Penurunan Kemiskinan di 2018 Ditentukan Akurasi Penyaluran Bantuan

tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan akurasi penyaluran bantuan menjadi faktor paling menentukan keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan pada 2018.

“Tentunya di 2018 ini masih banyak yang harus dikerjakan. Yang pasti, semua macam bantuan harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah,” kata Bambang di kantornya, Jakarta pada Kamis (4/1/2018).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017, angka kemiskinan di Indonesia tercatat 10,12 persen. Artinya ada penurunan dibandingkan kondisi Maret 2017 yang sebesar 10,46 persen.

Sebagaimana tertuang dalam APBN 2018, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan bisa turun di kisaran 9,5-10 persen. Bambang optimistis angka kemiskinan di 2018 bisa ditekan hingga di bawah 10 persen.

Dia menilai pemberian bantuan yang tepat sasaran dapat berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam hal pendataan dan verifikasi sehingga data yang terkumpul pun menjadi lebih akurat. Bambang mengingatkan bantuan untuk masyarakat miskin tidak bisa hanya bertumpu pada subsidi harga.

“Itu karena mereka tidak pernah bisa menikmatinya langsung. Maka (bantuan) harus benar-benar tepat sasaran. Keakuratan data pada 10 persen terbawah (masyarakat miskin) adalah persyaratan mutlak agar kita bisa menangani kemiskinan,” ujarnya.

Bambang juga berpendapat momentum turunnya angka kemiskinan harus dijaga. Kalau pemerintah tidak berhati-hati, angka kemiskinan malah mengalami kenaikan di Maret 2018 mendatang. Karena itu, sejumlah inisiatif pun telah mulai dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini.

“Saat sidang kabinet, Menteri Keuangan menyampaikan anggaran dana desa sudah bisa dikucurkan (di awal 2018). Menteri Sosial juga berkomitmen agar bantuan rastra (beras sejahtera) bisa digelontorkan di awal tahun,” ungkap Bambang.

Dia juga mengklaim pemerintah sudah mengupayakan langkah guna mengatasi ketimpangan. Selain melakukan perbaikan dasar pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sanitasi, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2018 pun ditargetkan mampu menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sebagaimana dikutip Antara, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan bantuan sosial (bansos) pangan, baik bantuan pangan nontunai (BPNT) maupun Rastra, akan diterima masyarakat miskin tepat pada tanggal 25 setiap bulan.

Saat berbicara di sela Rakor Tikor Bansos Pangan 2018, di Jakarta pada hari ini, Khofifah mengatakan Bansos pangan pada 2018 akan menjangkau 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perluasan jangkauan bansos pangan pada tahun ini akan dilakukan dalam lima tahap.