Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menggelar sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri para bupati, kepala desa, pendamping desa, pilar sosial, operator data desa, anggota DPRD, hingga relawan sosial. Pertemuan ini bertujuan memastikan validitas data sebagai fondasi penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran serta bebas dari kepentingan tertentu di tingkat desa.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, bersama jajaran pejabat tinggi Kemendes PDT dan Kemensos.
Gus Ipul menegaskan, DTSEN kini menjadi acuan utama dalam distribusi bansos dan berbagai program pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Karena itu, proses pembaruan data harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak.
“Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi DTSEN sangat ditentukan oleh kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa data sosial bersifat dinamis sehingga perlu dikelola secara cepat, sistematis, dan memanfaatkan dukungan teknologi.
Peran operator desa menjadi krusial karena mereka yang melakukan input data di lapangan bersama dinas sosial setempat. Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mendorong kehadiran serta pembiayaan operator data desa guna memperkuat kualitas pembaruan data dari level terbawah.
“Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun. Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kemendes PDT dapat menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di daerah lain.
Sementara itu, Yandri Susanto menekankan bahwa kerja sama kedua kementerian diarahkan untuk memastikan pemutakhiran data berlangsung transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes bertugas memastikan proses pembaruan dimulai dari level paling bawah.
Ia menjelaskan, data dikumpulkan oleh RT/RW, diawasi pendamping desa dan pendamping PKH, kemudian diinput operator desa sebelum dibahas dalam musyawarah desa secara terbuka. Skema ini dirancang untuk meminimalkan potensi manipulasi data.
“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insya Allah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” ujarnya.
Yandri juga mengingatkan bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, perubahan data terjadi setiap saat—mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga perubahan kondisi ekonomi. Karena itu, pembaruan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/ lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan batuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan,” pungkasnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
