiwa, mencatatkan sekurangnya 187 ribu kasus dan 720 orang meninggal sampai akhir September. Negara lain yang populasinya hampir sama dengan Kerala, misalnya Arab Saudi, mempunyai 334 ribu kasus dan angka kematian 4.700 jiwa, atau Kanada total memiliki 155 ribu kasus dan 9.200 meninggal.
Perencanaan Matang, Komunikasi Efektif
Keseriusan pemerintah Kerala menghadapi COVID-19 ditunjukkan sejak bulan Januari, ketika Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga menerbitkan petunjuk teknis (PDF) untuk menangani pasien virus Corona baru. Dokumen ini secara lugas menjabarkan definisi penyakit, tata cara identifikasi kasus dan penanganannya dimulai dari bandar udara dan pelabuhan, prosedur pengambilan dan penyimpanan spesimen, sampai strategi mendetail bagi fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
Awal Februari, pemerintah Kerala mendeklarasikan wabah COVID-19 sebagai Bencana Spesifik Negara (PDF). Status ini memungkinkan Departemen Kesehatan Kerala mengakses dana darurat bencana untuk menangani pandemi. Pada pertengahan Maret pemerintah Kerala meluncurkan kampanye masyarakat berjudul “Break the Chain” untuk memutus rantai penularan virus dengan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan memakai masker. Pada waktu bersamaan, pemerintah mengerahkan tahanan penjara untuk memproduksi masker.
Berdasarkan laporan (PDF) dari Otoritas Manajemen Bencana Nasional, strategi Kerala dalam menghadapi COVID-19 terdiri atas tiga aspek utama. Pertama adalah jalur komunikasi efektif antara pemerintah dan publik. Misalnya, pemerintah mengaktifkan chatbot WhatsApp untuk memberikan informasi valid kepada masyarakat tentang cara mencegah penularan virus, sekaligus sebagai upaya untuk mengerem penyebaran berita bohong di sosial media. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas konsultasi dokter secara daring bagi pasien terduga COVID-19.
Strategi kedua Kerala adalah pendekatan berbasis masyarakat. Komunitas setempat turut dilibatkan untuk mendorong warga agar mematuhi aturan karantina di rumah. Sistem pengawasan di lingkungan tempat tinggal terdiri atas perwakilan dari pemda, kelompok swadaya Kudumbashree, serta warga yang mengajukan diri sebagai sukarelawan. Kudumbashree adalah program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan yang dibentuk pemda Kerala pada 1998. Selama pandemi COVID-19, perempuan-perempuan dari Kudumbashree dikerahkan melalui proyek dapur bersama untuk memasak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kebijakan terkait kesejahteraan sosial menjadi strategi ketiga Kerala. Dimulai pada bulan April, seperti diwartakan dalam The Hindu, pemerintah mulai membagikan jatah pangan. Warga pemegang kartu miskin mendapatkan beras 35 kg, sedangkan masyarakat yang tercatat berada di atas garis kemiskinan dan pemegang kartu non-prioritas akan mendapat beras 15 kg. Orang-orang yang melakukan isolasi diri di rumah, terlepas status ekonominya, juga diberikan paket berisi beras, gandum, gula, minyak, serta bumbu-bumbuan untuk seminggu atau sebulan.
Tingginya tingkat kesejahteraan kaum buruh tak lepas dari perhatian pemerintah Kerala. Buruh pendatang atau pekerja migran di Kerala yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3 juta jiwa memang menjadi andalan di sektor jasa, konstruksi, industri tekstil serta agrikultur. Sejak 2018, mereka bahkan dibekali asuransi kesehatan dan upah harian minimal 600 rupee atau Rp120 ribu, jauh di atas rata-rata upah minimum negara bagian lainnya. Selama pandemi COVID-19, dikutip dari majalah The Week, pemerintah menyediakan akomodasi bagi para buruh, di mana mereka mendapatkan akses terhadap fasilitas kebersihan, air minum, makanan, serta hiburan.
Negara Kesejahteraan Kerala
Ideologi komunisme sudah mengakar kuat dalam politik praktis di Kerala. Dalam praktiknya, partai-partai berhaluan kanan-tengah, nasionalis atau agamis turut bersaing sehat merumuskan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi. Model pembangunan Kerala pun dielu-elukan sebagai percontohan bagi negara bagian lainnya di India, karena kualitas pembangunan manusia yang baik di bidang sosial dan pendidikan—tingkat literasi tinggi, dan layanan kesehatan prima—terlepas bahwa pertumbuhan ekonomi atau industrinya relatif rendah.
Banyak analis politik menilai kesejahteraan sosial Kerala sebagai hasil dari praktik sosialisme demokratik layaknya negara-negara Skandinavia alih-alih komunis. Menurut profesor ilmu sosial dari Brown University, Patrick Heller, sosialisme demokratik dibangun atas fondasi konsensus sosial dan komitmen politik untuk menyediakan kesejahteraan dasar dan kesempatan luas bagi semua warga negara.
Heller menjelaskan, konsensus sosial di Kerala lahir dari sejarah mobilisasi massa yang dimulai sejak tahun 1930-an melalui gerakan masuk kuil oleh masyarakat kasta bawah. Gerakan ini diikuti berbagai pergerakan komunitas buruh dan petani pada dekade 1950 -an sampai 1960-an. Menurut Heller, peninggalan masa lalu berupa nilai-nilai egalitarianisme, hak-hak sosial, serta kepercayaan publik, mempunyai peranan penting dalam kesigapan Kerala menangani COVID-19 pada hari ini.
Meskipun sistem politiknya berbeda, negara bagian Kerala di India dan Kuba di kawasan Amerika Latin sama-sama menitikberatkan kesejahteraan sosial pada berbagai kebijakan publik mereka. Dalam menghadapi COVID-19, kelebihan mereka terletak pada perencanaan dini dan terpusat, diikuti mobilisasi efektif sumber daya manusianya.
Editor: Windu Jusuf
