tirto.id - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku kecewa lantaran mahasiswa menolak pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Nasir membantah anggapan bahwa pertemuan itu tertutup, sebab hasilnya akan disampaikan ke publik.
"Enggak ada tertutup itu, semua bisa kita sampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita cukup menyayangkan, mestinya dialog salah satu solusi yang terbaik," ujar Nasir di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), seperti diberitakan Antara, Selasa (1/10/2019).
Nasir memastikan pemerintah tak akan mengagendakan pertemuan dengan mahasiswa kembali. Ia mengatakan kementeriannya bakal meminta rektor untuk berdialog dengan mahasiswa.
"Saya enggak mau memanggil, kalau mau ketemu saya layani. Ya nanti rektornya saya minta untuk ajak bicara di kampusnya sendiri. Presiden enggak bisa ya dengan rektornya, barang kali bisa komunikasi," kata dia.
Nasir menegaskan kembali sanksi kepada rektor yang mahasiswanya ikut demonstrasi. Ia menyatakan dosen, rektor di perguruan tinggi negeri merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk kepada negara.
Dia mencontohkan, jika ASN tidak tunduk kepada negara maka kasus dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) berinisial AB akan terulang. AB menjadi tersangka tersangka kasus dugaan rencana pelemparan bom molotov di tengah aksi Mujahid 212, Sabtu (28/9/2019).
"Ini contoh dosen perakit bom. Enggak boleh itu. Makanya saya suruh pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Sanksi hukum akan ada di situ," tuturnya.
Dengan adanya dosen yang menjadi tersangka kasus dugaan rencana pelemparan bom molotov, Nasir mengakui paham radikal masih ada di kampus-kampus.
"Saya rasa masih ada. Belum bisa bersih," imbuhnya.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Rio Apinino
