Menkeu Menambah Alokasi Anggaran Kemiskinan Sebesar Rp297,8 Triliun

tirto.id - Kementerian Keuangan terus memperkuat alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan pada masyarakat berpendapatan rendah, melalui berbagai program meliputi Program Keluarga Haarapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan pangan, bidik misi, dan dana desa.

“Belanja pemerintah kalau dilihat 2018 dibanding 2017, bidang kemiskinan akan naik menjadi Rp297,8 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (8/1/2018).

Untuk program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kemenkeu menaikkan sasaran keluarga penerima manfaat, menjadi 10 juta rumah tangga miskin dengan anggaran Rp17,3 triliun. Pada 2017, anggaran sebesar Rp12,5 triliun untuk 6 juta rumah tangga miskin.

Bantuan pangan pada 2018 meningkat sebesar Rp20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat, sedangkan realisasi anggaran pada 2017 ada sebesar Rp20,5 triliun untuk 1,21 juta keluarga penerima manfaat.

Perluasan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari beras sejahtera (rastra), realisasi anggaran 2017 sebesar Rp1,6 triliuan untuk 1,4 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian pada 2018, anggaran ditingkatkan menjadi Rp13,5 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Untuk program pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI), tidak ada peningkatan anggaran. Pemerintah masih konsisten menganggarkan Rp25,5 triliun untuk 92,4 juta jiwa.

Di bidang pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, pada 2018 ini pemerintah menganggarkan 10,8 triliun untuk 19,7 juta siswa; anggaran naik sedikit dari sebelumnya Rp10,7 triliun untuk jumlah siswa yang sama.

Sementara melalui program Bidik Misi, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp4,1 triliun untuk 401,5 ribu mahasiswa. Pada 2017, realisasi alokasi sebesar Rp10,7 triliun untuk 339,4 ribu mahasiswa.

Untuk subsidi di luar subsidi pajak, diturunkan dari realisasi APBN 2017 sebesar Rp157,2 triliun menjadi Rp145,5 untuk APBN 2018. Dalam data Kemenkeu untuk subsidi pangan mendapatkan 0 nominal untuk APBN 2018, sementara realisasi di APBN 2017 sebesar Rp19,5 triliun.

“Bukannya pemerintah hilangkan subsidi pangan, tapi bidang rastra yang naik,” ucap Sri Mulyani.

Ia melanjutkan bahwa anggaran APBN untuk subsidi total memang diturunkan, menjadi Rp156,2 triliun. Realisasi subsidi pada 2016 ke 2017 juga turun saat itu. Pada 2016 realisasi subsidi sebesar Rp174,2 triliun menjadi sebesar Rp166,3 triliun untuk realisasi 2017. Menurutnya, hal ini sejalan dengan langkah kebijakan reformasi dan efisiensi subsidi energi.

Kemudian untuk dana desa, Sri menyebutkan pemerintah meningkatkan anggaran APBN dari semula pada 2017 terealisasi sebesar Rp59,8 triliun, menjadi Rp60 triliun untuk 74.958 desa. Adapun transfer ke Daerah naik dari Rp682,2 triliun menjadi RpRp706,2 triliun.

“Realisasi TKDD [Transfer ke Daerah dan Dana Desa] pada 2017 mencapai 96,8 persen dari APBN. Jauh dari tahun seelumnya yang hanya 91,5 persen. Hal ini menunjukkan efektifitas APBN untuk mendorong perekonomian daerah,” kata Sri Mulyani.

Ia mengungkapkan kecepatan antardaerah dalam mengurangi kemiskinan belumlah seimbang. Dengan begitu, anggaran TKDD yang makin difokuskan ke daerah dengan populasi kemiskinan tinggi harus berimbang juga dengan kapasitas pemerintah daerah mengelola anggaran guna menurunkan kemiskinan secara benar-benar.

“Meskipun uang is one thing, tapi capacity is another things. Kalau kita bicara tentang pengurangan kemiskinan, budget is one things, tapi another things is tata kelola dan kapasitas daerahnya,” terang Sri Mulyani.

Menurutnya, bila pengelolaan seluruh daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan dapat berimbang, niscaya persentase kemiskinan nasional dapat tembus single digit persen.

“Kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan, pengangguran, sudah menurun. Persentase penduduk miskin Indonesia sekarang 10,12 persen. Ini makin mendekati kita bisa tembus single digit dari sisi kemiskinan 2018 dan juga dari sisi pengangguran terbuka 5,5 persen,” tambahnya.