tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar tetap mengizinkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex untuk tetap bisa mengekspor produk-produknya. Sebab, hanya dengan cara ini pabrik Sritex dapat terus berjalan dan tetap hidup.
“Kemarin (kami) sudah berbicara dengan Dirjen Bea Cukai (Askolani) bahwa going concern atau pabrik itu harus tetap berjalan. Oleh karena itu, ekspornya akan terus berjalan,” bebernya kepada awak media di sela Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024, di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).
Perlu diketahui, hingga saat ini komposisi ekspor terhadap pendapatan Sritex masih sebesar 60 persen, dengan produk yang diekspor antara lain, benang (yarn), kain jadi (finished product), dan pakaian jadi (garment). Untuk negara Tujuan ekspor di antaranya, Amerika Serikat, Argentina, Brazil, Republik Dominika, Mesir, Meksiko, Turki, Portugal, Polandia, India, Qatar, Uni Emirat Arab, Swedia, Bangladesh, Jepang, Korea Selatan, Spanyol, Malaysia, Thailand, dan Yordania.
Penjagaan terhadap produksi perusahaan ini, lanjut Airlangga, harus dilakukan sembari menunggu proses kasasi selesai.
“Tentu tahap selanjutnya adalah ada proses kasasi, dan kita ikuti saja proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kita tetap menjaga agar tidak ada kegiatan dari pabrik yang terhenti,” sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga akan berbicara dengan para kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Semarang untuk mengurus harta dan aset Sritex pasca dinyatakan pailit. Meski begitu, Airlangga tak menjelaskan apa yang bakal dibahas dengan empat kurator tersebut yang di antaranya adalah Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, Nurma Candra Yani Sadikin.
“Sritex yang sudah berproses di pengadilan jadi sudah ditunjuk kurator, sehingga dengan demikian Pemerintah akan berbicara dengan kurator,” ujar dia.
Sebagai informasi, Sritex telah mengajukan kasasi terhadap putusan pembatalan homologasi (perdamaian) pada Jumat (25/10/2024) lalu. Mengutip keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam menjalankan proses hukum ini Sritex menunjuk Aji Wijaya & Co sebagai kuasa hukum.
“Saat ini Perseroan bersama-sama dengan PT Sinar Pantja Djaja, PT Primayudha Mandirijaya dan PT Bitratex Industries (anak perusahaan Sritex) telah menunjuk kuasa hukum atau advokat dari kantor hukum Aji Wijaya & Co., yang akan mendampingi serta mewakili Group Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi,” tulis manajemen perusahaan, dikutip Rabu (30/10/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
