Menuju konten utama

Mensos Tegaskan Isu Anggaran KND Tersisa Rp500 Juta Tidak Benar

Mensos Gus Ipul menegaskan efisiensi anggaran tidak akan menghambat kinerja Kementerian Sosial.

Mensos Tegaskan Isu Anggaran KND Tersisa Rp500 Juta Tidak Benar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat diwawancarai oleh wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025). (FOTO/dok. Kemensos)

tirto.id - Jakarta - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menepis kabar yang menyebutkan bahwa anggaran untuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) hanya menyisakan Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta.

Gus Ipul memaparkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, alokasi anggaran KND untuk tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Setelah dilakukan efisiensi, dana yang tersisa masih sebesar Rp3.030.187.000.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," tegas Gus Ipul kepada media di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Mensos memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berpengaruh pada bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi penyandang disabilitas. Demikian pula dengan tenaga medis dan pendamping yang bertugas membantu penyandang disabilitas, tetap mendapatkan dukungan penuh.

"Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada," tandas Gus Ipul.

"Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi," sambung dia.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa anggaran operasional yang terkait dengan bansos, seperti biaya penyaluran dan monitoring, tetap tersedia tanpa pemangkasan. Ia memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat kinerja Kementerian Sosial.

"Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," ungkap Gus Ipul.

Sementara itu, Komisioner KND, Eka Pratama Widyanta, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi penyandang disabilitas agar tugas dan fungsi KND dapat berjalan optimal.

"Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh jementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan," papar Eka Pratama.

"Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah," imbuh dia.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis