tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan pemerintah sudah mengkaji rencana pembatasan akses internet dan media sosial pada putusan sidang sengketa Pilpres 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/6/2019).
Ia menambahkan, pembatasan itu bergantung pada situasi aksi massa nanti, tidak menutup kemungkinan bahwa pembatasan dapat kembali dilakukan seperti yang pernah diterapkan pada 22-24 Mei 2019 di depan Bawaslu.
Menurutnya, bila aksi massa berujung pada situasi yang menggangu keamanan maka pemerintah dapat melakukan pembatasan itu. Namun, bila tidak terjadi apa-apa ia memastikan bahwa pembatasan media sosial tidak diperlukan.
“Kita liat situasinya dalam rapat kemarin sudah dipikirkan. Kalau situasi menggangu keamanan negara ya mau enggak mau kita peringatkan sebentar,” ucap Moeldoko kepada wartawan di Gedung Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Rabu (26/6).
“Kalau enggak ada apa-apa ya jalan seperti biasa,” tambah Moeldoko.
Kepada wartawan, Moeldoko juga menuturkan bahwa pada putusan MK Kamis nanti kemungkinan besar tidak terjadi apa-apa. Namun, pemerintah dan aparat keamanan kata Moeldoko tetap mewaspadai adanya kemungkinan perusuh beraksi pada Kamis nanti.
Pada antisipasi aksi besok Kamis (27/6/2019), Moeldoko mengatakan pemerintah sudah menyediakan 40 ribu personil terdiri dari TNI dan Polri. Ia memperkirakan bahwa jumlah itu cukup karena prediksi massa 2.500-3.000 orang.
“Kami kira besok terjadi apa-apa tapi ya kami mewaspadai kalau ada perusuh. Mudah-mudahan semua lancar,” ucap Moeldoko.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
